KSAD Akan Mundur jika Swasembada Pangan Tak Terwujud dalam 3 Tahun

Media Pembaharuan Jawa Barat,- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku optimistis bahwa TNI AD bisa membantu mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan. Jika target itu tidak terwujud, Gatot berjanji akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai KSAD.

"Apabila dalam waktu tiga tahun tidak bisa swasembada pangan, maka saya akan mengundurkan diri," ujar Gatot seusai menghadiri silaturahim KSAD dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) provinsi, kabupaten, kota, dan komponen masyarakat se-wilayah Jawa Barat dan Banten, di Graha Tirta Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (13/1/2015).

Janji ini merupakan bentuk komitmen Gatot dalam melaksanakan tugas Presiden Joko Widodo yang menargetkan bahwa Indonesia berswasembada pangan dalam waktu 3 tahun. Menurut Gatot, Presiden sudah memerintahkan semua pihak dalam TNI Angkatan Darat untuk membantu mewujudkan hal itu.

"Ini perintah Presiden, saya yakin ini sangat mungkin dan pasti bisa," katanya.

Gatot mengatakan, dulu seluruh jajaran Kodam pernah mengikuti kegiatan pelatihan swasembada pangan di Bone, Sulawesi Selatan.

"Hasilnya sangat signifikan, pada tahun 2008-2014 selalu meningkat. Target 2 juta ton terlampaui," katanya.

Hasil itu pun menjadi salah satu hal yang membuat pihaknya optimistis dalam mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.

"Kemarin 500 orang hadir untuk membicarakan runtutan swasembada pangan ini. Nanti pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Jawa Barat saat ini masih menjadi pemasok terbesar taraf nasional untuk padi. Menurut dia, Pemprov Jabar terus berupaya meningkatkan produksi pangannya dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang ditargetkan Presiden Jokowi dalam tiga tahun ke depan.

"Selama ini, Jabar jadi pemasok padi terbesar nasional, 18 persen lebih kurang. Sekarang ditargetkan lebih banyak dari itu. Kami optimis tambah 1,5 juta ton, target besar sampai 2 juta ton gabah kering giling," katanya.

Kini, lanjut Heryawan, Pemprov Jabar sedang memperluas lahan sawah, khususnya di Jabar bagian selatan. Pria yang akrab disapa Aher ini berharap, dengan dibantu oleh TNI, pihaknya dapat lebih memperkokoh kedaulatan pangan, khususnya di Jawa Barat.

"Mudah-mudahan dengan kerja sama dan bantuan dari TNI, target kita tercapai untuk memperkokoh, mempertahankan, dan menambah produksi pangan kita," harapnya.

Kerja sama Pemprov Jabar dan TNI ini ditandai dengan nota kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian yang ditandatangani bersama oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim. Penandatanganan dihadiri oleh KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersama unsur Forkopimda se-Jawa Barat dan Banten, di Graha Tirta Siliwangi, Selasa. (ABS).

