Buron 7 Bulan, Napi Lapas Makassar Yang Kabur Tertangkap Di Maros

Buron 7 Bulan, Napi Lapas Makassar Yang Kabur Tertangkap Di Maros [Fot:Ilu.Hum.Pol]

Media Pembaharuan Maros, – Unit Gabungan Polsek Mandai berhasil mengamankan seorang Napi yang kembali melakukan aksi Curanmor di wilayah hukum sektor Mandai, Asgar (17th) Warga Daerah Pondok Sawah Kel. Kapasa Tamalanrea Makassar yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar di amankan ke Polsek Mandai pada tanggal 29/1/15 Sekitar Pukul 00.00 WITA oleh gabungan unit Reskrim dan Intelkam Polsek Mandai.

Beberapa hari sebelum penangkapan Kapolsek Mandai AKP Ahmad Rosma, SH mengirimkan personil gabungan dari unit intelkam, reskrim dan babinkamtibmas untuk mengecek daerah-daerah yang dianggap rawan, Perumahan Bentenge Kec. Mandai Kab. Maros termasuk daerah yang di anggap rawan, hal ini diketahui dari informasi warga sekitar yang menginformasikan bahwa terdapat seseorang yang mencurigakan didaerah tersebut. Setelah diselidiki maka dilakukanlah penangkapan terhadap Asgar di rumah kostnya di Perumahan Bentenge.

Dari interogasi yang dilakukan oleh unit reskrim polsek Mandai ditemukan bahwa tersangka adalah narapidana yang kabur dari Lapas Kelas I Makassar pada bulan Mei 2014 lalu, modus tersangka diketahui dengan berpura-pura menjadi pemulung dan melancarkan aksinya, dari penggerebekan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa kunci letter T dan motor Yamaha Jupiter MX yang juga merupakan motor curian, motor tersebut diduga dipergunakan tersangka untuk melakukan aksi Curanmornya.

“Kejadian curanmor di Kec. Mandai memang cukup meningkat secara signifikan, saya pun menggerakkan tim gabungan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang dianggap rawan dan hasilnya personil kami berhasil membekuk tersangka yang kebetulan adalah buronan Lapas Kelas I Makassar, menerima laporan dari unit Reskrim bahwa tersangka adalah tahanan Lapas Kelas I Makassar saya pun langsung menghubungi Lapas Makassar untuk memastikan hal tersebut, dan ternyata benar bahwa tersangka adalah Narapidana yang kabur pada bulan Mei tahun lalu” Ujarnya AKP Ahmad Rosma, SH sesaat setelah menelpon Lapas Makassar. (pmw-1)

Barang Bukti Sepeda Motor [Fot:Hum.Pol]

Laporan Napi Kabur dari Lapas Bulan Mei 2014 [Fot:Hum.Pol]

Sumber : Humas Polres Maros

Balai Karantina Ikan KKP Sulawesi Selatan Melepas Ratusan Induk Kepiting di Pangkep

Media Pembaharuan Makassar,- Ratusan kepiting bertelur dilepas dan ditebarkan oleh Balai Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sulawesi selatan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pangkep di Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kamis (29/1/2015).

 Pada kesempatan tersebut Sebanyak 131 ekor kepiting bakau atau sekitar 96,47 kg dilepas ke habitatnya. Di pesisir sungai pangkajene, Induk kepiting tersebut diharapkan dapat berkembangbiak untuk dapat dimanfaatkan warga pesisir.

Pelepasan induk kepiting ini bertujuan untuk tetap menjaga kelestarian biota yang selama ini dieksploitasi oleh nelayan tanpa pandang bulu dan tentunya tidak sekedar melepas kepiting tersebut kehabitatnya sebab telah di dasari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:1/PERMEN-KP/2015 tentang penangkapan kepiting, lobster dan kepiting rajungan.

Peraturan itu melarang melakukan penangkapan terhadap ketiga biota air tersebut di bawah batasan ukuran berat yang ditentukan. ketentuan penangkapan tersebut meliputi mulai dari spesies, kondisi, dan ukuran serta berat tertentu.
Kepala Balai Karantina Ikan KKP, Sulsel, Widodo menjelaskan eksploitasi kepiting, lobster dan rajungan sudah dianggap membahayakan keberadaan hewan itu di alam bebas. Dia menambahkan, ukuran yang bisa ditangkap yaitu, kepiting 15 cm, lobster 8cm dan rajungan 10cm.
Selain itu dalam edaran yang mengatur penjelasan dari Permen ini menjelaskan ukuran panjang diganti menjadi ukuran berat minimal untuk penangkapan.
“Dalam aturannya kepiting dapat ditangkap jika ukuran cangkangnya diatas 15 cm.Begitupun untuk lobster ukurannya diatas 8 cm,sedangkan kepiting rajungan diatas 10 cm.dan peraturan ini bertujuan untuk tetap menjaga kelestarian biota, makanya dibatasi.” jelas Widodo di sela-sela pelepasan
Widodo juga berharap DKP Pangkep dan masyarakat ikut mendukung kebijakan ini. Sebab menurutnya, Pangkep memiliki wilayah kepulauan dan pesisir yang sangat luas.Umumnya warga di wilayah pesisir berpeofesi sebagai pencari ikan kepiting dan lobster. Namun mereka belum memahami tentang perlunya kesinambungan dalam mengelola sumberdaya alam.
Lanjutnya, meski diawal prograam akan menyulitkan masyarakat, namun dia yakin kedepannya ketersediaan dialam ketiga biota ini akan melimpah. Pungkasnya
” Eksploitasi kepiting tanpa ada budidaya akan sangat berbahaya.karena tidak adanya kesinambungan sehingga pada saatnya nanti warga kembali kekurangan dan kesulitan,”ujarnya.
Hamzah, salah seorang warga tekolabbua mengungkapkan induk kepiting tersebut diharapkan dapat bertelur dan berkembangbiak yang selanjutnya dapat digunakan oleh warga setempat.
Ia juga berharap nelayan dapat membatasi penangkapan kepiting sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga biota dapat lestari untuk anak cucu kita, Harap Hamzah yang juga pemerhati lingkungan peisir dan bakau di kabupaten Pangkep ini.

Masyarakat Kecewa, Kades “Mainkan” Sertifikasi Lahan Gratis

Media Pembaharuan Maros, - Program sertifikat tanah kepada masyarakat pesisir dan nelayan di Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Maros terancam batal, lantaran pihak pemerintah di desa tersebut terkesan mempersulit warga dengan mematok harga Rp200 ribu untuk mendapatkan program yang dilaksanakan oleh Kementrian Perikanan dan Kelautan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasioal (BPN) Maros.

Ilustrasi: Sertifikasi Lahan Gratis

Hal itu dikemukakan oleh salah seorang warga Desa Ampekale, Rajamang saat ditemui, Rabu (28/1). Ia menilai, mandeknya program tersebut ada pada Kepala Desa (Kades) sebagai pembuat kebijakan untuk membantu warganya mendapatkan sertifikat lahan gratis tersebut, sehingga mempersulit bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Maros dan BPN untuk melakukan proses lebih lanjut bahkan program tersebut terancam batal.

“Kami bersama teman-teman Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah pernah melakukan penelusuran terkait program ini, baik dari Dinas dan juga BPN, kami menyimpulkan, bahwa program ini memang dipersulit oleh Kades, dengan mematok harga Rp200 ribu setiap kepala keluarga serta tidak mau membuat surat keterangan kepemilikan, Entah apa dan bagaimana maksudnya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Maros, H. Abu Saeni saat ditemui menyatakan bahwa sebenarnya program tersebut sangat mudah saja dijalankan, karena Kepala Desa punya kewenangan untuk membuat surat keterangan kepemilikan berdasakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang selama ini mereka telah bayar. Dimana dengan surat keterangan dari desa itulah yang menjadi dasar kita untuk melanjutkan verifikasi ke BPN.

