13 Kebohongan Yang diUcapkan Wanita

Ilustrasi Wanita sering berbohong

Media Pembaharuan, - Wanita terkadang berbohong untuk menyelamatkan hubungan mereka dengan pasangan atau untuk tidak menyakiti pasangan. Terkadang mereka juga berbohong jika sedang tak ingin bertengkar. Apa saja kebohongan yang sering diucapkan wanita? Ini dia daftarnya, berdasarkan Times of India (26/11).

1. Aku tidak menunggu teleponmu.
2. Aku menyukaimu, tapi aku tidak yakin apa aku bisa mencintaimu.
3. Jika aku bisa berkencan dengan siapapun sekarang juga, aku hanya akan memilihmu.
4. Menurutku kita harus berbagi pengeluaran. Aku tidak mau kau terus-terusan membayar untukku.
5. Aku tak pernah tahu aku akan menyukai hal ini.
6. Seks terasa sangat menyenangkan.
7. Tak masalah bersama dengan pria yang jelek dan botak, selama dia kaya. Setidaknya aku bisa hidup dengan nyaman.
8. Aku tidak akan bersikap posesif dan aku tak akan sering mengomel padamu.
9. Kamu adalah satu-satunya orang yang kuinginkan.
10. Jika aku tidak bersamanya, dia akan bersama orang lain.
11. Tidak ada yang salah denganmu, sepertinya aku yang bersalah.
12. Tentu saja aku berhubungan sangat baik dengan mertuaku. Lagipula mereka kan keluarga.
13. Tentu saja, tak masalah kalau kau hanya ingin menjadi teman. Aku juga memikirkan hal yang sama.

Itulah beberapa kebohongan yang biasa diucapkan wanita. Bagaimana Ladies, apakah Anda juga pernah mengatakan kebohongan di atas? Atau ada kebohongan lain yang sering Anda katakan?

[Abs]

Anni Iwasaki: Indonesia Sedang Darurat Ekonomi

Media Pembaharuan Jakarta, – Menurunnya tingkat kemampuan daya beli masyarakat, mengindikasikan semakin sulitnya perekonomian masyarakat Indonesia secara umum.

Bahkan harga-harga kebutuhan pokok yang naik ketika harga BBM naik, tak kunjung turun, kendati harga BBM sudah turun. Yang ada, harga-harga kembali naik, akibat berbagai alasan. Secara otomatis, inflasipun meningkat.

Mencermati situasi perekonomian hingga jelang Semester I tahun ini, maka rasanya juga akan sulit mengharapkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah. Bahkan dapat dikatakan, perekonomian kita sekarang ini sedang gawat.

Demikian pandangan DR (HC) Anni Iwasaki, Calon Presiden RI versi Konvensi Rakyat 2014, saat dimintai pendapatnya, terutama menanggapi tuntutan aksi unjuk rasa mahasiswa pada hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2015, dan situasi perekonomian belakangan ini.

Presiden Pusjuki (Pusat Studi Jepang Untuk Kemajuan Indonesia)

Indonesia sekarang sedang darurat ekonomi, kata Anni Iwasaki, dalam wawancara khusus dengan wartamerdeka.com, tadi sore (26/05/2015), di bilangan Sudirman Park, Jakarta Pusat.

Menurut Anni, yang juga Presiden Pusjuki (Pusat Studi Jepang Untuk Kemajuan Indonesia) ini, pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Pemerintah rasanya akan sulit tercapai, jika akhir semester I ini tidak bisa di-recovery.

Bagaimana mungkin kita bisa berharap ada pertumbuhan ekonomi, jika seperti ini kondisinya? Harga kebutuhan bahan pokok saja tetap tinggi. Inflasi juga naik. Apalagi nilai rupiah masih terus melemah terhadap dollar US, yang berpengaruh terhadap ekspor-impor, tandasnya.

Mantan korespondens salah satu media Nasional Indonesia di Jepang ini juga mengatakan, investasi yang masuk ke Indonesia juga belum ada yang berjalan. Bahkan dari hasil pertemuan KAA (Konferensi Asia Afrika) belum ada tindak lanjut.

Mana investasi yang sudah jalan? Dan menurut saya, tidak ada dampak perekonomian dari KAA. Karena hingga sekarang, tidak ada tanda-tanda kelanjutan kerjasama dengan pihak Jepang maupun China, bebernya.

Bahkan dikatakan pendiri Anni Iwasaki Foundation ini, kondisi perekonomian akan makin berat di semester II, jika Pemerintahan Presiden Jokowi-JK tidak bisa memberi keyakinan terhadap para calon investor.

Kondisi ini akan makin berat pada semester II, jika Pemerintahan Presiden Jokowi-JK tidak mampu memberi keyakinan terhadap para calon investor yang akan masuk ke Indonesia, jelasnya.

Tentu, Pemerintah juga harus mampu menunjukkan kinerja Kabinet Kerja, dan secara jelas menjaga ketentraman situasi politik dalam negeri.

Pemerintah harus mampu menunjukkan kinerjanya secara optimal, dan mampu menjaga situasi politik di Indonesia, yang bisa memberi jaminan terhadap keamanan dan ketenteraman para calon investor, pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di depan Istana Negara, hingga di berbagai daerah pada Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei lalu, menuntut Pemerintah agar menurunkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan tuntutan itu juga menggugat Jokowi-JK mundur dari jabatannya, jika tak mampu melindungi nasib rakyat yang makin terpuruk.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Pemerintah untuk tahun 2015 sebesar 5,2 persen. Namun berdasarkan rilis BPS (Badan Pusat Statistik), jika dibandingkan pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014, hanya tumbuh 4,71 persen (y-on-y), dan melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,14 persen.

Dijelaskan, ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan sebelumnya, turun sebesar 0,18 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan ini diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 14,63 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran lebih disebabkan terkontraksinya kinerja investasi (minus 4,72 persen) dan ekspor (minus 5,98 persen). (DANS)

Rencana Capaian Bidang Air Minum, Air Limbah Dan Persampahan 2015-2019

Media Pembaharuan Jakarta,- Indonesia memiliki target dan sasaran air minum, air limbah dan persampahan tahun 2015 – 2019. Rencana Kenaikan akses air minum, air limbah, dan persampahan sebesar 6,6%, 9%, dan 4,25% per tahun. Rencana capaian yang paling besar adalah akses air limbah yaitu 36%. Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono jelang membuka Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2015, Selasa (21/4) di Jakarta.
Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2015 diselenggarakan secara setiap dua tahun sejak Tahun 2007. Kegiatan tersebut merupakan ajang pertemuan para pelaku, praktisi, pengguna, professional, dunia usaha, masyarakat, dan instansi pemerintah.
“Saya berharap melalui forum ini akan terjadi tukar-menukar pengetahuan dan pengalaman serta capaian kemajuan teknologi dalam bidang air minum dan sanitasi. Sehingga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen yang lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Serta, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air serta penyediaan air minum yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat dan bangsa,” ujar Basuki.
Penyelenggaraan IWWEF 2015 tahun ini mengambil tema “Menuju Pelayanan Air Minum dan Sanitasi 100% Tahun 2019” yang sangat relevan dengan program yang akan dilaksnakan dalam 5 tahun ke depan. Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan harus selalu dijaga keberadaanya. Pertumbuhan penduduk telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan yang mempengaruhi ketersediaan air di seluruh belahan dunia. Dalam dua dekade terakhir, lebih dari separuh populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan.
Kebutuhan masyarakat akan akses air bersih dan sanitasi yang besar dan akan memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya di wilayah perkotaan. Kelangkaan air merupakan ancaman nyata dalam pembangunan manusia dan sistem ekologi. Kelangkaan air juga akan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan air, baik antar masyarakat, antar kota dan kabupaten maupun ketegangan antar negara.
Dikatakannya, Pemerintah telah secara terus menerus berupaya dalam meningkatkan akses di bidang air minum, khususnya dalam 10 tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk memenuhi target Millennium Development Goals (MDGs), yakni berkurangnya setengah jumlah penduduk yang tidak terlayani air minum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015.
Peningkatan akses air minum dalam periode 2011-2013 sebesar 4,2% per tahun, sehingga pada akhir Tahun 2013 akses air minum mencapai 67,7%. Kita optimis Indonesia dapat mencapai bahkan melebihi target MDGs untuk air minum sebesar 68,87% pada Tahun 2015.
RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 telah mengamanatkan program 100-0-100, yaitu 100% akses aman air minum, bebas kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak pada akhir Tahun 2019. Dorongan untuk percepatan pencapaian program 100-0-100 tersebut menjadi tantangan besar yang harus kita upayakan bersama.
Untuk mencapai universal access selama 5 tahun ke depan, dibutuhkan peningkatan sebesar 30% atau 6% per tahun terhadap akses aman air minum secara nasional. Sasaran universal access tersebut terdiri atas 60% akses aman air minum melalui jaringan perpipaan dan 40% akses aman air minum melalui bukan jaringan perpipaan terlindungi, serta tercapainya 100% PDAM sehat. (Subandi)

