Menteri Kelautan dan Perikanan RI Serahkan Bantuan Rp 5,7 Miliar

Menteri Kelautan dan Perikan RI

Media Pembaharuan Sinjai,- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, hari ini, Selasa, 16 Desember, menyeserahkan bantuan senilai Rp 5,1 miliar untuk nelayan Sinjai. Bantuan tersebut diantaranya untuk bantuan keramba jaring apung (KJA) senilai Rp 700 juta, mesin penyulingan air laut senilai Rp 1,7 miliar, bantuan kelompok nelayan perikanan tangkap sebesar Rp1,1 miliar, bantuan pemberdayaan kelompok pembudidaya sebesar Rp150 juta dan bantuan alat selam senilai Rp197 juta.
Kabag Humas Pemkab Sinjai, Sabir Syur mengatakan, Selain menyerahkan bantuan kepada nelayan, agenda menteri kelautan dan perikanan di Sinjai diantaranya, untuk mengunjungi hutan mangrove di Sinjai Timur dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa.
“Ibu Menteri ingin berdiskusi dengan nelayan,” ujar Sabir Syur, di Sinjai, Senin, 15 Desember.
Menurutnya, kunjungan pemilik Susi Air di Kabupaten Sinjai tersebut sangat disambut antusias baik oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sinjai. Menurutnya, agenda Susi di Sinjai tidak terlalu formal sehingga bisa berinteraksi langsung dengan nelayan.
“Ibu menginginkan penyambutan yang biasa-biasa saja, keinginannya bertemu nekayan yang paling utama,” ujarnya.
Menurut Sabir, di Sinjai, rencana kedatangan menteri yang hanya berijazah SMP ini, sudah dinantikan oleh masyarakat Sinjai. Mereka umumnya ingin bertemu langsung dengan Menteri untuk menyampaikan uneg-unegnya tentang kehidupan mereka.
“Sinjai merupakan penghasil ikan terbesar, kemungkinan akan dibenahi pelabuhannya untuk suplai ikan ke luar daerah,” ujarnya.
Lanjut Sabir, menteri fenomenal tersebut juga akan mengunjungi sahabatnya, Zainuddin di Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur. Namun rencana tersebut kata dia, bukan jadwal resmi tetapi hanya pertemuan pribadi sebagai sahabat lama.
“Agenda untuk menemui sahabatnya Zainuddin di Sinjai bukan masuk ke agenda Kementerian,” ujarnya. (ABS).

Menteri Kelautan dan Perikananan Sindir Indonesia Cuma Hebat Dalam Rencana.

Media Pembaharuan Jakarta,- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebut pemerintah di Indonesia selama ini sangat hebat dalam membangun dan merencanakan sesuatu. Namun sayangnya, Indonesia masih sangat lemah dalam kontrol dan pengawasan kebijakan pembangunan tersebut.

Photo Menteri Kelautan dan Perikanan

Lemahnya kontrol dan pengawasan membuat perencanaan pembangunan mengalami kebocoran anggaran. Kebocoran dipastikan akan merugikan negara karena rencana pembangunan akan terbengkalai.
"Saya melihat kelemahan kita dalam kontrol dan monitoring. Kita hebat dalam mendevelop atau membangun sesuatu tapi maintenance kurang dan begitu lengah terjadi kebocoran," ucap Susi dalam membuka Workshop Meningkatkan Profesionalisme Auditor Intern Pemerintah di KKP, Jakarta, Senin (8/12).
Melihat realitas tersebut, Susi berharap internal auditor semua instansi pemerintah bisa mengawasi secara independen tanpa adanya kepentingan. Internal auditor menjadi penentu apakah sistem yang dibangun berkelanjutan atau tidak.
"Kalau tidak dibangun internal auditor maka akan sangat melelahkan. Internal audit harusnya sudah masuk saat organisasi merencanakan aktivitas dan anggaran. Kalau anda tidak masuk di awal itu maka anda tidak tidak tahu apa yang diawasi. Internal auditor itu harus masuk," tutupnya. (ABS)

Mendikbud Anies Baswedan Hentikan Kurikulum 2013

Media Pembaharuan Jakarta,- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia. Kurikulum 2013 selanjutnya diperbaiki dan dikembangkan melalui sekolah-sekolah yang sejak Juli 2013 telah menerapkannya.