“Saya rasa program ini mudah saja dijalankan, karena kuncinya ada di Kepala Desa, untuk alas haknya berdasarkan SPPT saja untuk dibuatkan keterangan hak kepemilikan dengan disaksikan oleh masing-masing yang pihak yang berkompeten, termasuk kepala dusun yang pasti tahu riwayat tanah diwilayahnya, karena BPN sudah mempermudah itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abu mengaku bahwa program dari kementrian ini akan dikerjasamakan secara berkelanjutan, namun jika program ini gagal, ia pastikan tiga desa yang selanjutnya akan mendapatkan program tersebut terancam ikut batal juga. Olehnya dia mengharapkan agar masalah ini tidak dibuat sulit oleh Kepala Desa dan memberikan pejelasan kepada warga dengan baik agar tidak ada tudingan miring yang merusak citra program dan membawa-bawa nama institusi.

“Soal biaya yang tidak ditanggung dari program ini seperti materai dan biaya pengukuran, saya yakin tidak akan ada tudingan pungli kalau hal ini dijelaskan dengan baik kepada warga, makanya kami himbau ke Kepala Desa agar secepatnya menjalankan program ini, biar programnya biar berkelanjutan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Ampekale, Abdul Rahim menjelaskan bahwa biaya Rp200 ribu tersebut adalah biaya untuk mengurus alas hak seperti akte jual beli dan akte waris serta administrasi lainnya yang diluar tanggungan BPN, namun ternyata hal tersebut menurut Dinas tidak diperlukan lantaran BPN sudah memberikan kebijaksanaan dengan Surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa yang diketahui oleh semua pihak agar dikemudian hari tidak ada masalah. (ABS)

Aktivis Anti Coroption Commite Dukung KPK

Media Pembaharuan Makassar,- Makassar – Aktivis Anti Coruption Commite (ACC) Sulawesi Selatan akan melakukan aksi long march, Rabu (28/1/2015) pukul 15.30 wita.

Peneliti ACC, Mulya Sarmono mengatakan, pihaknya dan sejumlah penggiat anti korupsi akan menggelar aksi damai dengan long march, mulai di Monumen Mandala Jl Jend Sudirman, ke Lampu Merah PLN Jl Haji Bau dan menuju titik aspirasi di Anjungan Jl Penghibur.
“Aksi ini adalah bentuk dukungan ACC Sulsel terhadap terhadap KPK yang semakin nyata akan dihancurkan,” ujarnya.
Mulya juga mengatakan aksi yang digelar atasnama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulsel ini terbuka untuk umum, bagi seluruh warga yang mendukung penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Maka dari itu dari ACC yang tergabung dalam MARS Sulsel mengundang seluruh elemen masyarakat untuk bergabung pada aksi tegasnya.(ABS).

Pengumuman hasil TKD CPNS 2014 BKD Kabupaten Bantaeng

Media Pembaharuan Bantaeng,- Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merilis pengumuman hasil ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS tahun 2014. Sebanyak 32 peserta dinyatakan lulus dan berhak memasukkan berkas. Lihat daftar 32 pelamar yang lulus.

Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk melaporkan diri dan melengkapi persyaratan administrasi pengangkatan CPNS untuk formasi umum. Dari surat edaran pemasukan berkas pelamar yang lulus dimulai 2-7 Februari 2015 pukul 08:00-14:00 WITA di kantor BKD Bantaeng.

"Setiap pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat menjadi CPNS wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam,"petikan pengumuman tersebut. (ABS).

Cegah Banjir, Bupati Maros Programkan Perbaikan Drainase

Media Pembaharuan Maros, – Bupati Maros HM Hatta Rahman memprogramkan memperbaikan drainase pada tahun anggaran 2015 ini. Perbaikan drainase ini dimaksudkan agar tidak lagi terjadi banjir besar ataupun genangan air di daerah hilir.

Bupati Maros HM Hatta Rahman saat pantau banjir beberapa waktu lalu. (Foto: Ilham)

Pasalnya, banjir kerap terjadi bukan hanya disebabkan daerah tersebut berada di dataran rendah atau hilir tapi juga drainase yang sudah rusak. Drainase yang akan diperbaiki ini akan difokuskan pada daerah yang memang menjadi langganan banjir dengan drainase yang buruk seperti Kecamatan Maros Baru dan Lau.

Untuk perbaikan ini, disiapkan sedikitnya Rp2 Miliar  anggaran yang berasal dari APBD Maros 2015.

“Setelah meninjau, kami melihat ada beberapa drainase yang memang perlu perbaikan tapi ada juga yang sebenarnya masih bagus tapi buntu karena banyaknya sampah, ada juga yang mengalami pendangkalan sehingga perlu dikeruk,” paparnya, Senin (26/1/2015) kemarin.

Ditambahkannya, kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk tidak membuang sampah baik di sungai, kanal maupun saluran drainase. Sebab pencegahan banjir tidak hanya menjadi tugas pemerintah tapi masyarakat memiliki peranan penting untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.

Karenanya, dirinya sepekan terakhir cukup sering meninjau kondisi daerah. Termasuk daerah-daerah yang akan dibanguni jembatan, lanjutan pekerjaan betonisasi serta drainase ini.

Sementara Kabag Humas Pemkab Maros Kamaluddin mengatakan, kunjungan Bupati Maros untuk melihat kebutuhan masyarakat Maros.

“Setiap tahun beliau melakukan ini, untuk mengecek langsung serta mendengar kebutuhan masyarakatnya. Beberapa hari yang lalu meninjau rencana pembangunan jembatan, ada 15 jembatan yang akan dibangun tahun 2015 ini,” jelasnya.

Dilanjutkannya, Bupati Maros juga meninjau pembangunan dan perbaikan jalan yang masih tersisa dan belum rampung, setelah itu perbaikan drainase untuk mencegah banjir. Agar pembangunan ini bisa tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat Maros. (Alim/Alfi)

Mapolsek Mariso Menangkap Tiga Pelaku Curanmor

Media Pembaharuan Makassar,- Tiga anggota sindikat curanmor di Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi saat tengah membongkar motor.

Ketiga pelaku dibekuk Tim Unit Khusus Polsek Mariso yang dibantu Tim Resmob Polda Sulselbar di Jalan Daeng Kulling, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/1/2015) dini hari.

Ketiga pelaku yakni Muhammad Irfandi (21), Aldin Hidayat (17), dan Junaedi (31), tak berkutik saat petugas menemukan satu unit motor yang masih berpelat putih, yang hendak mereka bongkar. Sementara, dua unit kendaraan lainnya masih utuh dan diduga akan dijual ke luar Kota Makassar.

Saat petugas menggelandang para pelaku ke atas mobil, warga di sekitar lokasi sempat menghakimi salah satu pelaku. Ketiganya langsung dibawa petugas ke kantor polisi guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Kapolsek Mariso Kompol Syahrul, sepak terjang pelaku dalam mengutak-atik kendaraan bermotor sudah tak diragukan lagi. "Mereka telah lama menjadi incaran Polsek Mariso," kata Kapolsek.

Hingga kini, petugas kepolisian Polsek Mariso Makassar masih melakukan pengembangan terkait kasus curanmor yang kian marak terjadi di Kota Makassar. Polisi juga masih memburu rekan-rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya. (ABS).

