APBD Maros 2017 Disahkan dengan Pendapatan Rp1,2 Triliun

Media Pembaharuan Maros,-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros tahun 2017 disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros di Gedung Baruga A Kantor Bupati Maros, Senin (21/11/2016).

Penetapan APBD Maros 2017. (Humas Maros)

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Maros H.A.S Chaidir Syam ini disahkan pendapatan sebesar Rp1,2 triliun. Nilai ini menurun dari perencanaan pendapatan semula sebesar Rp1,4 Triliun. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan anggaran dari pusat yang terjadi tahun 2016 ini.

Bupati Maros HM Hatta Rahman mengatakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 mengalami pengurangan sebesar Rp200 miliar dari rencana sebesar Rp412 miliar.

“Jumlah ini termasuk DAK untuk fisik dan non fisik, makanya APBD 2017 ikut berkurang. Sehingga kita melakukan efisiensi anggaran pada 2017 dan mencari sumber-sumber PAD lainnya,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna ini.

Menurutnya, pihaknya memang berusaha agar APBD disahkan lebih cepat agar program yang disusun untuk tahun mendatang juga bisa lebih cepat terealisasi.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maros Akbar Endra menyarankan Bupati Maros HM Hatta Rahman untuk melakukan rencana strategi peningkatan PAD.

“Terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah mengingat sumber-sumber PAD Maros jika dimaksimalkan maka hasilnya bisa melebihi dari yang direncanakan,” ungkapnya. (*)

DPRD Luwu Timur Belajar Soal Perda Pelatihan Kerja di Bantaeng

Media Pembaharuan Bantaeng,- Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Bantaeng Muh Hero didampingi Kepala Dinas Sosnakertrans Syahrul Bayan menerima kunjungan DPRD Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, di ruang rapat Wakil Bupati Bantaeng, Jumat 23 September 2016 pagi tadi.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Bantaeng Muh Hero didampingi Kepala Dinas Sosnakertrans Syahrul Bayan

Rombongan yang berjumlah 15 orang tersebut dinahkodai oleh Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Aris SitumorangIa yang mengatakan bahwa Bantaeng adalah daerah yang luar biasa sebagai tempat untuk belajar. "Kami memiliki keinginan bagaimana untuk meningkatkan daya saing masyarakat di Luwu Timur. Bupati bersama DPRD juga memiliki rencana untuk membuat BLK, maka dari itu kami datang untuk berguru di Bantaeng," ujarnya. Aris mengaku ingin mengkaji Ranperda penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja di Bantaeng, mengingat di Luwu Timur terdapat salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, yakni PT. Vale Indonesia.

"Jadi sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan di Luwu Timur. Kami juga telah mengambil referensi dari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur," tambahnya.

Sementara itu pada kesempatan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan memberi pemaparan singkat mengenai kemajuan pembangunan di Kabupaten Bantaeng dengan memfokuskan pada 3 pilar pembangunan daerah yakni Bantaeng sebagai Kota Jasa, Bantaeng sebagai Kabupaten Benih Berbasis Teknologi dan Bantaeng sebagai Pusat Pengembangan Industri.

Tampak hadir pula Ketua DPRD Bantaeng H. Sahabuddin, dan beliau menuturkan bahwa kehadiran Perda Pelatihan Kerja dan Produktivitas ini karena sesuai kebutuhan daerah kita di Bantaeng. Apalagi Bantaeng akan menjadi Kabupaten Industri. Dan ini terjadi karena komunikasi yang terbangun yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masing masing.

Selain Ketua DPRD Bantaeng, yang turut hadir dan berikan pemaparan teknis secara umum tentang Perda Pelatihan Kerja dan Produktivitas tersebut adalah Andi Syukri sebagai tim Penyusun yang juga sebagai Pengawas Ketenagakerjaan, Hj. Nurhayati sebagai Kasie Hubinsyaker dan Hamsiyah sebagai Kasie Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Hanafiah sebagai Kasubag Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantaeng. (Abs)

BPJS Ketenagakerjaan Maros Sudah Dapat Jaminan Sosial

Media Pembaharuan Maros,- Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau dulu bernama Jamsostek melakukan sosialisasi manfaat jaminan sosial kepada para pekerja non formal atau pekerja bukan penerima upah.
Menurut Penata Madya Pemasaran dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Maros, Soni Cahya Wirawan, sosialisasi ini dilakukan di Pasar Pakalu Bantimurung, Jumat kemarin.
“Pedagang pasar dan sopir angkutan umum petepete terlihat antusias mengikuti sosialisasi ini. Sebanyak 54 orang menjadi peserta baru BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan ini,” ujarnya, Sabtu (17/8/2016).
Dikemukakanya pula, dengan iuran murah dan terjangkau, yakni hanya Rp 16.800 per bulan pekerja non formal akan mendapatkan berbagai manfaat melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).
Manfaat tersebut diantaranya, apabila terjadi kecelakaan maka BPJS Ketenagakerjaan menanggung ongkos pengobatan sampai sembuh. Jika peserta meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada ahli waris plus beasiswa untuk anaknya.
“Sosialisasi ini akan terus dilakukan dengan terjun langsung ke pasar-pasar. Target kami setahun ini 1000 pekerja non formal akan tercover jaminan sosial,” tambahnya. (*)

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Pasar Pakalu Bantimurung Maros. (Ist.)