Penenggelaman Kapal Asing di Laut Anambas, Bukan Pelaksanaan UU Perikanan

Media Pembaharuan Jakarta,- Penenggelaman kapal asal Vietnam dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pemerintah baru saja menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di laut perairan Indonesia. Jumat (5/12), TNI-AL dengan KRI Baracuda dan KRI Todak di Laut Anambas telah melakukan penenggelaman terhadap tiga kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
Namun, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, mengatakan penenggelaman yang dilakukan oleh TNI-AL bukan dalam rangka pelaksanaan Pasal 69 ayat (4) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Akan tetapi, penenggelaman dilakukan atas dasar upaya paksa berupa eksekusi atas barang bukti yang harus dimusnahkan berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan informasi yang dimiliki Hikmahanto, kapal nelayan yang berawakan Nelayan Vietnam ditangkap pada bulan November. Kapal-kapal ini ketika ditangkap menggunakan bendera kapal Indonesia. Hanya ketika dilakukan pemeriksaan ternyata pendaftaran kapal tidak dilakukan secara sah. Para nelayan asing pun tidak memiliki surat izin melakukan penangkapan di wilayah perikanan Indonesia.
Menurut Hikmahanto, saat ini proses penyidangan terhadap kejahatan perikanan melalui pengadilan semakin cepat karena di Pengadilan Negeri tertentu terdapat Pengadilan Perikanan.
Mekanisme lain penenggelaman kapal nelayan asing adalah saat kapal nelayan asing tertangkap basah atau tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perikanan Indonesia. Menurut Hikmahanto, Para penyidik dan pengawas perikanan dalam situasi tersebut dapat melakukan penenggelaman terhadap kapal bila awak kapal tidak dapat menunjukkan surat izin.
Tindakan penenggelaman seperti ini didasarkan pada Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan 2009. Tindakan ini mirip dengan polisi yang melihat pelaku kejahatan melakukan aksinya atau pelaku kejahatan tertangkap tangan. “Dalam situasi tersebut polisi berwenang untuk melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan setelah melalui prosedur tertentu,” ujarnya.
Hikmahanto berharap, ke depan, komitmen pemerintah menenggelamkan kapal tentu tidak hanya bedasarkan putusan pengadilan, tetapi juga melakukan penenggelaman bila nelayan asing tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
Masih Ukuran Kecil
Anggota Komisi III DPR, Dasco Ahmad, mengapresiasi tindakan yang dilakukan TNI-AL Kementerian Kelautan dan Perikanan itu. Menurutnya, ini merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan maraknya ilegal fishing yang telah menimbulkan kerugian sangat besar bagi negara.
Namun, katanya, ada dua masalah yang membuat aksi penenggelaman yang heroik tersebut menjadi kurang maksimal mencapai target, yakni munculnya efek jera bagi para pelaku ilegal fishing dari negara-negara lain. Masalah yang pertama adalah aksi penenggelaman tersebut lebih terkesan sebagai simulasi belaka daripada tindakan penegakan hukum yang serius.
“Awalnya kami mengira kapal-kapal yang akan ditenggelamkan adalah kapal-kapal ikan asing yang tertangkap tangan tengah melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia,” katanya.
Menurut informasi yang didapat Dasco, kapal-kapal tersebut adalah kapal rongsokan milik nelayan Vietnam yang telah ditangkap Kapal Patroli Hiu Macan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 lalu. Kapal-kapal nelayan vietnam itu sudah lama disandarkan di Pulau Anambas dan peralatannya juga sudah dipreteli.
“Jika informasi tersebut benar, maka kita justru akan dianggap tidak serius atau main-main dalam menegakkan hukum karena yang ditenggelamkan adalah kapal yang sudah tak berdaya,” ujarnya.
Masalah yang kedua adalah seluruh kapal yang ditenggelamkan terlihat terlalu kecil yakni hanya kelas perahu nelayan tradisional yang terbuat dari kayu dan bukan kapal trawl dari fiber dengan ukuran besar dan dilengkapi mesin dan teknologi penangkapan ikan yang cangih.
Menurut Dasco, ukuran kapal yang dijadikan target penenggelaman cukup penting untuk memaksimalkan efek jera yang timbul. Selama ini, sambungnya, yang jadi inti permasalahan penegakan hukum laut adalah tidak sanggupnya kapal-kapal patroli mengejar dan menangkap kapal ikan asing yang memiliki ukuran besar dan teknologi canggih.
“Bagaimanapun yang paling banyak mencuri ikan kita adalah kapal-kapal besar itu. Jika mereka dijadikan target penenggelaman maka pencuri-pencuri ikan asing akan berpikir seribu kali untuk beroperasi di perairan Indonesia,” katanya.
Dasco berpandangan belum maksimalnya aksi penenggelaman kapal ikan asing ini sangat mungkin disebabkan masih sungkannya pemerintah untuk bersikap tegas dengan negara-negara tetangga. Terlebih setelah beberapa waktu lalu media massa merespon keras kebijakan penenggelaman kapal itu.
“Diplomasi dan propaganda soal negara serumpun yang digembar-gemborkan seringkali disalahartikan menjadi excuse terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap terjadi,” ujarnya.
Dasco mengingatkan pemerintah tidak perlu sungkan dalam menegakkan hukum di wilayah laut. Kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang masuk ke wilayah laut RI adalah kebijakan yang 100 persen tepat dan harus didukung oleh semua pihak. Kebijakan tersebut memiliki dasar hukum nasional dan internasional yang sangat kuat, yaitu UU tentang Perikanan dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).
“Pemerintah Jokowi harus mampu tunjukkan pada dunia bahwa era mudahnya mencuri ikan di wilayah laut RI sudah berakhir. Siapapun yang masih berani mencuri ikan kita akan berhadapan dengan sanksi tegas dari pemerintah kita yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (ABS)