Komisi II DPRD Bone Sharing Bidang Pertanian dan Kepariwisataan di Bantaeng

Media Pembaharuan Bone, - Pimpinan dan anggota DPRD Komisi II yang berjumlah 16 orang, melakukan Sharing Pendapat di bidang Pertanian dan Kepariwisataan di Kabupaten Bantaeng, Kamis (21/01/2015).
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Syamsidar Ishak dan Ketua Komisi II DPRD Bone Idris Rahman ini berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bantaeng.
Kunjungan Kerja DPRD Bone ini diawali dengan pemutaran Profil Bantaeng 3 Dimensi oleh Wakil Bupati Bantaeng. Acara ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bantaeng HM. Yasin, dan didampingi oleh Staf Khusus Bupati Bantaeng Bidang Pertanian DR.Ir.H. Muhctar Nawir, MP, dan para Kepala SKPD Bantaeng.
Wakil Bupati Bantaeng HM. Yasin dalam sambutannya, memperkenalkan potensi Bantaeng dan juga ditambah narasinya oleh Kepala SKPD Bidang Pertanian dan Kepala SKPD Pariwisata.
Sementara itu, Andi Idris Rahman selaku Ketua Komisi II DPRD Bone dalam sambutannya di hadapan peserta sharing pendapat ini menyatakan bahwa mereka merasa bangga, lantaran mendapat sambutan secara istimewa di Bantaeng.

Legislator Golkar ini mengemukakan, alasan Komisi II memilih untuk berkonsultasi ke Bupati Bantaeng, karena Bantaeng masuk pada pengembangan Swasembada Pangan.
"Karena Bone, memiliki tanah sawah terluas di Sulawesi Selatan, makanya kami belajar di Bantaeng, untuk meningkatkan kualitas dan hasil sektor pertanian dan juga sekalian pengembangan pariwisata di Bone," ungkapnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bone dua periode ini menjelaskan, potensi geografis dan pemerintahan di Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 Kecamatan, 378 Desa/Kelurahan dan penduduknya hampir 1 Juta.
"Dan sangat tepatlah, kami datang belajar di Bantaeng, karena kami memiliki potensi daerah yang besar, dan juga mensinkronkan antara program prioritas pertanian dan kepariwisataan," jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa Bupati Bantaeng patut untuk dijadikan guru, lantaran sudah Professor dan dalam memajukan pertanian di daerahnya Bupati didampingi oleh seorang ahli pertanian yang hebat.
"Karena yang kita butuh, adalah ilmunya. Dan memang, antara Bone dan Bantaeng memiliki perjalanan sejarah yang terukir didalam titian sejarah. Dan itu dibuktikannya, dengan adanya Makam Raja Raja Bone di Bantaeng, yang juga mengaku sebagai Sejarawan di Bone," ungkapnya.
(Humas dan Protokol Setda Bantaeng).

Presiden Tugaskan Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Permukiman di Perbatasan

Media Pembaharuan Kalimantan Barat,- Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan kualitas fisik dan fungsi kawasan perbatasan, khususnya Entikong, Kalimantan Barat, agar menjadi beranda depan terbaik bagi negara Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kawasan perbatasan Entikong, Rabu (21/1). Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Maritim Indroyono Soesilo, Seskab Andi Wijayanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelius M.H
“Tugas Kementerian PUPR akan meningkatkan kualitas jalan menuju Entikong, membangun Pos Lintas Batas Negara dan meningkatkan kualitas permukiman di sekitar kawasan perbatasan tersebut,” ujar Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Hadi Sucahyono kepada presiden.
Hadi menjelaskan, pembangunan di PLBN akan meliputi pembangunan gedung PLBN, wisma negara, mesjid, gudang, area parkir, monumen pancasila dan lain-lain. Sedangkan peningkatan kualitas permukiman meliputi prasarana dan sarana jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air minum.
Tahun ini anggaran Rp700 miliar disiapkan di Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun 9 kawasan perbatasan di Indonesia, 3 di Kalimantan Barat (Aruk, Entikong dan Nanga Badau), 3 di Nusa Tenggara Timur (Motaain, Motamasin, Wini), 2 di Kalimantan Utara (Nunukan dan Long Apari) serta di Papua (Skouw).
Lebih rinci Hadi mengungkapkan, Kementerian PUPR akan melebarkan jalan menuju Entikong, membenahi kawasan PLBN Terpadu Entikong dengan meningkatkan bangunan utama PLBN dari 1 lantai menjadi 2 lantai, menggeser peletakan bangunan masjid, hingga menambahkan bangunan-bangunan yang menjadi fasilitas penting seperti jembatan timbang, kantor bea cukai, gedung karantina, kantor pengelola PLBN, wisma Indonesia, guest house, gedung serbaguna, dan marketing point.
Selain itu untuk kawasan permukiman akan dibangun kawasan perbatasan dalam 3 zona, mulai dari Simpang Tanjung, Balai Karangan, dan Entikong Di tiap zona akan dibenahi dan ditingkatkan seluruh infrastruktur dasar permukiman, mulai dari air minum, sanitasi, persampahan, drainase, aksesibilitas kawasan, hingga kondisi bangunan.
Presiden didampingi Ibu Negara Iriana menggunakan helikopter Super Puma dan mendarat di Lapangan Helipad Patoka Kecamatan Entikong dari Ibu Kota Pontianak. Begitu tiba, Presiden langsung meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong yang merupakan pintu gerbang pemeriksaan bagi pelintas batas antar negara.
“Entikong ini kalau saya lihat dan saya dapat informasi dan saya tanyakan lagi, memang sudah lebih dari 25 tahun nggak diapa-apain. Jadi kalau dibandingin dengan yang di seberang (Malaysia), memang sangat jauh, baik dari segi pelayanan beda jauh. Yang jelas untuk fisik dan untuk umum dan port-nya (pelabuhan) sangat jauh," ujar Presiden yang akrab dipanggil Jokowi.
Karena itu dalam kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan sesuai dengan janji kampanye pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun wilayah perbatasan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah terluar Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengharapkan agar pengelolaan perbatasan berada di bawah Presiden langsung. Sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dalam satu perencanaan yang menyeluruh. (Subandi).

Kementerian PUPR Akan Review Pemaketan Pekerjaan Sebagai Salah Satu Strategi Penyerapan

Media Pembaharuan Jakarta,- Tahun 2014 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempunyai pagu anggaran Rp 74 triliun dengan 13 ribu paket, di tahun 2015 apabila APBN-P disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memiliki anggaran Rp 118 triliun.
“Berarti kita harus punya strategi bagaimana mengenai untuk penyerapan ini. Birokrasi kami tidak ada tambahan, tender dini sudah dilakukan berdasarkan dipa yang lalu saat ini mungkin sampai 3000 oaket yang sudah ditenderkan,”tutur Menteri PUPR Basuki beberapa waktu lalu dihadapan anggota Komisi V DPR RI.

Basuki melanjutkan salah satu strategi untuk penyerapan ini adalah dengan me review kembali pemaketan pekerjaan.
“Kalau masih visible, akan kami gabungkan beberapa pemaketan pekerjaan sehingga para pengusaha local juga semakin kuat, kalau selama ini hanya mampu mendapatkan pekerjaan 5-7 miliar, menurut kami mereka tidak akan berkembang, bagaimana mereka bisa investasi lat, men training SDM kalau paketnya kecil-kecil,”tambah Basuki.
Secara terpisah Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Hediyanto W. Husaini yakin, untuk mengerjakan tersebut para penyedia jasa konstruksi sudah mampu.
“Kontraktor di daerah pun makin lama makin besar, yang biasa mengerjakan paket Rp 5-15 miliar, seharusnya sudah mampu mengerjakan paket pekerjaan senilai Rp 50 miliar, namun yang terjadi adalah masihnya dijejali dengan paket kecil. Tanpa pekerjaan yang besar tidak ada tempat dia menjadi besar, jadi percuma kita melatih orang terus tapi tidak ada lapangan yang besar untuk mereka,”tutur Hediyanto.
Tujuan lainnya dari review pemaketan ini adalah agar semua paket lebih efisien, investasi lebih baik dan kualitas kontraktor daerah lebih meningkat. Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Masrianto mengungkapkan dengan pemaketan yang besar ada keuntungan kualitas dari konstruksi.
“karena kalau paket yang besar badan usaha akan lebih mudah menyiiapkan investasi peralatannya, di dalam kontrak yang besar terdapat fasilitas untuk direksi, supervise, laboratorium yang lebih besar dan lengkap,”tutur Masrianto.
Apabila peralatan atau tooluntuk pelaksanaan konstruksi itu lebih besar dan lebih baik, maka output produk dari badan usaha tersebut akan lebih baik kualitasnya.
Masrianto mengungkapkan pemaketan besar tersebut terutama akan bermanfaat untuk pekerjaan di daerah perbatasan atau daerah-daerah yang akses nya masih sulit. Dengan dijadikannya paket yang besar tentunya harga akan lebiih murah. (Subandi).