KSAD sindir mahasiswa di Indonesia lebih parah dari pasien RSJ

Media Pembaharuan Jakarta,- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menyindir mahasiswa di Indonesia yang kerap melakukan aksi demontrasi lalu merusak dan membakar fasilitas kampus.
Dalam catatanya tiga tahun ini sudah ada 21 pembakaran fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswanya. Menurutnya perilaku tersebut sudah tidak lagi mencerminkan orang-orang terdidik.
"Mahasiswa tawuran atau berkelahi mungkin itu biasa, bisa karena rebutan pacar. Tapi kalau sampai bakar kampus? Apa ini namanya?" katanya saat menggelar dialog dengan aparat pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama dan tokoh pemuda di hotel Rich Yogyakarta, Senin (20/4).
Dia pun membandingkan perilaku mahasiswa tersebut dengan pasien rumah sakit jiwa. Menurutnya belum pernah ada orang gila yang membakar rumah sakit jiwa.
"Pasien gila saja tidak pernah membakar rumah sakitnya sendiri. Ini mahasiswa gimana? Tapi bukan saya sebut mahasiswa gila lho," ujarnya.
Dari analisisnya, perilaku tersebut disebabkan karena Proxy War yang sudah berlangsung di Indonesia. Perilaku tersebut dipengaruhi dengan perubahan kebudayaan yang direkayasa oleh negara asing untuk merusak generasi muda di Indonesia.
"Salah satunya budaya kita disusupi dengan paham asing yang merusak," ungkapnya.
Selain lewat kebudayaan, cara merusak generasi muda di Indonesia dilakukan dengan narkoba. Menurutnya saat ini Indonesia menjadi sasaran serta pasar empuk bagi gembong-gembong narkoba.
"Persebaran narkoba sasarannya adalah anak muda. Itu salah satu cara untuk merusak Indonesia. Kalau sudah kena narkoba, mereka bisa berkelahi, membunuh orang, merusak tanpa rasa bersalah," tandasnya. (Abs).

Jangan Jadikan Cita-Cita Bung Karno Hanya Pertemuan Reuni Semata

JAKARTA – Pemerintah Indonesia diingatkan tidak sekadar melihat peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika sebagai reuni semata. Namun harus memahami, pertemuan pertama kali digagas Soekarno untuk memerlihatkan Indonesia mampu berjuang dan merdeka dari penjajahan, karena ada persatuan dan kesatuan. 

Karena itu ia berharap kerja sama antara negara-negara di Asia dan Afrika dapat terjalin, demi kemajuan masing-masing.

“Bung Karno membuktikan kepada bangsa-bangsa di dunia tentang Indonesia. Mampu berjuang melawan penjajah, tapi kenapa kemudian menyerahkan Blok Mahakam ke Prancis dan Jepang atau Tembaga Pura ke Amerika,” ujar Direktur Eksektutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, Minggu (19/4).

Karena itu demi cita-cita luhur tersebut, pemerintah menurut Sofyano, harus mampu memanfaatkan momentum peringatan KAA. Tidak saja demi hadirnya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, namun berbagai bidang lain. Sehingga seperti Soekarno, Indonesia mampu mengadapi tekanan apapun dari negara-negara besar seperti Amerika.

“Presiden Soekarno mampu membuktikan berani menantang kehendak dan tekanan negara besar Amerika. Kenapa kemudian pemimpin setelahnya sering ‘patuh’ terhadap tekanan pemimpin negara-negara lain,” ujarnya.

Sofyano meyakini, jika Indonesia kuat dari segi ekonomi dan memiliki ketegasan sikap, penjualan aset-aset negara tak akan terulang kembali. Misalnya penjualan Indosat dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

“Bangsa ini mampu berdikari dan tidak menjual atau menggadaikan isi perut bumi tanah airnya kepada. Kita harus kembali membuktikan hal tersebut. Banyak contoh lain yang harusnya direnungkan oleh pemimpin-pemimpin di negeri ini, karena mereka ikut dalam pesta KAA saat ini. Sementara rakyat hanya jadi penonton saja,” ujarnya. (Abs)

Matinya Kapitan Marunda

Media Pembaharuan Jakarta,- Di masa kejayaan VOC, banyak  pemberontak pribumi yang berbelok menjadi abdi kompeni. Salah satunya putra Maluku bernama Jongker, penguasa Marunda.

GEDUNG munggil bertembok kusam itu terpuruk di sudut Pelabuhan Alfa Pejongkeran, Marunda. Catnya yang bercorak  merah putih sebagian mulai terkelupas dimakan waktu. Tepat di bagian atas pintu besinya bertengger sebuah lafaz Arab berbunyi:bismillahirohmanirrohim. Sekilas orang akan menduga gedung itu tak lebih gudang tua semata. Terlebih dengan rimbunan pohon kersen dan semak belukar di sekelilingnya, kesan itu seolah semakin kuat.

Saya mengarahkan lensa kamera ke bagian dalam gedung tua yang tergembok itu, lantas mengatur ketepatan jaraknya.Klik…Klik..Klik. Lewat  lubang kunci yang berdiameter sekitar 4X3 cm, jadilah saya mengambil gambar pemandangan yang ada di dalam ruangan gedung tersebut: sebuah makam tua bermarmer putih kusam dengan tiga tangkai sedap malam layu di atas nisannya. Lalu makam siapakah itu gerangan?

“Kata orang-orang tua dulu sih, itu makam Panggeran Jafar alias Kapiten Jongker,”ujar Inan (43), seorang tukang ojek yang sehari-hari mangkal di sana.

Keterangan Inan memang tidak salah. Di bawah makam tua itu, memang dikebumikan seorang lelaki bernama Kapitan Jongker (atau Jonker). Itu nama seorang putra Maluku yang menjadi jagoan kompeni  dan penguasa Marunda sekitar 400 tahun yang lalu. Bahkan begitu berkuasanya Jongker hingga, ”Namanya diambil untuk menyebutkawasan ini yakni Pejongkeran,”katawarga asli Marunda tersebut.

Dalam catatan sejarah versi Belanda, nama Jongker  memang ada disebutkan. Menurut salah satu ahli sejarah Hindia Belanda terkemuka yakni F.De Haan, nama itu memang tertulis dalam sebuah akte VOC bertahun 1664  sebagai Joncker Jouwa de Manipa. “Nama Manipa bisa jadi mengacu kepada tempat dia berasal yakni Pulau Manipa di Seram Barat,Maluku,” tulis De Haan dalam   Oud Batavia 

Awalnya Musuh VOC

Sekilas nama Jongker sangat berbau Belanda dan identik dengan nama Kristen. Namun banyak sejarawan percaya bahwa sesungguhnya Jongker adalah seorang Muslim. Salah seorang sejarawan Belanda yang mengimani soal itu adalah  J.A. Vander Chijs. “Dari lahir sampai meninggal, Jongker adalah seorang pengikut Muhammad,”tulisnya dalam Kapitein Jonker.