“Proses penyempurnaan Kurikulum 2013 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dilaksanakan di sekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester terakhir,” kata Mendikbud Anies Baswedan di Kemdikbud Jakarta, Jumat (05/12).

Hadir mendampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Furqon, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud Hamid Muhammad, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud, Achmad Jazidie.

Mendikbud mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas telah dilakukan pada Tahun Pelajaran 2013/2014 di 6.221 sekolah di 295 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dia menyebutkan, sekolah tersebut terdiri atas 2.598 sekolah dasar, 1.437 sekolah menengah pertama, 1.165 sekolah menengah atas, dan 1.021 sekolah menengah kejuruan.

Photo Anies Rasyid Baswedan

Menurut Mendikbud, hanya sekolah-sekolah inilah yang diwajibkan menjalankan kurikulum tersebut sebagai tempat untuk memperbaiki dan mengembangkan Kurikulum 2013 ini. “Bila ada yang merasa tidak siap silakan ajukan pengecualian, tetapi secara umum sudah siap,” katanya. Saat ini sudah 208 ribu sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013.

Mendikbud mengatakan, sekolah percontohan ini kemudian akan dievaluasi. Setelah dievaluasi kemudian Kurikulum 2013 akan diterapkan secara bertahap. Tahapan penerapannya bukan berbasis kepada guru, tetapi kepada sekolah. “Laporannya (basisnya) adalah jumlah sekolah yang menjalankan dan bukan jumlah guru yang melakukan pelatihan,” katanya.

Menteri Anies menyampaikan selain sekolah tersebut, sekolah yang baru menerapkan satu semester Kurikulum 2013 akan tetap menggunakan Kurikulum 2006 sampai mereka benar-benar siap menerapkan Kurikulum 2013. “Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006,” katanya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengambil keputusan ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan Kurikulum 2013 karena beberapa hal, antara lain masalah kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan Kepala Sekolah.

“Penghentian ini dilandasi antara lain karena masih ada masalah dalam kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan kepala sekolah yang belum merata. Pada saatnya sekolah-sekolah ini akan menerapkan Kurikulum 2013, bergantung pada kesiapan,” Anies Baswedan menjelaskan.

Menurut Anies, kurikulum pendidikan nasional memang harus terus-menerus dikaji sesuai dengan waktu dan konteks pendidikan di Indonesia untuk mendapat hasil terbaik bagi peserta didik.

“Perbaikan kurikulum ini demi kebaikan semua elemen dalam ekosistem pendidikan terutama peserta didik, anak-anak kita. Tidak ada niat untuk menjadikan salah satu elemen pendidikan menjadi percobaan apalagi siswa yang menjadi tiang utama masa depan Bangsa,” kata Anies Baswedan.

Menjawab pertanyaan wartawan, tentang digunakannya dua kurikulum secara bersama-sama yang bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Mendikbud mengatakan, saat ini bukan penerapan untuk kurikulum, tetapi uji terhadap sebuah kurikulum baru. “Meskipun demikian, pada tahun 2006 Indonesia pernah menjalankan dua kurikulum secara bersamaan,” kata Mendikbud.

Mendikbud mengatakan Pusat Kurikulum dan Perbukuan akan bertugas mengembangkan kurikulum. “Unit Implementasi Kurikulum akan memonitor perkembangan implementasi Kurikulum 2013 di sekolah percontohan tadi,” kata Menteri Anies.