Media Pembaharuan Jakarta,- Mendikbud : tentang Peserta UN 2015; Peserta UN SMP berjumlah 3.773.372 siswa. Peserta UN SMA berjumlah 1.632.757 siswa.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan - LPMP Sulsel

Peserta UN SMK berjumlah 1.171.907 siswa. Jumlah naskah UN untuk SMP, SMA, dan SMK seluruhnya berjumlah 7,3 juta eksemplar.

Tentang Jadwal UN 2015; Jawdal UN SMA/sederajat mulai 13-15 April 2015 dan pengumuman 18 Mei 2015. Jadwal UN SMP/sederajat mulai 4-6 Mei 2015 dan pengumuman 10 Juni 2015.
Sumber: FP Kemdikbud

Kebijakan UN Diubah untuk Kuatkan Tujuan dan Fungsi UN

Media Pembaharuan Jakarta,- Kemendikbud --- Ujian nasional (UN) tahun ini akan kembali diselenggarakan pada 13-15 April 2015 untuk SMA/SMK/sederajat dan 4-6 Mei 2015 untuk SMP/sederajat. Kebijakan UN tahun ini tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Sekolah diberikan kewenangan menilai secara komprehensif seluruh komponen pada siswa untuk menyatakan tamat atau tidaknya peserta didik dari jenjang pendidikan tertentu.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan - LPMP Sulsel

Demikian salah satu isi dalam jumpa pers yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (23/1/2015). “Kementerian menyadari, kita tidak bisa menilai mutu layanan pendidikan semata-mata dari satu indikator. UN hanya satu dari sekian banyak indikator dalam standar nasional pendidikan. Dalam konteks evaluasi hasil belajar, UN bukan hanya satu-satunya, tetapi satu dari banyak indikator untuk menilai kinerja layanan pendidikan,” tutur Mendikbud di hadapan para awak media.
Ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, siswa sesungguhnya berhak mengetahui capaian kompetensinya dan negara berkewajiban memenuhi hak itu. “Jadi pengukuran capaian standar kompetensi lulusan adalah peran negara untuk memenuhi hak peserta didik,” tambahnya.
Mendikbud mengatakan, UN seharusnya memberi dampak positif bagi siswa, guru, dan komunitas pendidikan yang lebih luas lagi. Namun, kenyataan di lapangan justru menimbulkan perilaku negatif, seperti terjadinya kecurangan, siswa mengalami distress, dan lain-lain. “Mengapa ini terjadi? Karena sifat ujiannya itu high-stake testing. Nah, kita ingin mengubahnya,” ucap Mendikbud.
Maka, upaya perbaikan yang dilakukan adalah dengan memperbaiki mutu pendidikan melalui berbagai alat pengukuran yang bukan hanya UN, memberikan otonomi pada sekolah dan mengurangi tekanan yang tidak perlu, dengan cara memisahkan ujian nasional dari kelulusan. “Kita juga ingin memperbaiki sistem penilaian menjadi lebih bermakna, dan mendorong pembelajaran serta integritas,” kata Mendikbud.
Dari upaya perbaikan itu, Mendikbud memaparkan rencana perubahan yang akan terjadi pada UN tahun ini. Pertama, UN tidak untuk kelulusan. Sekolah sepenuhnya diberikan kewenangan mempertimbangkan seluruh aspek dari proses pembelajaran, termasuk komponen perilaku siswa untuk menentukan lulus tidaknya mereka dari jenjang pendidikan tertentu.
Kedua, UN dapat ditempuh lebih dari sekali. “Bagi mereka yang hasilnya kurang, punya kesempatan memperbaiki dan mengambil ujian ulang. Karena tujuan UN kan bukan menjadi hakim, tapi alat pembelajaran. Kita ingin mengubah UN dari sekadar alat menilai hasil belajar, tetapi alat untuk belajar,” tandanya.
Ketiga, UN wajib diambil minimal satu kali oleh setiap peserta didik. “Tahun ini kita tidak menyelenggarakan ujian ulang, karena 2015 ini transisi. Konsep ini akan diterapkan tahun depan. Bagaimana caranya? Awal semester akhir peserta didik sudah dapat mengambil UN. Dan bila diperlukan ada perbaikan, maka mereka bisa melakukan perbaikan di akhir semester akhir. Tapi ini baru bisa diterapkan di 2016,” ungkap Mendikbud. (Ratih Anbarini/sumber: portal kemdikbud/pengunggah: Erika Hutapea)

Rapat Koordinasi Dalam Rangka Kunjungan Bapak Wakil Presiden RI

Media Pembaharuan Makassar,- Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Abdul Latif, MM., M.Si membuka acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Kunjungan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak H. M. Jusuf Kalla dan Ibu Hj. Mufidah beserta rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis 22 Januari 2015.