Jonker memang putra Maluku tulen. Dia lahir di Pulau Manipa pada 1620 dalam nama Achmad Sangadji Kawasa. Nama terakhir mengacu kepada nama sang ayah yakni Kawasa,seorang Sangadji (jabatan setingkat Bupati) yang diangkat langsung oleh Sultan Ternate bernama Hamzah. Saat pengangkatan tersebut usia Jonker baru 18 tahun.

Sangadji muda begitu terkesan dengan kewibawaan sang ayah. Ia memiliki cita-cita untuk  bisa sekuat dan sewibawa ayahnya. Karena itu, ketika sang ayah menyatakan Mapia ikut berperang melawan VOC dalam Perang Hoamoal(1651-1656), dengan semangat mengebu, Achmad Sangadji melibatkan diri. Salahsatunya dengan melakukan pelayaran ke Makassar guna mencari bantuan amunisi dan dukungan politik.

Sayang, kekuatan Manipa tidak seimbang dengan VOC. Alih-alih bisa menghancurkan orang-orang Belanda, benteng Manipa malah hancur dan para pemimpinnya ditawan oleh VOC.Termasuk Achmad Sangadji dan seluruh keluarganya. Sejak itulah, ia yang sebelumnya dikenal musuh VOC berbalik mendukung  perusahaan dagang multinasional pertama di dunia itu. Bahkan bukan hanya secara politik, Achmad Sangadji juga melibatkan diri dalam kemiliteran VOC.

Belum ada keterangan sejarah yang menyebutkan musabab Achmad Sangadji menjadi pengikut VOC. Apakah itu merupakan sebuah bentuk kompromi politik? Sepertinya para ahli sejarah harus lebih dalam meneliti soal ini. Namun yang jelas, H.J De Graaf menyatakan sejak bergabung dengan militer VOC, Sangadji ditempatkan oleh Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn (Gubernur VOC untuk Maluku) menjadi anggota kompi Kapitain Tahialele, putra dari Raja Luhu yang juga ikut menyerah kepada VOC.

“Kompi orang-orang Ambon ini ditempatkandi Batavia,”tulis De Graaf dalam De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken.

 Selanjutnya serdadu-serdadu  asal Maluku banyak dilibatkan dalam berbagai operasi militer VOC di berbagai tempat, mulai dari Kupang hingga ke kawasan India Selatan. Pada 9 Agustus 1657, Kompi Tahialele  yang berkekuatan 80 prajurit ikut bergabung dengan pasukan besar VOC pimpinan Rijklof van Goens. Mereka  bergerak menuju India dan Srilanka guna berperang menghadapi serdadu-serdadu Portugis.

Setahun mereka bertempur melawan orang-orang Portugis hingga pada 24 Juni 1658, VOC berhasil merebut Jafnapatnam, Diu dan Goa. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal dengan gugurnya beberapa prajurit terbaik VOC termasuk Kapitain Tahialele. Untuk menggantikan posisi Tahialele, maka pada 1659 VOC mengangkat Achmad Sangadji sebagai komandan kompi dengan pangkat Kapiten.

Terlibat Berbagai Operasi Militer

Sejak memimpin Kompi Ambon, karier militer Achmad Sangadji melesat bak anak panah. Bersama pasukan Maluku-nya, Achmad Sangadji menjadi andalan VOC dalam menaklukan beberapa daerah di Nusantara. Salah satu daerah yang menjadi “pengatrol” karier militer Achmad Sangadji adalah Sumatera Barat, tanah air orang-orang Minangkabau.

Tersebutlah VOC yang pada April 1666 dipermalukan oleh orang-orang Minangkabau. Saat berupaya memadamkan pemberontakan rakyat Pauh, alih-alih mendapat kemenangan, 200 serdadu kompeni lintang pukang. Dari 200 serdadu yang dikirim, hanya 70 serdadu yang kembali hidup-hidup. Pimpinan pasukan VOC yang bernama Jacob Gruys termasuk korban yang tewas selain 2 Kapiten dan 5 Letnan.

VOC bertekad membalas kekalahan memalukan itu. Pada Agustus1666,  Gubernur Jenderal Joan Maetsuyckerdi Batavia memerintahkan Angkatan Perang VOC untuk  mengirim lagi 300 serdadunya ke Pauh: terdiri dari  130 serdadu Bugis pimpinan Aru Palaka (RajaBone) dan 100 serdadu Ambon dibawah Kapiten Sangadji. Sisanya terdiri dari serdadu Belanda totok yang langsung dipimpin oleh komandan gabungan bernama Abraham Verspreet.

Para serdadu Belanda totok tersebut mendapat prioritas pengamanan.Itu dibuktikan dengan adanya perintah langsung Gubernur Jenderal kepada Verspreet untuk mengatur setiap pertempuran dalam formasi: Pasukan Bugis dan Pasukan Ambon harus selalu berada di depan Pasukan Belanda. Itu jelas bertujuan menjadikan para serdadu bumiputera sebagai perisai hidup bagi para serdadu Belanda totok.

Peperangan yang kedua antara serdadu VOC dengan rakyat Minangkabau itu pun berlangsung cukup seru. Rusli Amran melukiskan saat berlangsung pertempuran , korban berjatuhan dari kedua belah pihak. VOC sendiri kehilangan 10 orang serdadu  dan  20 lainnya luka-luka termasuk Kapiten Aru Palaka dan Kapten Achmad Sangadji, yang terkena 3 buah tusukan tombak.

“ Dalam setiap pertempuran, para serdadu bumiputera  ini sering kali terpisah dengan pasukan induk. Itu disebabkan mereka begitu sibuk sendiri melakukan pembantaian dan pemenggalan kepala…” tulis Rusli Amran dalam Sumatera Barat hingga Plakat Panjang.

Akhir pertempuran, Ulakan dapat diduduki pada 28 September1666. Dengan kemenangan itu, VOC mengganjar Aru Palaka menjadi Raja Ulakan versi kompeni. Dua hari kemudian serdadu VOC berhasil menguasai Pariaman. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pasukan Ambon, Verspreet mengangkat Achmad Sangadji sebagai Panglima Kompeni Wilayah Pariaman ( orang lokal menyebutnya sebagai Raja Ambon) dan  berhak mendapat upeti dari masyarakat setempat.

Awal  November, pasukan gabungan VOC itu  pulang ke Batavia. Gubernur Jenderal  Joan Maetsuycker  memberikan banyak hadiah kepada mereka. Aru Palaka dan  Achmad Sangadji sendiri mendapat pakaian dan emas serta masing-masing mendapat 20 ringgit untuk setiap tawanan yang dibawa dari Minangkabau.

Kesayangan Gubernur Jenderal Speelman

Kesuksesan Kapiten Sangadji di Sumatera Barat, membuat namanya populer di kalangan militer dan pejabat teras VOC. Sebagai bentuk penghormatan,pada 1 Januari 1665, VOC mengangkat Sangadji sebagai kepala orang-orang Ambon di Batavia. Sejak itulah pamor Si Kapiten Maluku mulai mencorong.I tu menyebabkan ia kebanjiran “order”  dari GubernurJenderal VOC untuk menumpas bebeberapa pergolakan rakyat di belahan Nusantara seperti di Jambi, Palembang, Jawa Timur dan Banten.

Dari situlah, karier militernya berjalan makin bagus. Salah satu prestasi militer yang menjadikan bintang Sangadji makin kinclong di hadapan VOC adalah saat ia berhasil memadamkan sekaligus menangkap Trunojoyo, seorang Madura yang melakukan pemberontakan besar terhadap kekuasaan Sultan Amangkurat II yang didukung oleh VOC.

Atas berbagai “prestasi” itu, adalah wajar jika kemudian Sangadji tampil sebagai serdadu kesayangan Gubernur Jenderal Cornelis Janszoon Speelman. Begitu sayangnya Speelman kepada putra Malukut ersebut, hingga ia menganugerahkan medali berbentuk rantai kalung emas(seharga 300 ringgit) dan menganugerahkan sebidang tanah di kawasan Pantai Marunda.Posisi inilah yang konon menjadikannya dipanggil sebagai Jonker yangartinya raja muda.