Mendikbud mengatakan, terkait dengan bahan ajar buku yang sudah dicetak dan pemerintah daerah yang sudah menandatangani kontrak, semua tetap berjalan seperti biasa. Buku-buku, kata dia, tetap dikirimkan ke sekolah. “Pencetakan tidak perlu dihentikan. Buku-buku disimpan dan pemanfaatannya ketika guru dan kepala sekolah siap. Jadi tidak ada perubahan,” ujarnya.

Mendikbud mengatakan, jika ada sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013 selama satu semester dan merasa siap maka tidak dianjurkan menerapkannya. “Kurikulumnya perlu perbaikan. Saya tidak anjurkan. Lengkapkan buku-bukunya dan begitu siap baru dijalankan,” katanya.

Sementara, terkait pelatihan, Mendikbud menjelaskan, akan dilakukan ke arah peningkatan metodenya. “Pendekatannya ke sekolah bukan individu gurunya,” ujarnya.

Mendikbud mengingatkan, kepada pemda yang belum melakukan kontrak agar menundanya terlebih dahulu. (ABS)

PKPD PU Dimanfaatkan Untuk Menjaga Kekompakan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Media Pembaharuan Jakarta,- Momentum Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2014 berada di penghujung tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan sekaligus menjadi masa awal yang baru menghadapi RPJMN tahun 2015-2019.
Selain itu, transisi pemerintahan dan orientasinya kedepan, serta re-organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat proses konsolidasi dan penyesuaiannya menjadi relevan dengan tema peringatan Hari Bhakti PU ke 69, yaitu: “DENGAN SEMANGAT SAPTA TARUNA KITA TINGKATKAN KESETIAKAWANAN DAN ETOS KERJA INSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT”.
Selama ini, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah berupaya menyelenggarakan pelayanan dan penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum di wilayah masing-masing sebaik mungkin, namun dinilai belum optimal dan capaiannya masih sangat bervariasi antara provinsi dan Kabupaten/Kota yang satu dengan lainnya.
Oleh karena itu, pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memandang perlu untuk terus mendorong kinerja Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum tersebut melalui kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU), yang malam penghargaannya dilaksanakan malam ini (5/12).
Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 ini memberikan penghargaan sebagai apresiasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan layanan dan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum. Apresiasi tersebut mencakup penghargaan dalam bidang penataan ruang, bidang pekerjaan umum (sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya), dan bidang pembinaan jasa konstruksi.
“Penghargaan untuk infrastruktur ini semakin relevan sesuai dengan Konsep Kabinet Kerja saat ini yang lebih memprioritaskan infrastruktur, karena infrastruktur tidak hanya dipakai sebagai instrument nyaman dan indah, infrastruktur juga dipakai untuk mengurangi kesenjangan rakyat Indonesia, yang saat ini kondisi di bagian barat dan timur sangat timpang,” tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya.
Basuki mengungkapkan, infrastruktur dalam nawacita adalah meningkatkan daya saing bangsa dan juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Basuki melanjutkan, dengan adanya PKPD, ada 2 hal pokok yang menjadi poin penting yaitu, pertama bahwa kita punya program besar dan kedua adalah kekompakan diantara kita.
“PKPD PU akan kita gunakan untuk menjaga kekompakan antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota saling bahu membahu. Hanya itulah yang menjadikan kita menjadi bangsa besar, makmur dan sejahtera,” tambah Basuki.
Kedepannya, kata Basuki, tidak hanya trophy Kementerian PU-Pera akan menerapkan sistem reward and punishment.
“Apabila tidak baik, Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dikurangi, namun apabila baik akan mendapatkan program untuk menambah percepatan infrastruktur di daerahnya,” pungkas Basuki.
Malam penghargaan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Musyidan Baldan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, dan Kepala Daerah lainnya.
Selain kategori penghargaan yang setiap tahunnya diberikan kepada pemerintah daerah, pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan khusus PKPD PU sub bidang Sumber Daya Air kepada Provinsi Jawa Tengah karena sudah berturut-turut selama 3 tahun mendapat peringkat 1.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran perangko edisi khusus bergambar jembatan. (Subandi)

Batal Suka · · Bagikan

Konsep Tol Laut Kurangi Beban Jalan Secara Signifikan

Media Pembaharuan Jakarta,- Saat ini transportasi logistic di Indonesia masih didominasi trasnportasi darat, yaitu masih sebanyak 92 % . Oleh karena itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Djoko Murjanto, mengungkapkan konsep tol laut yang akan dilaksanakan dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan mengurangi beban yang ada di jalan secara signifikan.