Abdul Latif mengatakan, rapat ini dilaksanakan untuk membahas perjalanan Wakil Presiden mulai dari berangkat sampai tiba di Sulawesi Selatan yang dijadwalkan pada tanggal 24 s/d 26 Janauari 2015. Penyambutan diharapkan memakai pakaian Batik lengan panjang untuk Bapak, Ibu bebas rapih dan TNI/Polri PDH/menyesuaikan. Daerah yang akan dikunjungi yaitu Kabupaten Gowa, Luwu Utara, Bone dan Wajo serta Kota Pare-pare.
Sesuai rencana, Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla dan Ibu Hj. Mufidah beserta rombongan akan berangkat pada tanggal 24 Januari pukul 05.15 wib dari kediaman resmi Wapres, JL. Diponegoro No.2 Jakarta Pusat menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma dengan pesawat kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU dan tiba pukul 05.35 wib. Selanjutnya lepas landas menuju Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan santap pagi disiapkan di pesawat.
Tiba di Pangkalan TNI AU Hasanuddin, Kabupaten Maros Prov. Sulsel disambut oleh Gubernur Sulawesi Selatan, DR. H. Syahrul Yasin Limpo., SH., MH., M.SI beserta Ibu Hj. Ayunsri Syahrul dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Sulsel, di ruang tunggu utama.
Selanjutnya menuju Kampus II Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Gowa dengan penyambutan adat oleh Bupati Gowa, H. Ichsan Yasin Limpo beserta Ibu Hj. Novita Madonza Amu Ichsan dan Rektor Universitas Hasanuddin dalam rangka peresmian dan penandatanganan Prasasti Gedung JK Center of Technologi (CoT) dan JK Center of Scientific Activities (CSA) yang dilanjutkan dengan peninjauan pameran hasil riset dan Gedung JK Cot dan JK CSA.
Hari kedua, tanggal 25 Januari 2015 Wapres beserta Ibu dan rombongan Gubernur Sulsel akan berkunjung ke Pare-pare yang disambut oleh Walikota Pare-pare beserta Ibu Hj. Erna R. Taufan dan anggota Forum Koordinasi Daerah Kota Pare-pare masing-masing beserta pendamping dan menuju Helipad Andi Makkasau, meninjau Pelabuhan Ajatappareng, Kota Pare-pare.
Kegiatan berikutnya, kunjungan menuju Masamba, Kab. Luwu Utara , disambut oleh Walikota Palopo dan Rektor Universitas Andi Djemma masing-masing beserta pendamping langsung ke Rumah Jabatan Bupati sekaligus Istirahat, selanjutnya menuju tempat acara yaitu peninjauan Bendung Baliase, Masamba.
Tanggal 26 Januari 2015, menuju Kab. Bone, tiba di Helipad Lapak Tau. Watangpone yang disambut Bupati Bone beserta Ibu dan anggota Forum Koordinasi Daerah Kab. Bone masing-masing beserta pendamping, langsung menuju kediaman Bupati Bone dan rombongan lainnya menuju Hotel Novena/Rumah Bukaka untuk menginap.
Terakhir kunjungan di Kabupaten Wajo, tiba di Helipad Stadion Andi Minnong, Sengkang disambut oleh Bupati Wajo beserta Ibu Hj. Andi Burhanuddin Unru dan Anggota Forum Organisasi Daerah masing-masing beserta pendamping langsung ke Rumah Jabatan Bupati, selanjutnya berkunjung ke Bendung Gerak Inpres ke Batik Sutra dan Danau Tempe.
Pada pukul 12.00 wita tiba di Pangkalan TNI AU Hasanuddin, Kab. Maros, istirahat sejenak di ruang tunggu utama dan pukul 12.30 wita Wapres RI beserta Ibu dan rombongan dengan pesawat khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU lepas landas menuju Jakarta dilepas oleh Gubernur Sulsel beserta Ibu dan Anggota Forum Koordinasi Daerah Prov. Sulsel, santap siang disiapkan di pesawat, setelah itu tiba dipangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma langsung ke kediaman resmi Wakil Presiden RI pada pukul 14.00 wib. (Humas Pemerintah Propinsi).

Gubernur Sulsel Melantik 53 Orang PNS Lingkup Pemprov. Sulsel

Media Pembaharuan Makassar,- Sebanyak 53 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, yang terdiri dari eselon 2 lima orang, eselon 3 lima belas orang, serta eselon 4 sebanyak tiga puluh tiga orang, dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,M.H, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (23 Januari 2015).

Gubernur Sulsel dalam sambutannya, mengaku, pelantikan ini merupakan hal yang biasa dan rutin dilakukan guna penyegaran dan pengembangan tugas di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, sekaligus memenuhi tuntutan kerja yang semakin tinggi.
Jabatan yang diperoleh, lanjut Syahrul, bukan sebuah pemberian, tapi merupakan amanah dan tanggung jawab besar, yang harus diemban dan dilaksanakan guna mewujudkan Provinsi Sulsel sebagai pilar utama nasional.
“Menjadi pejabat, dituntut bisa mengayomi dan memberi contoh bagi bawahannya, sekaligus loyalitas yang tinggi, dalam mengabdikan dirinya bagi masyarakat bangsa dan negara,”ungkap Syahrul.
Syahrul menambahkan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), keberhasilan kembali diraih Pemerintah Provinsi Sulsel, dimana akuntabilitas keuangan, kinerja, pembangunan dan pelayanan publik di Sulsel mendapatkan hasil audit clean and clear. “Semua ini merupakan kerja keras semua pihak yang harus terus ditingkatkan,”pesannya. (Humas Pemerintah Propinsi).

Bahwa dalam rangka menciptakan Kamseltibcar Lantas khususnya di Wilkum Polres Maros, Pers BM Unit Turjawali Sat Lantas Polres Maros melaksanakan giat patroli

Media Pembaharuan Maros,- Bahwa dalam rangka menciptakan Kamseltibcar Lantas khususnya di Wilkum Polres Maros, Pers BM Unit Turjawali Sat Lantas Polres Maros melaksanakan giat patroli secara rutin dan memberikan himbauan serta melakukan penindakan dengan Tilang kepada para sopir apabila menemukan kendaraan khususnya Mobil Truck yang memarkir kendaraannya di atas badan jalan. Tindakan tersebut dilakukan sebagai langkah awal dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dan kemacetan arus lalu lintas. Karena salah satu faktor terjadinya kecelakaan dan kemacetan arus lalu lintas di Wilayah Kabupaten Maros yakni adanya Mobil Truck yang parkir menggunakan sebagian badan jalan sehingga mempersempit ruang gerak kendaraan yang melintas di jalan tersebut. (ABS).

Gubernur Sulsel : Musda Pepabri Sulselbar, Ajang Menyatukan Tekad Membangun Bangsa

Media Pembaharuan Makassar,- Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) Sulawesi Selatan dan Barat ke-12, berlangsung di Hotel Grand Asia, Jl. Boulevard Makassar, (Kamis, 22 Januari 2015). Kegiatan ini bertujuan untuk mengawal kinerja pemerintahan sehingga mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pimpinan Pepabri Pusat, Purnawirawan Jendral TNI Agum Gumelar, didampingi Pimpinan Pepabri Sulsel, Purnawirawan Mayjen TNI Amin Syam dan Gubernur Sulsel, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,M.H.
Pimpinan Pepabri Pusat, Agum Gumelar dalam sambutannya mengatakan, musda adalah forum pengambilan keputusan tertinggi sehingga harus dimanfaatkan sebaik-sebaiknya guna menetapkan rumusan dan keputusan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.
Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, dalam kesempatan itu mengajak seluruh pengurus pepabri untuk menyatukan tekad membangun bangsa ini, agar terhindar dari krisis global yang melanda dunia.
“Pemprov Sulsel saat ini telah mengambil langkah strategis yakni meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak masyarakat, mengaklerasikan laju peningkatan dan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi masyarakat, lingkungan kondusif serta kelembagaan,”ungkap Syahrul. (Humas Pemprov).

Pusat Kajian Anti Korupsi(Pukat) Laporkan Proyek Jalan Balai Besar ke KPK

Media Pembaharuan Makassar,– Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Sulawesi Selatan akan melaporkan indikasi korupsi pekerjaan proyek Jalan Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) VI Makassar Sulawesi Selatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat ini.

Proyek jalan dan drainase di Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur yang menjadi fokus analisis Pukat Sulawesi Selatan ini, diduga kuat melanggar aturan tindak pidana korupsi.
“Tim kami sudah turun ke lapangan dan mengambil fakta yang siap dikirim ke KPK. Secepatnya berkas kami rampungkan untuk diteruskan ke KPK,” ungkap Direktur Eksekutif PUKAT Sulsel, Farid Mamma yang ditemui di Makassar, Rabu (21/1/2014).
Pekerjaan yang menghabiskan anggaran negara senilai Rp14,2 miliar ini dianggap tidak sesuai aturan pelaksanaan pekerjaan dan diduga kuat melibatkan pejabat penegak hukum di Sulawesi Selatan.
“Data yang dihimpun dari laporan warga dan personel kami di lapangan. Ada beberapa fakta yang kami anggap bermasalah, termasuk adanya oknum penegak hukum yang terlibat dalam proyek ini,” ungkap Farid.
Meskipun proyek ini telah diserahterimakan (PHO) ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dia menjelaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tetap harus bertanggung jawab karena kualitas pekerjaan merugikan orang banyak khususnya masyarakat yang selama ini menggunakan akses jalur Trans Sulawesi.
Realisasi fisik pekerjaan ini telah rampung 100 persen, namun dia mengganggap ada beberapa fakta menarik ditelusuri apalagi pekerjaan ini mengandung unsur nepotisme.
“Fakta ini menarik ditelusuri. Dugaan kami ada permainan upeti dalam bentuk proyek. Memang ini karakter proyek APBN di Sulsel,” ucap dia.
Dia berharap kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri kebocoran proyek-proyek APBN di Sulawesi khususnya pekerjaan infrastruktur di sepanjang jalur Trans Sulawesi.
Data PUKAT Sulsel merilis proyek ini dikerjakan PT Latanindo Graha Persada yang dananya berasal dari APBN Tahun 2014.
Dia menilai kualitas pekerjaan jalan dan drainase sepanjang 4,5 kilometer itu tidak memiliki daya tahan sebab setelah proyek rampung beberapa bulan terakhir masyarakat mengeluhkan banyaknya kerusakan material yang cukup mengganggu pengguna jalan. (ABS).