Namun tentu saja tidak berarti kejayaan Kapiten Jonker berjalan mulus. Demi menyaksikan kesuksesan Jonker, diam-diam ada perasaan dengki di kalangan serdadu Belanda totok. Menurut mereka, sehebat apapun Jonker, ia tetap seorang inlander (bumiputera) yang tak berhak memiliki jabatan tinggi. Sebuah sikap sok superior khas orang-orang kulit putih

Menurut sejarawan Van der Chijs, memang ada satu kelompok serdadu VOC yang  tak senang dengan situasi tersebut. Mereka memendam perasaan iri  dan dengki yang berkarat kepada Jonker. Klik tentara VOC itu dipimpin oleh seorang perwira sekaligus anggota Dewan Hindia. Namanya Isaac de Saint Martin.

Isaac adalah tipikal tentara politis yang memiliki kepandaian berstrategi. Ketika Jonker ada di puncak kesuksesannya, ia tidak memperlihatkan sikap dengkinya itu. Namun pasca meninggal Speelman pada 1884, mulailah ia dan kelompok intelejennya menyebar gossip: Jonker sedang mempersiapkan sebuah pemberontakan terhadap kekuasaan VOC di Batavia. Ia disebutkan  ingin membunuh semua orang-orang Belanda di Batavia karena mereka beragama Kristen. “ Itu jelas sebuah tuduhan yang sangat serius  di Batavia saat itu, karena akan berakibat hukuman mati,”tulis Van der Chijs.

Akhir Tragis Penguasa Marunda

Jonker bukan tidak mengetahui soal gosip miring tentang dirinya. Dari tempat tinggalnya di Marunda, ia dan kelompoknya berusaha sekuat tenaga menyangkal semua yang dituduhkan kepada mereka. Dan memang secara logis, adalah konyol jika Jonker ingin melakukan pemberontakan, mengingat begitu kuatnya kedudukan Pemerintah Pusat di Batavia saat itu.

Namun pengaruh Issac de Saint Martin terlalu kuat di Batavia. Selain munculnya sentiment rasis di kalangan orang-orang Belanda, bisa jadi itu juga disebabkan oleh kekurangtahuan akan situasi politik dari Gubernur Jenderal Johannes Camphuys yang baru saja menggantikan Gubernur Jenderal Speelman yang mati mendadak. Akibatnya  mau tidak mau, Jonkerpun harus menjadi korban intrik politik para perwira Belanda.

Tahun 1688, Pemerintah Pusat di Batavia mulai mengawasi dan menyempitkan gerakan Jonker. Beberapa fasilitas yang didapatnya dari Speelman mulai dilucuti. Di lain pihak provokasi terus dilakukan oleh Issac de Saint Martin dan kliknya di tubuh Angkatan Perang VOC. Setahun kemudian, mungkin karena tidak kuat lagi dengan berbagai tekanan, intrik dan pengawasan , Jonker dan kelompoknya terprovokasi untuk menyerang Batavia.

Penyerangan itu memang gagal, karena saya pikir Jonker melakukannya setengah hati. Tidak disebutkan jumlah korban yang jatuh dalam penyerangan itu. Namun yang jelas, saat itu Pemerintah Pusat Batavia sendiri seolah-olah“memaafkan” ulah Jonker tersebut. Rupanya itu hanya “tipu-tipu gaya Holland” semata. Setelah berhasil mendinginkan Jonker dan pasukannya, beberapa harikemudian Angkatan Perang VOC justru mengirimkan ratusan pasukannya lewat darat dan laut. Marunda dikepung dari tiga penjuru.

Malangnya, Kapiten Jonker tidak menyadari kelicikan orang-orang Belanda itu. Alih-alih bersiap siaga, konon sambil tertawa-tawa ia malahmenyambut kedatangan Kapiten Wan Abdul Bagus dan kawan-kawannya tersebut. Kapiten Wan Abdul Bagus atau Cik Awan adalah komandan Pasukan Melayu VOC, yang bermarkas di suatu tempat yang sekarang bernama Cawang, Jakarta Timur. Menurut Alwi Shahab dalam Robin Hood dari Betawi, nama Cawang sendiri diambil dari  namanya yang sering dipanggil dengan istilah Melayu: Cik Wan.

Saat bersendagurau itulah, tiba-tiba sebutir peluru dari penembak runduk (sniper) VOC menghantam tubuh Jonker. Si Kapiten Maluku itu pun tewas seketika. Seiring dengan terbunuhnya Jonker, ratusan pasukan VOC secara kilat menyerbu posisi Pasukan Ambon yang sama sekali tidak sedang siap siaga. Akibatnya 130 prajurit Ambon terbantai dan mayatnya bergelimpangan di tepi Pantai Marunda.

Mayat Kapiten Jonker sendiri dievakuasi ke Batavia. Kepala jagoan Pasukan Maluku itu dipenggal dan sempat dipamerkan di kawasan Kota (Nieupoort). Setelah puas, barulah jasadnya dibawa kembali ke Marunda dan dimakamkan tepat di sebuah tepi Pantai Marunda, bekas tempat tinggalnya.

Gedung munggil bertembok kusam itu terpuruk di sudut Pelabuhan Alfa Pejongkeran, Marunda. Catnya yang bercorak merah putih sebagian mulai terkelupas dimakan waktu. Inilah saksi bisu dari pengkhianatan VOC kepada abdinya yang paling setia dan berjasa.(hendijo)

Akhirnya Titiek Soeharto Memberi Bocoran Kenapa Tommy Sampai Marah Pada Yorrys

Media Pembaharuan Jakarta,- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal Titiek Soeharto menganggap wajar bila adiknya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto marah besar kepada pihak-pihak yang mengacak-acak partai yang didirikan mendiang ayahnya itu. Titiek menyampaikan hal itu terkait cecuit Tommy melalui akunnya di Twitter yang mengecam tindakan Ketua AMPG, Yorrys Raweyai saat menggeruduk ruang Fraksi Partai Golkar DPR beberapa waktu lalu.

“Ya tentu saja (Tommy) marah ya. Ini kan partai kita semua, partai besar tapi kok diacak-acak,” kata Titiek saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/4).
Titiek mengungkapkan, keluarga besarnya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat telah bertemu dengan Aburizal Bakrie alias Ical selaku ketua umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional (munas) di Bali. Pertemuan itu digelar untuk membahas konflik internal di Golkar.
“Kami sekeluarga yang undang Pak Ical atas nama partai, untuk mengetahui apa yang terjadi di Golkar. Apa yang bisa kita sinergikan untuk menyelesaikan itu semua. Alhamdulillah beliau-beliau mau datang ke tempat kita makan siang,” jelas Titiek tanpa merinci isi pertemuan itu.
Apakah dalam pertemuan itu Tommy juga menyampaikan keinginan untuk aktif kembali di Golkar? Titiek mengatakan, adiknya adalah pengurus DPP Golkar hasil munas Bali.
“Sebetulnya Tommy di kepengurusan Bali dia masuk wantim (dewan pertimbangan),” jawab Titiek, sembari berharap dengan keterlibatan Tommy, konflik partainya bisa segera diakhiri.

Panglima TNI : Jajaran Penerangan TNI Harus Bangun Komunitas dengan Media

Media Pembaharuan Jakarta,- Guna kepentingan diseminasi informasi bagi penguatan TNI, Counter Opini dan proteksi, Pusat Penerangan di jajaran TNI harus bisa membangun komunitas dengan media sekaligus menjadi wahana penguatan kapasitas sumber daya manusia penerangan TNI. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko di depan peserta Rapat Koordinasi Teknis Penerangan (Rakornispen) TNI tahun 2015, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (14/4/2015).

“Peran media di era globalisasi saat ini adalah suatu keniscayaan, sehingga apa yang ada di media akan mempengaruhi realitas subyektif interaksi antar organisasi atau interaksi sosial pelaku organisasi di masyarakat”, tambah Panglima TNI.

Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, berangkat dari besarnya peran media dalam mempengaruhi peran publik, Pusat Penerangan TNI dan Penerangan Angkatan sangat perlu memikirkan strategi dan sistem diseminasi informasi dan proteksi organisasi secara akurat dan berkualitas terlebih dihadapkan kepada globalisasi media yang tak terelakkan lagi.