“Konsep tol laut ini sangat benar sekali, karena di daerah kepulauan seperti iIndonesia ini harusnya di laut yang ramai, kenyataannya saat ini ramai di darat, sehingga bebannya berat sekali, sehingga kalau tol laut berfungsi dengan baik, pasti akan mengurangi beban di jalan darat ini, misalkan sudah turun menjadi 70 % saja itu luar biasa beban yang berkurang,” tutur Djoko Murjanto.
Untuk mendukung hal tersebut, Djoko mengungkapkan, nantinya Ditjen Bina Marga akan mendukung akses menuju dermaga-dermaga yang direncanakan akan ditetapkan.
“Sekarang kan di Kementerian Perhubungan sedang menetapkan 24 titik itu, kalau sudah pasti, kami akan mendukung akses-akses tersebut. Apabila sudah ada akses akan kita perbaiki, apabila sedang konstruksi, kita tunggu sampai mendekati penyelesaian, lalu aksesnya kita buat,”tambah Djoko.(Subandi).

Capai Rp 1 Triliun Aset Perusahaan Susi Pudjiastuti

Media Pembaharuan Jakarta,- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (3/12) malam. Kepada wartawan, Susi mengaku tidak dapat merinci secara pasti jumlah harta kekayaan miliknya yang dilaporkan kepada KPK. Bos Susi Air itu hanya menyebut memiliki sejumlah perusahaan bernilai triliunan rupiah.

"Kalau perusahaannya iya mencapai Rp 1 triliun. Kalau pribadi ya nggak punya. Saya punyanya perusahaan yang banyak," kata Susi saat keluar Gedung KPK sekitar pukul 20.40 WIB. 
Selain melaporkan harta kekayaan, Susi mengaku kedatangannya ke KPK untuk melaporkan mengenai adanya dugaan pencurian ikan atau illegal fishing. Dengan membawa print out pemberitaan di media massa online, Susi mengaku telah bertemu dengan Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas untuk membahas mengenai illegal fishing. "Sudah, cuma laporan. Mengobrol saja. Bertemu Pak Busyro‬," kata Susi.
Susi diketahui merupakan salah satu Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berasal dari kalangan pengusaha. Dengan lata belakangnya, Susi belum pernah melaporkan harta kekayaan yang tercatat di dalam situs laman acch.kpk.go.id. Selain memiliki Susi Air atau PT ASI Pudjiastuti Aviation, Susi diketahui merupakan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil laut bernama PT ASI Pudjiastuti Marine Product.(ABS).

Peringati Hari Bakti ke-69 Pejabat Kementerian PU-Pera Ziarah ke Taman Makam Pahlawan

Media Pembaharuan Jakarta,- Dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-69, Rabu (3/12) usai upacara Hari Bakti dan Hari Ulang Tahun KORPRI ke 43, sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) melakukan ziarah dan tabur bunga.
Ziarah terbagi menjadi dua rombongan, rombongan pertama ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Taufik Widjoyono, sedangkan rombongan kedua ziarah ke TMP Tanah Kusir dan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Rildo Ananda Anwar.
Ziarah diawali dengan upacara penghormatan kepada para pejabat PU yang telah meninggal dan dilanjutkan dengan pembacaan doa sekaligus tabur bunga. Ziarah makam tersbeut bertujuan untuk mengenang dan mendoakan para pejabat yang telah memimpin dan ikut dalam pembangunan infrastruktur ke-PU-an yang telah meninggal.(*)