Bandar Narkoba diCiduk Polisi, Lagi Asyik Nyabu Dihotel

Media Pembaharuan Makassar,- Kepolisian Resort Kota Besar Makassar berhasil menangkap seorang bandar Narkoba bernama Amiruddin alias Aco , Sabtu ( 17/01/2015 ) dini hari .

Aco ditangkap saat asyik nyabu di room Studio 33 Hotel Clarion jalan AP .Pettarani Makassar .Penangkapan bandar ini atas pengembangan aparat dari penangkapan bandar bernama Michael Wibisono yang terjaring saat aparat menggelar operasi cipta kondisi di jalan Bonto Lempangan .
” Saat itu Michael Wibisono yang menumpangi Taksi Bandara melintas , melihat anggota menggelar operasi cipkon dan langsung melarikan diri akhirnya dilakukan pengejaran ” Kata Kabid Humas Polda Sulsel , Kombes Pol Endi Sutendi .
Menurutnya , dari penangkapan Aco di Studio 33 Hotel Clarion Makassar , ikut diamankan rekan pelaku bernama Syamsul ,Ayu dan Mia beserta barang bukti narkoba berupa Sabu sebanyak 1 kg lebih dan 4188 butir pil ektasi , Ungkap Kombes Pol Endi Sutendi . (ABS).

Pemerintah dan DPR 'Kompak' Tuntut Freeport Bangun Smelter

DPR meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak pengelolaan tambang PT Freeport Indonesia jika pembangunan smelter di Papua tidak terealisasi. (CNN Indonesia/thinkstockphotos.com)

Media Pembaharuan Jakarta, - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuntut komitmen PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di wilayah Papua. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi lebih bagi pengembangan ekonomi kawasan tersebut.

"Nantinya (rencana) pembangunan smelter di Papua itu akan dimasukkan ke dalam draft amendemen kontrak karya Freeport," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar di Jakarta, Kamis malam (15/1).
Desakan ini, tegas Sukhyar, bukan semata-mata terkait dengan perpanjangan izin pengelolaan pertambangan yang tengah diupayakan oleh perusahaan tambang mineral asal Amerika Serikat tersebut. Menurutnya, tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh permintaan Pemerintah Daerah Papua yang menginginkan adanya pengembangan perekonomian daerah melalui pembangunan smelter.

"Memang pembangun smelter tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya ada sejumlah hal yang harus diperhatikan seperti ketersediaan infrastruktur, pasokan listrik serta industri asam sulfat yang menampung sisa produksi smelter. Tapi mereka harus menyetujui hal ini dan kami tidak memberikan batas waktu," tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi VII Dewi Yasin Limpo mengatakan pemerintah harus dapat mendesak Freeport segera membangun smelter di Papua. Ini mengingat perusahaan tersebut sudah diberi kemudahan oleh pemerintah untuk dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga. Padahal untuk jenis mineral olahan lain, seperti bauksit, sudah tidak diperbolekan ekspor sejak 2014.

"Kami melihat ada diskrimasi perlakuan terhadap satu jenis mineral dengan mineral lain. Kalau perlu, kontrak Freeport jangan diperpanjang kalau mereka tidak membangun smelter di Papua," kata Dewi.
(ABS).

Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) Melakukan Aksi Unjuk Rasa,Penanganan Kasus Perwira Polda Terkait Dugaan Pelecehan Mahasiswi UIT Dianggap Lamban.

Media Pembaharuan Makassar,- Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (15/01/2015) sekitar pukul 14.27 wita.

Dalam Unjuk Rasa tersebut Koalisi Parlemen Jalanan(KPJ) dipimpin oleh Jendral Lapangan Rezki Awan Basra, Dalam orasinya Rezki Awan Basra menjelaskan terkait yang dialami dua mahasiswi oleh berinisial (IS) dan berinisial (TEM) kedua ini adalah Mahasiswi Hukum Universitas Indonesia Timur (UIT) yang diduga merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum Perwira Polisi Dari Polda Sulselbar yakni AKBP DR Andi Baharuddin SH MH (Anjak Dit reskrim sus Polda Sulselbar), adapun menurut Rezki sesuai Laporan Polisi (LP)/197/XII/2014 subbag Yanduan tanggal 8 Des 2014 yang merupakan laporan dari Korban IS dan LP/198/XII/2014, katanya.
Dalam kegiatan Unjuk Rasa yang diikuti sekitar 30 orang dari anggota KPJ Makassar dengan berorasi bergantian menggunakan mega phone dan membentangkan spanduk dasar putih tulisan merah ” Koalisi parlemen jalanan (KPJ) makassar,tangkap,adili polisi cabul “, selain itu mereka membagi selebaran, ujar Rezki kepada Wartawan di Mapolda Sulselbar, Kamis (15/01/2015).
Sekitar pukul 14.42 Wita ,10 orang perwakilan diterima diruangan SPKT oleh Kombes Polisi Muh Arifin dan Kompol Alibe dari Bidang Humas Polda Sulselbar.
Adapun sejumlah tuntutan Mahasiswa dalam aksi unjuk rasa dimana :
Mahasiswa menganggap bahwa penanganan kasus pelecehan yang di akukan oleh AKBP DR. Andi Baharuddin Dianggap lamban, karena sampai sekarang ini saksi belum di berikan surat pnggilan/di mintai keterangan / sejauh mana pihak propam dalam menangani kasus tersebut.
Dan adapun Tanggapan dari pihak propam Polda Sulselbar diwakili AKP MADING Kanit I Subdit menjelaskan setiap kasus yang masuk di pihak Propam tidak ada yang direkayasa namun akan ditegakkan secara prosedural, pihak propam Polda Sulselbar telah melakukan pemanggilan terhadap saksi melalui telepon dan surat pemanggilan, namun saksi-saksi tidak memenuhi panggilan dengan berbagai alasan.
Setelah selesai megadakan pertemuan, pukul 15.02 wita pengunjuk rasa membubarkan diri dalam keadaan aman dan terkendali.
Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar,Kombes Polisi, Endi Sutendi membenarkan kejadian ini dan mengatakan bahwa kasus yang menimpah perwira polisi Polda Sulselbar ini sudah ditangani pihak Propam Polda dan sementara dalam proses pemberkasan, tegasnya. (ABS).