“Pendekatan profesional harus menjadi kata kunci dalam pengembangan kapasitas, kapabilitas dan kreatifitas personel penerangan termasuk kapasitas dan naluri intelejen yang harus dimiliki personel penerangan TNI, guna dapat membaca setiap kecenderungan yang berkembang. Untuk itulah saya sekarang ini memobilisasi penerangan TNI agar dapat digerakkan”, ujar Panglima TNI.

“Dengan kapasitas dan naluri intelijen, lembaga penerangan di jajaran TNI harus dapat memanfaatkan munculnya lembaga-lembaga Media Wacth, yang keras terhadap pers negatif sebagai jawaban terhadap maraknya penerbitan pers kuning, Massen Presse dan Geschaff Presse”, tegas Panglima TNI.

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI  berharap, agar mulai saat ini masing-masing jajaran penerangan untuk melakukan perubahan di unit kerjanya, dan tunjukan kalian bisa berprestasi di tengah-tengah kekurangan yang kalian hadapi. Jadikan tantangan sebagai suatu kebutuhan kebutuhan. “Perwira penerangan jangan ragu-ragu untuk memuat berita TNI sebanyak-banyaknya di media. Tidak usah takut nanti dimarahi, dan kalau ada kekurangan-kekurangan itu nanti urusan saya yang menyelesaikan”, tegasnya.

Rakornispen TNI tahun 2015 yang berlangsung selama satu hari mengambil tema “Mewujudkan Interoperabilitas Jajaran Penerangan TNI Guna Mendukung Tugas Pokok”, diikuti 132 personel, terdiri dari 13 personel Mabes TNI, 50 personel TNI AD, 38 personel TNI AL, 16 personel TNI AU, 5 personel Peninjau dan 13 personel undangan, menghadirkan tiga narasumber yaitu Budiarto Shambazy (Wartawan Senior Kompas), Effendi Gazali (Pakar Komunikasi) dan Balques Manisang (News Anchor tvOne).

Turut hadir dalam acara tersebut, para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, Kadispenad Brigjen TNI Wuryanto, Kadispenal Laksma TNI Manahan Simorangkir dan Kadispenau Marsma TNI Hadi Tjahjanto.

Short URL: http://jurnalpatrolinews.com/?p=73628

Panglima TNI Tegaskan Istri Prajurit TNI Boleh Jadi Bupati/Walikota

Media Pembaharuan Jakarta,- Mulai sekarang, istri para Prajurit TNI diperbolehkan untuk melakukan kegiatan politik, sehingga nanti ada yang bisa menjadi Bupati atau Gubernur. Sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/1378/XI/2014 tanggal 24 November 2014, Panglima TNI telah membuat kebijakan baru yaitu memberikan/mengembalikan hak politik bagi para istri-istri Prajurit TNI. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko selaku Pembina Utama Dharma Pertiwi pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Pertiwi ke-51, di Balai Sudirman Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2015).

 

Panglima TNI menegaskan bahwa, di dalam Undang-Undang yang dilarang berpolitik praktis adalah prajurit TNI, sedangkan bagi istri Prajurit TNI tidak ada larangan dan hal tersebut diperbolehkan. Untuk itulah pada musyawarah nasional ke-12 beberapa waktu yang lalu, hal ini sudah dimasukkan dalam agenda program, untuk mempertegas dan memperjelas posisi istri Prajurit TNI boleh menggunakan hak politiknya.

 

Dalam kesempatan ini Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada para mantan Ketua Umum Dharma Pertiwi yang telah memberikan pijakan kuat di dalam membangun organisasi Dharma Pertiwi. “Dharma Pertiwi sampai saat ini telah eksis dengan baik dan sejalan dengan tugas pokok Panglima TNI”, ujarnya.

 

Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan bahwa, tugas pokok Panglima TNI itu ada yang namanya Tugas Komando, yaitu: Pertama, tugas menyiapkan pasukannya agar siap tempur. Kedua, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, menjaga dan memelihara kesejahteraan prajurit dan keluarganya”, ungkap Jenderal TNI Dr. Moeldoko.

 

Sementara itu, Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Koes Moeldoko dalam sambutannya menyampaikan, bahwa lima puluh satu tahun bukanlah waktu yang pendek. Perjalanan panjang pengabdian Dharma Pertiwi sebagai organisasi kemasyarakatan tetap konsisten dalam memperhatikan, membantu meningkatkan kepedulian sosial, pendidikan, dan kesejahteraan prajurit TNI beserta keluarganya. “Setiap kita memperingati hari ulang tahun, maka kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena masih diberikan kesempatan untuk melakukan instrospeksi dan evaluasi diri, terhadap apa yang telah kita laksanakan selama ini”, ungkapnya.

 

“Kesempatan ini hendaknya tidak dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, akan tetapi justru saat inilah waktu yang tepat untuk memberikan makna yang lebih dalam dengan mengambil hikmah ulang tahun, sehingga dapat terus meningkatkan semangat serta komitmen pengabdian dalam memajukan organisasi Dharma Pertiwi”, tegas Ibu Koes Moeldoko.

 

Lebih lanjut Ibu Koes Moeldoko mengatakan bahwa peringatan HUT ke-51 Dharma Pertiwi tahun ini, mengetengahkan tema “Dengan Semangat Kebersamaan dan Kekeluargaan, Dharma Pertiwi Bertekad Meningkatkan Kepedulian Sosial, Pendidikan dan Kesehatan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga TNI”. Tema ini membulatkan tekad segenap warga Dharma Pertiwi untuk lebih peduli kepada masalah-masalah sosial  guna meningkatkan kesejahteraan keluarga TNI pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

 

Adapun rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-51 Dharma Pertiwi, yaitu pemberian bantuan kepada anggota yang sakit, mengadakan Bakti Sosial dan Pengobatan Massal di daerah Serang Banten, pemberian bantuan Mobil Ambulance ke Rumah Sakit TNI, memberikan santunan kepada Warakawuri dan Anak Yatim, serta melaksanakan Donor Darah. Selain itu, dilaksanakan juga olahraga bersama Bola Volly, Pingpong dan Woodball. (red)

Komedian dan Presenter, Olga Syahputra‬ Meninggal Dunia

Media Pembaharuan Jakarta, - Komedian sekaligus presenter Olga Syahputra meninggal dunia hari ini setelah menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura. Kepergian artis multi talenta tersebut dikabarkan langsung oleh manager Olga, Vera.
"Minta maaf kalau ada salah dari Olga," ujar manajer Olga, Vera saat wawancara di Net TV, Jumat (27/3).

Kabar meninggalnya Olga dengan cepat menjadi perbincangan. Di media sosial, tanda pagar #RIPOlgaSyahputra menjadi trending topic dunia.
Olga rencananya akan dimakamkan di daerah Pondok Kelapa atau Duren Sawit. Keluarga Olga saat ini masih syok terkait meninggalnya kerabatnya.
Seperti diketahui, Olga Syahputra sakit dan dirawat di rumah sakit Singapura. Olga sempat didiagnosa mengalami radang selaput otak atau meningitis oleh RSPI. Sesudahnya, ia menjalani perawatan di Singapura sejak April 2014.
Berikut cuitan netizen terkait kabar meninggalnya Olga Syahputra.
"Inalillahi wa inailaihi rojiun,,semoga dterima amal kebaikannya dan diampuni dosa"nya oleh ALLAH SWT. AMIIN.. #RIPOlgaSyahputra," tulis akun @koyand_tifosii, Jumat (27/3)
"#RipOlgaSyahputra salah satu komedian yg lucunya natural," tulis akun @FadhilMF_
"Selamat jalan olga syahputra semoga amal ibadahnya diterima disisinya aminnn ‪#‎selamatjalanolga‬ #RipOlgaSyahputra," cuit @yusfc.
"Selamat jalan Olga frown emotikon #RIPOlgasyahputra ‪#‎olgasyahputra‬," tulis @AgnesWolahan.
"Semoga amal ibadah diterima disisi Allah smile emotikon amin #RipOlgaSyahputra," cuit @Fuzypilem.
[amn]