SMS Bukan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik

Media Pembaharuan Selayar,- Terdakwa Drs. MUH. ARSAD mengimkan masalahnya lewat Akun Facebooknya pada tanggal 17/1/2015, yangmana dalam hal ini Senin, 12 Januari 2015, Panitera Pengadilan Negeri Selayar telah mengirim Berkas Perkara Nomor : 78/Pid.Sus/2014/PN.Slr Tanggal 17 September 2014 yang saya ajukan kasasinya dengan Surat Pengantar Nomor : W22.U17/18/HPDN.05.10/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 perihal pengiriman Beras Perkara Pidana Kasasi yang ditujukan kepada Dirjen Peradilan Umum Cq. Dirjen Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat.
Pengiriman Kasasi ini saya lakukan karena saya sebagai Terdakwa tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar berdasarkan putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2014/PT.MKS Tanggal 11 November 2014. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah membenarkan amar putusan Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan bahwa :
“ 1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUH. ARSAD, MM Bin SEPPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan Tanpa Hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUH. ARSAD, MM Bin SEPPE dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
3. dst………… “
Bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut pada angka 1 di atas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena perbuatan saya mengirimkan sejumlah SMS kepada Bupati Kepulauan Selayar H. SYAHRIR WAHAB yang membuatnya merasa ditakut-takuti, terhina dan tidak konsen dalam berpikir dan bekerja.
Pertanyaannya kemudian adalah “Benarkah SMS mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dan kemudian dilegalisasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 78/Pid.Sus/2014/PN.Sly Tanggal 17 September 2014 ?”.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita cermati bersama ketentuan Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan sebagai berikut :
“ Pasal 310
(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri
Ketentuan Pasal 310 KUHP ini sangat penting dikemukakan karena Pasal inilah yang menjadi dasar utama bagi tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Hal tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor : 14/PUU-VI/2008 dalam pertimbangan tentang konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu antara lain : Kelima, bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 30 dan Pasal 311 KUHP”.
Berdasarkan penegasan pertimbangan konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (MK) ini, maka tidak salah apabila H. ADAMI CHAZAWI menyatakan bahwa : Dalam UU ITE tidak ada penjelasan mengenai arti juridis istilah pencemaran. Maka itu Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan Lex Specialis dari Pasal 310 ayat (1) KUHP. Untuk mencari arti juridis arti pencemaran dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, harus melihat pencemaran dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dianggap Lex Specialis dari Pasal 310 ayat (1) KUHP. Arti juridis yang sama dengan pencemaran (Smaad) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP “(Baca Artikel H.ADAMI CHAZAWI tanggal 3-8-2011 yang berjudul : Kajian Juridis PK Ibu Prita )”.
Mengapa kaitan antara Pasal 310 KUHP dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE penting dikemukakan disini karena dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Selayar ANDI HEBAT, SH terhadap saya sebagai Terdakwa adalah Pasal Tunggal yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE tanpa mengikutsertakan sama sekali Pasal 310 KUHP dengan pertimbangan hukum yang sangat sederhana yaitu bahwa “Pasal 310 penghinaan dan/atau pencemaran nama baik harus ada unsur diketahui umum, sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak ada unsur diketahui umum”. Pertimbangan hukum dari Jaksa Penuntut Umum ini, menurut hemat saya menjadi “Sangat Lucu” karea kesederhanannya dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana dan dimana unsur penghinaan dan pencemaran nama baiknya kalau tidak ada unsur diketahui umum ?
Pertanyaan tersebut dijawab oleh JOSUA SITOMPUL dalam bukunya yang berjudul “CYBERSPACE, CYBERCRIMES, CYBERLAW, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, halaman 183 – 184, sebagai berikut :
“Esensi penghinaan baik dalam Realspace maupun dalam Cyberspace adalah sama, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain untuk diketahui umum atau sehingga diketahui oleh umum. Oleh karena itu, unsur ”mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ialah tindakan-tindakan dalam dunia siber yang dapat mencapai pemenuhan unsure “dimuka umum” atau “diketahui umum”. Tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya dilakukan dalam rangka atau agar informasi atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh umum. Dengan demikian, unsure “dimuka umum” atau “diketahui umum” yang menjadi esensi pasal 310 KUHP menjadi satu ruh dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga harus tetap dibuktikan terpenuhinya unsure tersebut”.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan transmisi ialah mengirimkan dari satu tempat atau orang ke tempat atau orang lain. Jika unsur ini diterapkan secara harfiah maka pengiriman SMS dari satu orang kepada orang lain yang berisi penghinaan telah memenuhi unsur “mentransmisikan”. Akan tetapi pada hakekatnya tidak ada unsur penghinaan disana karena penghinaan tersebut tidak diketahui umum. Demikian juga tindakan pengirian e-mail dari satu kepada orang lain. Maksud unsur “mentransmisikan” dalam Pasal 27 ayat (3) ialah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu orang atau satu tempat ke tempat lain sehingga diketahui oleh umum”.
Kesaksian Bupati Kepulauan Selayar H. SYAHRIR WAHAB dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014 dengan mengakui bahwa SMS yang saya kirimkan hanya ditujukan kepada dirinya sendiri dan dia memperlihatkan kepada beberapa orang kroninya Drs. BASOK LEWA, RUSLI JAYA, MUSYTARI dan SAENUDDIN. P, SH membuktikan bahwa SMS yang saya kirimkan kepadanya tidak memenuhi unsur “dimuka umum” atau “diketahui umum”. Oleh karena itu, SMS yang saya kirimkan kepada Bupati Kepulauan Selayar H. SYAHRIR WAHAB bukanlah “PENGHINAAN” dan/atau “PENCEMARAN NAMA BAIK” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dilegalisasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2014/PN.Slr Tanggal 17 September 2014, putusan mana diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam Tingkat Banding Nomor : 299/PID.SUS/2014/PT.MKS Tanggal 11 November 2014.
Demikian tulisan ini saya buat sebagai inti dari Memori Kasasi yang saya ajukan ke Mahkamah Agung RI sebagai dasar bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. SMS bukanlah penghinaan dan pencemaran nama baik.
Rutan Selayar, 16 Januari 2015
Muh. Arsad
Sebagai Bahan Petimbangan Pembaca menyikapi persoalan Muh.Arsad adalah sebagai berikut :
Pasal Selundupan
Ervani merupakan orang ke-72 yang berurusan dengan UU ITE. Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto mengatakan, sudah banyak orang yang menjadi korban UU ITE.

Safenet mencatat, jumlah korban UU ITE terus meningkat. Media 2008-2011, rata-rata hanya satu orang yang menjadi korban setiap bulan. Sementara itu, tahun ini, hingga November sudah ada 42 orang yang menjadi korban, salah satunya Ervani.

“Kami melihat bukan karena perkara etika, tapi ada celah hukum dalam UU ITE yang digunakan untuk memenjarakan orang lain,” ujarnya kepada Wartawan, Selasa 18 November 2014.

Ia mengatakan, sejak awal tidak ada pasal pencemaran nama baik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ITE. Namun, di tengah pembahasan tiba-tiba "pasal karet" itu muncul. “Dia diselundupkan,” Damar menambahkan.

Wahyudi Djafar menyampaikan hal senada. Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) ini mengatakan, pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE baru masuk dalam pembahasan di DPR. Sebab, dari risalah sidang, tidak ada pasal pencemaran nama baik dalam RUU usulan pemerintah ini.

Menurut dia, pasal 27 ayat 3 UU ITE seperti alat balas dendam. Sebab, orang begitu mudah melaporkan orang lain dan orang tersebut bisa dipenjara.

Menurut Yudi, UU ITE tidak satu napas, karena berbagai hal digabung dalam satu UU. Pertama, UU ini mengatur penyediaan elektronik dan transaksi elektronik. Kedua, mengatur tentang legalitas data elektronik, tindak pidana cyber.

Kemudian, juga mengatur soal perlindungan data pribadi. Selain soal intersepsi komunikasi. Di banyak negara, model pengaturan ini rata-rata dipisah dalam beberapa UU.

“Nah, itulah yang kemudian menjadikan UU ITE dalam penerapannya seringkali bermasalah karena rujukan materinya sangat minim,” ujarnya saat ditemui Wartawan di kantornya, Selasa 18 November 2014.

Yudi menilai, UU ini juga bermasalah dan cacat, karena Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak menyediakan petunjuk teknis kepada polisi dan jaksa. Akibatnya, para pelaksana UU tersebut menafsirkan pasal 27 ayat 3 sesuai pendapat mereka.