Aksi Penanaman Pohon PadaPeringatan Hari Air Dunia

Media Pembaharuan Jakarta,- Peringatan Hari Air Dunia setiap tanggal 22 Maret merupakan kepedulian terhadap pentingnya air bagi kehidupan dan ajakan untuk mengelola keberlanjutan sumber daya air. Aksi menanam pohon yang menjadi bagian dari kegiatan memperingati Hari Air Dunia ke-23 ini merupakan gerakan yang dilakukan secara serentak di beberapa balai-balai Kementerian PUPR yang tersebar di sebagaian besar kota di Indonesia.
Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam kegiatan Penanaman Pohon dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-23 dan HUT Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) ke-34, Minggu (22/3) di Polder 2 Tanah Kusir Jakarta.
Gerakan penanaman pohon telah dimulai sejak tahun 2010 ini dan membuktikan upaya nyata membangun kesadaran masyarakat yang tidak hanya menanam pohon, tetapi juga memelihara pohon yang ditanam. Penanaman pohon juga akan meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai. Penetapan itu untuk menjaga keseimbangan tata air, termasuk mengurangi debit banjir. Penanaman pohon di kolam retensi (polder) akan menjadikan polder tidak hanya sebagai infrastruktur fisik semata, melainkan juga menjadi tempat wisata dan pengembangan ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan. Kegiatan penanaman pohon dapat dijadikan sebagai momentum strategis dalam upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, serta sebagai bagian dari upaya konservasi sumber daya air.

‘’Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, setiap tahunnya telah berpartisipasi aktif menambah jumlah pohon di Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan aksi menanam pohon di berbagai proyek infrastruktur Bidang PUPR di seluruh Indonesia, seperti di bantaran sungai, waduk, di pinggir jalan baik itu jalan arteri maupun jalan tol”, tutur Basuki.

Di akhir arahannya, Basuk berharap partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan penanaman pohon dan menjaga kelestarian lingkungan masing-masing.(arg/ind)

Dirjen Pajak Dapat Tunjangan Kinerja Rp 117 Juta

Media Pembaharuan Jakarta,- Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendapat 'hadiah' dari Presiden Joko Widodo. Mulai April, tunjangan kinerja pegawai naik berlipat hingga angka Rp 117 juta per bulan untuk posisi tertinggi.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan kenaikan itu telah disetujui oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015. Peraturan tersebut diteken pada 19 Maret 2015 dan dilaksanakan mulai bulan April 2015.
"Itu latarnya, sudah dibahas sejak Februari," ujar Andi saat dihubungi Sabtu (21/3/2015) malam.
Dia juga mengungkapkan Perpres dikeluarkan lantaran Komisi XI DPR RI sudah menyetujui adanya kenaikan remunerasi bagi Ditjen Pajak. Di dalam APBN-P 2015, remunerasi untuk pegawai Ditjen Pajak dialokasikan sebesar Rp 4,1 triliun.
Tunjangan untuk eselon I yang melebihi Rp 100 juta belum termasuk Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) jika memang nantinya tak dihapus di perpres tersebut. Ada peningkatan sangat signifikan di perpres yang diterbitkan Jokowi ini dibanding Perpres nomor 156 Tahun 2014.
Tunjangan kinerja ini akan diberikan setiap bulannya dan di luar gaji pokok serta tunjangan jabatan. Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, besaran tertinggi didapat pejabat struktural eselon I yakni Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp 117.375.000, sedangkan paling rendah adalah untuk Penilai PBB Muda sebesar Rp 21.567.900.
Berikut daftar rinciannya:
Kontan/Carolus Agus Waluyo
Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 117.375.000
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 99.720.000.
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 95.602.000.
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 84.604.000.
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 81.940.000.
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 72.522.000.
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 64.192.000.
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 56.780.000.
Pranata Komputer Utama Rp 42.585.000.
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 46.478.000.
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 42.058.000.
Pemeriksa Pajak Madya Rp 34.172.125.
Penilai PBB Madya Rp 28.914.875.
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 37.219.800.
Pranata Komputer Madya Rp 27.914.850.
Pejabat Struktural (Eselon IV) Rp 28.757.200.
Pemeriksa Pajak Muda Rp 25.162.550.
Penilai PBB Muda Rp 21.567.900.
Hadiah Jokowi
Sebelumnya, Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengakui Jokowi telah memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik. Motivasi tersebut disampaikan Jokowi saat mengunjungi Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Selain didorong untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini, Ditjen Pajak Sigit mendapat buah tangan dari Jokowi. “Beliau telah memberikan hadiah oleh-oleh Perpres mengenai tunjangan kinerja dan remunerasi,” ucap Sigit.

Kementerian PUPR Akan Review Pemaketan Pekerjaan Sebagai Salah Satu Strategi Penyerapan

Media Pembaharuan Jakarta,- Tahun 2014 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempunyai pagu anggaran Rp 74 triliun dengan 13 ribu paket, di tahun 2015 apabila APBN-P disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memiliki anggaran Rp 118 triliun.
“Berarti kita harus punya strategi bagaimana mengenai untuk penyerapan ini. Birokrasi kami tidak ada tambahan, tender dini sudah dilakukan berdasarkan dipa yang lalu saat ini mungkin sampai 3000 oaket yang sudah ditenderkan,”tutur Menteri PUPR Basuki beberapa waktu lalu dihadapan anggota Komisi V DPR RI.

Basuki melanjutkan salah satu strategi untuk penyerapan ini adalah dengan me review kembali pemaketan pekerjaan.
“Kalau masih visible, akan kami gabungkan beberapa pemaketan pekerjaan sehingga para pengusaha local juga semakin kuat, kalau selama ini hanya mampu mendapatkan pekerjaan 5-7 miliar, menurut kami mereka tidak akan berkembang, bagaimana mereka bisa investasi lat, men training SDM kalau paketnya kecil-kecil,”tambah Basuki.
Secara terpisah Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Hediyanto W. Husaini yakin, untuk mengerjakan tersebut para penyedia jasa konstruksi sudah mampu.
“Kontraktor di daerah pun makin lama makin besar, yang biasa mengerjakan paket Rp 5-15 miliar, seharusnya sudah mampu mengerjakan paket pekerjaan senilai Rp 50 miliar, namun yang terjadi adalah masihnya dijejali dengan paket kecil. Tanpa pekerjaan yang besar tidak ada tempat dia menjadi besar, jadi percuma kita melatih orang terus tapi tidak ada lapangan yang besar untuk mereka,”tutur Hediyanto.
Tujuan lainnya dari review pemaketan ini adalah agar semua paket lebih efisien, investasi lebih baik dan kualitas kontraktor daerah lebih meningkat. Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Masrianto mengungkapkan dengan pemaketan yang besar ada keuntungan kualitas dari konstruksi.
“karena kalau paket yang besar badan usaha akan lebih mudah menyiiapkan investasi peralatannya, di dalam kontrak yang besar terdapat fasilitas untuk direksi, supervise, laboratorium yang lebih besar dan lengkap,”tutur Masrianto.
Apabila peralatan atau tooluntuk pelaksanaan konstruksi itu lebih besar dan lebih baik, maka output produk dari badan usaha tersebut akan lebih baik kualitasnya.
Masrianto mengungkapkan pemaketan besar tersebut terutama akan bermanfaat untuk pekerjaan di daerah perbatasan atau daerah-daerah yang akses nya masih sulit. Dengan dijadikannya paket yang besar tentunya harga akan lebiih murah. (Subandi).

Media Pembaharuan Jakarta,- Mendikbud : tentang Peserta UN 2015; Peserta UN SMP berjumlah 3.773.372 siswa. Peserta UN SMA berjumlah 1.632.757 siswa.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan - LPMP Sulsel

Peserta UN SMK berjumlah 1.171.907 siswa. Jumlah naskah UN untuk SMP, SMA, dan SMK seluruhnya berjumlah 7,3 juta eksemplar.

Tentang Jadwal UN 2015; Jawdal UN SMA/sederajat mulai 13-15 April 2015 dan pengumuman 18 Mei 2015. Jadwal UN SMP/sederajat mulai 4-6 Mei 2015 dan pengumuman 10 Juni 2015.
Sumber: FP Kemdikbud

Kebijakan UN Diubah untuk Kuatkan Tujuan dan Fungsi UN

Media Pembaharuan Jakarta,- Kemendikbud --- Ujian nasional (UN) tahun ini akan kembali diselenggarakan pada 13-15 April 2015 untuk SMA/SMK/sederajat dan 4-6 Mei 2015 untuk SMP/sederajat. Kebijakan UN tahun ini tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Sekolah diberikan kewenangan menilai secara komprehensif seluruh komponen pada siswa untuk menyatakan tamat atau tidaknya peserta didik dari jenjang pendidikan tertentu.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan - LPMP Sulsel

Demikian salah satu isi dalam jumpa pers yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (23/1/2015). “Kementerian menyadari, kita tidak bisa menilai mutu layanan pendidikan semata-mata dari satu indikator. UN hanya satu dari sekian banyak indikator dalam standar nasional pendidikan. Dalam konteks evaluasi hasil belajar, UN bukan hanya satu-satunya, tetapi satu dari banyak indikator untuk menilai kinerja layanan pendidikan,” tutur Mendikbud di hadapan para awak media.
Ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, siswa sesungguhnya berhak mengetahui capaian kompetensinya dan negara berkewajiban memenuhi hak itu. “Jadi pengukuran capaian standar kompetensi lulusan adalah peran negara untuk memenuhi hak peserta didik,” tambahnya.
Mendikbud mengatakan, UN seharusnya memberi dampak positif bagi siswa, guru, dan komunitas pendidikan yang lebih luas lagi. Namun, kenyataan di lapangan justru menimbulkan perilaku negatif, seperti terjadinya kecurangan, siswa mengalami distress, dan lain-lain. “Mengapa ini terjadi? Karena sifat ujiannya itu high-stake testing. Nah, kita ingin mengubahnya,” ucap Mendikbud.
Maka, upaya perbaikan yang dilakukan adalah dengan memperbaiki mutu pendidikan melalui berbagai alat pengukuran yang bukan hanya UN, memberikan otonomi pada sekolah dan mengurangi tekanan yang tidak perlu, dengan cara memisahkan ujian nasional dari kelulusan. “Kita juga ingin memperbaiki sistem penilaian menjadi lebih bermakna, dan mendorong pembelajaran serta integritas,” kata Mendikbud.
Dari upaya perbaikan itu, Mendikbud memaparkan rencana perubahan yang akan terjadi pada UN tahun ini. Pertama, UN tidak untuk kelulusan. Sekolah sepenuhnya diberikan kewenangan mempertimbangkan seluruh aspek dari proses pembelajaran, termasuk komponen perilaku siswa untuk menentukan lulus tidaknya mereka dari jenjang pendidikan tertentu.
Kedua, UN dapat ditempuh lebih dari sekali. “Bagi mereka yang hasilnya kurang, punya kesempatan memperbaiki dan mengambil ujian ulang. Karena tujuan UN kan bukan menjadi hakim, tapi alat pembelajaran. Kita ingin mengubah UN dari sekadar alat menilai hasil belajar, tetapi alat untuk belajar,” tandanya.
Ketiga, UN wajib diambil minimal satu kali oleh setiap peserta didik. “Tahun ini kita tidak menyelenggarakan ujian ulang, karena 2015 ini transisi. Konsep ini akan diterapkan tahun depan. Bagaimana caranya? Awal semester akhir peserta didik sudah dapat mengambil UN. Dan bila diperlukan ada perbaikan, maka mereka bisa melakukan perbaikan di akhir semester akhir. Tapi ini baru bisa diterapkan di 2016,” ungkap Mendikbud. (Ratih Anbarini/sumber: portal kemdikbud/pengunggah: Erika Hutapea)

Pemerintah dan DPR 'Kompak' Tuntut Freeport Bangun Smelter

DPR meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak pengelolaan tambang PT Freeport Indonesia jika pembangunan smelter di Papua tidak terealisasi. (CNN Indonesia/thinkstockphotos.com)

Media Pembaharuan Jakarta, - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuntut komitmen PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di wilayah Papua. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi lebih bagi pengembangan ekonomi kawasan tersebut.

"Nantinya (rencana) pembangunan smelter di Papua itu akan dimasukkan ke dalam draft amendemen kontrak karya Freeport," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar di Jakarta, Kamis malam (15/1).
Desakan ini, tegas Sukhyar, bukan semata-mata terkait dengan perpanjangan izin pengelolaan pertambangan yang tengah diupayakan oleh perusahaan tambang mineral asal Amerika Serikat tersebut. Menurutnya, tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh permintaan Pemerintah Daerah Papua yang menginginkan adanya pengembangan perekonomian daerah melalui pembangunan smelter.

"Memang pembangun smelter tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya ada sejumlah hal yang harus diperhatikan seperti ketersediaan infrastruktur, pasokan listrik serta industri asam sulfat yang menampung sisa produksi smelter. Tapi mereka harus menyetujui hal ini dan kami tidak memberikan batas waktu," tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi VII Dewi Yasin Limpo mengatakan pemerintah harus dapat mendesak Freeport segera membangun smelter di Papua. Ini mengingat perusahaan tersebut sudah diberi kemudahan oleh pemerintah untuk dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga. Padahal untuk jenis mineral olahan lain, seperti bauksit, sudah tidak diperbolekan ekspor sejak 2014.

"Kami melihat ada diskrimasi perlakuan terhadap satu jenis mineral dengan mineral lain. Kalau perlu, kontrak Freeport jangan diperpanjang kalau mereka tidak membangun smelter di Papua," kata Dewi.
(ABS).

Dalam menegakkan hukum idealnya penyidik tidak bisa diintervensi.

Divisi Humas Mabes Polri

PENYIDIK BERPANGKAT
Oleh: AKBP Dr. Chryshnanda Dwilaksana*)

Media Pembaharuan Jakarta,- Dalam menegakkan hukum idealnya penyidik tidak bisa diintervensi. Namun pada kenyataanya banyak kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi bahkan mengintervensi proses penyidikan.

Ungkapan salah seorang penyidik yang kesal atas intervensi pada proses penyidikan mengatakan: "kita ini penyidik yang tidak bisa diintervensi, tapi kita ini berpangkat". Makna dari ungkapan tadi dapat dipahmi bahwa walaupun penyidik itu independen, namun ia tetap harus patuh + taat serta loyal kepada atasan/pimpinan yang pangkatnya lebih tinggi. Ini mencerminkan birokrasi yang patrimonial.
Pemimpin tertinggi menjadi pusat kekuasaan dan semua diputuskan oleh kebijakanya sendiri, rasionalisasi atas keputusan/kebijakan yang diambil biasanya lebih pada kebiasaan + akal sehat saja. tak jarang mengabaikan fakta-fakta kebenaran dan azas-azas penyidikan + penegakkan hukum.
Birokrasi yang patrimonial, para pemimpinya cenderung menjadi otoriter dan menggunakan kekuasaanya/kewenanganya atas dan demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Walaupun menyimpang namun diikuti juga oleh anak buahnya dan dijadikan acuan di antara mereka dengan membuat kesepakatan-kesepakatan sebagai bentuk penjabaran kebijakan pimpinan tersebut.
Ini yang dikenal sebagai diskresi birokrasi yang cenderung menjadi korupsi. Dikarenakan adanya peluang-peluang/potensi-potensi terjadinya penyimpangan. Kebijakan-kebjikan yang subyektif dan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu akan menjadi contoh atau dianggap sebagai pembenaran atas penyimpangan.
Menyimpangnya penyidikan dr azas-azas penegakan hukum menjadikan potensi-potensi penyimpangan yang lebih besar dan bertingkat tingkat serta bervariasi. Bisa menjadi grass eater (sekadar untuk hidup) atau pun meat eater (menumpuk kekayaan). Dampak penyidikan yang diintervensi /yang tidak taat azas menjadikan tumbuh dan berkembangnya sikap permisive atas penyimpangan-penyimpangan.
Walau penyidik berpangkat tetap harus profesional cara kerjanya dan memiliki standardisasi keberhasilan tugasnya. Akuntabilitasnya mencakup secara moral hukum, dan secara administrasi. Membangun sistem dan menerapkan standar-standar penyidikan menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian dan etika kerja juga merupakan barier atas berbagai intervensi. (ABS)