Seringkali penegak hukum tak bisa membedakan mana yang privat dan publik. Padahal, pencemaran nama baik seharusnya wilayah publik.

Peneliti Elsam ini menjelaskan, semangat awal dari penyusunan dan pembentukan UU ITE adalah meningkatkan penggunaan transaksi elektronik dalam perniagaan. Selain itu, UU ini dimaksudkan agar publik menggunakan internet dengan baik. Tapi, dalam prosesnya, UU ITE justru lebih kental nuansa pembatasan.

“Di naskah awal, selain kejahatan komputer yang diatur UU ITE, itu hanya perjudian dan pornoaksi dan pornografi. Tapi, kemudian prosesnya muncul kesusilaan, pencemaran nama baik, penyebaran kebencian berlatar SARA yang sebelumnya tidak ada,” ujar Yudi.

Pendapat senada disampaikan Margiono dari Indonesia Online Advocacy. Ia mengatakan, semangat awal dari UU ITE adalah melindungi netizen dan transaksi yang dilakukan melalui internet.

Pada 2003, Indonesia di-black list e-commerce, karena terlalu banyak hacker. Yogyakarta bahkan ditetapkan sebagai kota paling banyak hacker kedua di dunia, karena banyak membobol barang lewat online. Dunia e-commerce menyatakan, di Indonesia tak ada hukum yang melindungi transaksi elektronik. Maka, semua transaksi dari Indonesia ditolak.

Mereka mengultimatum, semua transaksi melalui internet akan diblok hingga Indonesia memiliki UU yang melindungi e-commerce. Makanya, UU ini awalnya diinisiasi oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian.

Margiono menduga, kondisi itu terjadi karena pemerintah dan DPR salah menafsirkan kata informasi. Menurut dia, sebenarnya informasi yang dimaksud dalam UU itu adalah lex informatica. Ini UU tentang informatika dan komputer bukan UU tentang pengetahuan informasi.

“Bahasa ilmiah hukum itu lex informatica,” ujarnya. “Saya nggak tahu, orang DPR artikan informasi itu berita, sehingga nggak nyambung antara informasi dan transaksi elektronik. Ini klusternya saja sudah beda.”

Yudi mengatakan, pasal 27 ayat 3 merupakan pasal selundupan. Karena, sebelumnya tidak ada pasal tersebut. Namun, tiba-tiba muncul dengan ancaman hukuman yang begitu tinggi.

Menurut dia, dalam naskah awal, semua tindak pidana ancamannya tak lebih dari tiga tahun.

Namun, hasil akhir pembahasan RUU ITE ancaman hukumannya sangat tinggi, yakni enam tahun. Pemerintah dituding sebagai pihak yang pertama kali mengusulkan agar ada pasal pencemaran nama baik dalam pembahasan UU ITE. Yudi mengatakan, lontaran itu langsung disambut oleh parlemen.

Hal itu dibenarkan Abdul Hakam Naja, anggota dewan asal PAN yang ikut membahas UU ITE.

Ia mengatakan, usulan pasal pencemaran nama baik itu berasal dari pemerintah, bukan DPR. Menurut dia, DPR lebih banyak ngerem dibanding ngegas. Menurut dia, parlemen justru menekan berbagai hukuman berat yang diajukan pemerintah.

Meski demikian, ia sepakat dengan pasal tersebut karena itu juga diatur dalam KUHP. Bedanya, kalau dilakukan di media eletronik belum diatur. “Dunia maya nggak ada aturannya waktu itu,” ujarnya kepada VIVAnews, Jumat 21 November 2014.

Perumus UU ITE Profesor Ramli menyatakan, pasal pencemaran nama baik merupakan usulan dari dari tim pemerintah. Hal itu dilakukan karena pasal pencemaran nama baik ada di KUHP. “Kalau enggak, bisa seperti di hutan belantara tanpa ada batasan. Harus fair bagaimana bila dirinya menjadi korban,” ujar guru besar Universitas Padjajaran, Bandung ini.

Menurut dia, pasal itu dimasukkan karena tiap orang tidak boleh mengganggu hak orang lain. “Semua secara internasional menolak,” dirjen HAKI ini menambahkan.

Namun, Kementerian Kominfo membantah tudingan tersebut. Kepala Humas Kominfo Ismail Cawidu mengatakan, pada draf awal yang disiapkan pemerintah, belum ada pasal yang mengatur pencemaran nama baik, hanya ada larangan menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, dan perjudian, dan atau tindak kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik.

“Usulan untuk menambahkan ketentuan mengenai pencemaran nama baik muncul dari anggota DPR RI pada sidang-sidang 2006-2007 di DPR,” ujarnya kepada Wartawan, Jumat, 21 November 2014.

Sementara itu, pakar hukum Pidana UI, Ganjar LB Bondan, mengatakan, tidak ada yang salah dengan UU ITE. Menurut dia, yang salah adalah penegak hukum yang terlalu "gatal". Kemudian, yang melaporkan juga terlalu "genit". Penegak hukum sepertinya tidak paham membedakan mana yang pencemaran nama baik dan mana yang kritik.

“Saya melihat penegak hukum tidak mampu membedakan kritik lewat sosmed itu,” tuturnya.
Desakan Revisi
Margiono mengatakan, jika UU ITE tak direvisi atau dihapus pasal pencemaran nama baik, dipastikan korban UU itu akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah pengguna internet.

“Selama pasal itu ada, apa saja ya bisa dijerat. Mau kita ngomong di Facebook, Twitter, atau blog, akan makin meningkat, sebab semakin tersosialisasi. Polisi, pengacara, orang selalu pakai pasal itu. Kecuali pasal itu sudah tidak ada,” ujarnya.

Sebab, ia menilai pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE sangat multitafsir, berbeda dengan KUHP. Dalam KUHP, pasal penghinaan diatur secara jelas. Untuk itu, ia mendorong agar beleid

tersebut direvisi. Selain itu, Margiono mengusulkan agar Mahkamah Agung (MA) membuat surat edaran terkait moratorium pasal pencemaran nama baik di UU ITE.

Desakan senada disampaikan Damar Juniarto. Ia juga mengusulkan agar MA menerbitkan surat edaran yang menyerukan agar hakim tidak menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE.

Ismail Cawidu mengatakan, Kementerian Kominfo menyatakan sudah menyusun perubahan UU ITE sejak 2011, terutama terkait dengan ancaman pidana untuk pelaku pencemaran nama baik diturunkan dari enam tahun menjadi dua tahun. Alasan menurunkan ancaman pidana agar tidak terlalu jauh dari KUHP.

Menurut sejumlah ahli pidana, dua tahun sudah cukup memadai untuk dikenakan kepada pelaku pencemaran nama baik. Dengan penurunan ancaman hukuman itu, maka tidak perlu dilakukan penahanan terhadap pelaku. Kementerian ini berjanji akan berupaya agar revisi UU ITE masuk prolegnas 2015-2019 dan masuk Prioritas Pembahasan 2015.

Wakil Ketua Komisi I DPR 2014-2019, Tantowi Yahya menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengajukan revisi UU ITE. Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan, UU tersebut sudah saatnya untuk diamendemen, khususnya pasal 27 yang menjadi "jebakan Batman" bagi masyarakat yang baru saja berimigrasi dari masyarakat konvensional ke masyarakat digital.

Menurut dia, ada dua persoalan di UU tersebut. Pertama, ketidaksengajaan menurut pasal 27 yang berimplikasi pidana. “Banyak masyarakat yang melanggar pasal tersebut karena tidak tahu. Kedua, kurangnya sosialisasi terhadap UU tersebut,” kata dia. (ABS).