Menteri PUPR dan Gubernur Kalbar Bahas Infrastruktur Perbatasan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Gubernur Kalimantan Barat

Media Pembaharuan Jakarta,- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Taufik Widjojono dan Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto (Rabu, 7/1/2015) menerima Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis MH, untuk membahas infrastruktur daerah perbatasan.
“ Masalah perbatasan merupakan visi dan misi Presiden Jokowi dan idenya sudah lama tapi tidak diberikan prioritas"tutur Menteri PUPR Basuki . Presiden beberapa waktu lalu meninjau perbatasan dan emosional karena wilayah kita jauh beda dengan Malaysia, makanya kita ingin segera memperbaiki infrastruktur di perbatasan,”imbuhnya

Untuk jalan akses menuju perbatasan Kalbar yang akan ditangani kata Basuki di tahun 2015 ini adalah Sajingan-Aruk (11,6 km); Balai Karangan – Entikong (19,2 km); Nanga Badau – Batas Serawak (3,8 km). sedangkan untuk jalan parallel pebatasan Kalbar adalah Temajuk – Aruk – Entikong (252,83 km); Entikong – Nanga Badau (242,8 km) dan Nanga Badau – Batas Kaltim (275,76 km).
“ Untuk yang parallel ini, tidak akan selesai setahun, ada target per tahunnya sebagian di aspal, lainnya perkerasan tanah dan bukan,dipastikan dalam tiga tahun selesai,” tutur Basuki.
Menurutnya, di kawasan perbatasan tesebut tidak hanya infrastruktur jalannya saja yang akan diperbaiki, namun kawasan perbatasannya akan ibuat lebih baik, diantaranya adalah pintu-pintu imigrasi dan fasilitas untuk petugas perbatasan.
“Ditangani (Ditjen) Cipta Karya, saya akan bikin Satker (Satuan Kerja) sendiri dan akan saya tugaskan teman-teman engineer untuk dikirim kesana,”tambah Basuki.
Basuki mengatakan untuk infrastruktur perbatasan berupa perumahan dan perbaikan kawasan di 3 titik (Entikong, Aruk dan Nanga Badau) akan dialokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto mengungkapkan, dari anggaran pengalihan subsidi BBM Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 2 triliun untuk jalan di perbatasan, dan Rp 1 triliun diantaranya untuk penanganan jalan perbatasan di Kalimantan. Sisanya untuk penanganan di perbatasan Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis mengungkapkan, saat di awal masa jabatannya menjadi Gubernur, dirinya sudah membuat desain dan diajukan di pemerintahan SBY, namun baru pada 2 tahun terakhir masa jabatan SBY proyek perbatasan tersebut baru dimulai.
“Jadi tugas saya saat ini adalah membantu pemerintahan nasional untuk mengamankan pembangunan ini supaya lancar, selesai tepat waktu membebaskan lahan bersama dengan pemerintah pusat,”tutur Cornelis. (SUBANDI).

Ahok: Kalau 2017 Ada yang Lebih Baik, Jangan Pilih Saya!

Media Pembaharuan Jakarta,- Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirotasi. Perombakan pejabat besar-besaran itu dilakukan untuk menemukan individu terbaik guna menjalankan program-program yang ada. "Intinya itu kita ingin dapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Jadi tidak ada lagi kalau sudah eselon II itu aman. Padahal stafnya nunggu dia pensiun baru bisa naik. Nah yang kerja setengah mati itu stafnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2015).
Saat staf tersebut lebih baik dari pada kinerja kepala dinas, Ahok pun tak segan mempromosikannya menjadi kepala dinas. "Dan kita juga harus belajar ikhlas kalau ada yang lebih baik dari kita ya jangan ngoyo. Saya selalu bilang kalau nanti 2017 ada yang lebih daripada saya, jangan pilih saya dong orang DKI. Kalau kamu pilih saya kan rugi. Itu yang mau kita lakukan," tegasnya.

Ahok menegaskan, nantinya dia akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan kepada pejabat-pejabat yang baru dan juga seluruh PNS di lingkungan pemprov DKI Jakarta. "Mulai hari ini kita latih PNS DKI sebuah sistem yang baru," terangnya.
Seorang staf, kata Ahok, tak perlu takut melaporkannya padanya saat atasannya tidak baik. "Enggak boleh diam. Tidak ada batas waktu. Mungkin tiap tiga bulan ada pelantikan-pelantikan, ganti yang kerjanya enggak benar," imbuhnya. (A.Ambarala). 

Para Pejabat, Elite Partai, Dan Penegak Hukum Bagian Dari MAFIA....???

Media Pembaharuan Jakarta,- Di penghujung tahun 2014, banyak refleksi yang dilakukan.
Apa saja direnungkan, termasuk sepak terjang koruptor dan mafia yang sudah mati hati dan rasa, yang tidak peduli lagi pada sesama anak bangsa.

Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida juga mencoba meneropong sepak terjang para koruptor dan mafia di negara ini.

Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida

“Operasi koruptor,” katanya kepada Wartawan di Jakarta, beberapa menit yang lalu,Rabu (31/12).
Seorang yang terindikasi korupsi dan termasuk pemilik rekening tambun konon, katanya, telah dan sedang beroperasi menemui sejumlah tokoh dan pejabat negara, dalam rangka menjelaskan, memberi pengertian, dan sekaligus memohon agar kasusnya tak diteruskan atau diendapkan saja.
“Pimpinan parpol asal Kejagung, menurut salah satu sumber, adalah orang pertama yang ditemui. Ia sangat berharap agar pimpinan parpol itu bisa segera melunakkan Kejagung, sehingga kasus RG-nya tak diproses lagi,” kata Laode Ida.
Seorang petinggi negara juga dimintainya bantuan melalui pendekatan seprofesi pebisnis dan juga sewilayah asal.
Bahkan seorang tokoh NU juga akan dilobi untuk maksud yang sama. “Saya pun tadi sore (29/12/2014) sempat kaget ketika seorang teman senior menderingkan hp-ku dan ketika saya sapa ternyata hanya sekadar menyampaikan pesan. Kalau bisa kita ngobrol-lah," katanya.
Sang teman itu ingin menyampaikan pesan sang pejabat yang sedang dalam bidikkan moncong hukum karena kasus korupsi dan pencucian uang itu.
“Wah..., saya bilang aneh sekali langkah pejabat itu. Bukankah dia orang yang begitu merasa bukan saja serba benar, melainkan juga sangat arogan dan tak punya perasaan dalam keserakahan kekuasaan dan uang, sehingga begitu tega menghancurkan orang lain,” kata Laode Ida.
“Dan saya sendiri bukanlah siapa-siapa, sudah jadi orang biasa dan rakyat jelata. Sementara yang berssangkutan adalah pejabat yang kaya raya sehingga bisa melakukan apa saja yang dia maui.”
Laode pun menyeletuk, kalau benar info tadi, yang bersangkutan kembali berusaha menggoda penegak hukum untuk berbagi harta hasil korupsi.
Barangkali juga sudah merasa nyaman, karena konon salah satu oknum di KPK sudah dilobinya secara mantap sejak beberapa tahun lalu, sehingga sekorup appapun dia, maka KPK akan terus diam dan tutup mata.
Sebagian aparat Kejagung, konon juga sudah sangat jauh hubungan transaksionalnya. “Waduh...., kalau begitu kecenderungannya, maka saya pun sangat gembira karena kian membenarkan tesis saya dalam buku ’Negara Mafia’ yang diterbitkan pada 2010 lalu.”
Laode Ida pun berpikir, para petinggi dan penegak hukum sudah dalam kendali koruptor dan sekaligus jadi bagian dari mafia. “Ini tantangan berat Presiden Jokowi,” katanya. (ABS).