Panglima TNI : Pendidikan Taruna Tingkat Satu TNI-Polri Dilaksanakan Tahun 2015

Cilangkap,- Pemahaman Integrative Culture sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar ‘Chandra Dimuka’ dan/atau pendidikan taruna tingkat satu gabungan TNI-Polri yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2015 dalam rangka membangun kesamaan karakter dan kesamaan persepsi terhadap keamanan dan pertahanan negara. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI dari Marsda TNI Bambang Samudro, S.Sos., M.M. kepada Mayjen TNI Harry Purdianto, SIP, MSC., di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Selasa (2/12/2014).

 

Lebih lanjut dikatakan, bahwa peran Danjen Akademi TNI sangat potensial untuk menentukan segala kebijakan dan implementasi serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Berbagai terobosan perlu dilakukan  mulai dari perubahan struktural, aspek ketrampilan internal dengan unit kerja dibawah kepemimpinannya maupun kerjasama eksternal dalam perluasan kapasitas akademis dan wawasan para taruna, sebagai generasi penerus TNI yang dipastikan tantangannya akan lebih berat.

Pada sisi lain, Panglima TNI mengharapkan Danjen Akademi TNI dapat memahami dan melakukan Integrative Culture, baik terkait integratif kultur TNI yang mampu merangkum budaya keprajuritan di masing masing Angkatan menuju reformasi budaya TNI di era demokrasi, maupun Integrative Culture berbagai transformasi nilai, yang harus dilakukan bagi pengembangan organisasi, serta mengantisipasi kecenderungan lingkungan nasional dan internasional yang berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengucapkan selamat melaksanakan tugas kepada Mayjen TNI Harry Purdianto,  dengan berbekal kapasitas dan kreatifitas, dapat mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Danjen Akademi TNI sesuai amanah yang harus ditunaikan diatas dasar komitmen  dan tanggung jawab moral. Atas nama komando, Panglima TNI  mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Marsda TNI Bambang Samudro atas pelaksanaan tugas dan pengabdian selama ini, dan selamat melaksanakan tugas baru sebagai Asisten Personel Kasau.

Upacara Sertijab Danjen Akademi TNI dihadiri Kasum TNI Laksdya TNI Ade Supandi, Wakasad Letjen TNI M. Munir, Wakasal Laksdya TNI Didit Herdiawan, Gubernur AAL Mayjen TNI (Mar) Guntur L., Gubernur AAU Marsda TNI Sugihardjo, Wagub Akmil Brigjen TNI Sudirman, Wagub Akpol Brigjen Pol Edy S. Setjo, Asrenum Panglima TNI  Mayjen TNI Sumedy, Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Aspers Panglima TNI Laksda TNI Sugeng Darmawan, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Karibiyama, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bambang Margono, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, Dankodiklat TNI Mayjen TNI (Mar) I Wayan Mendra, serta beberapa pejabat Mabes TNI dan Angkatan. Hadir pula Ketua IKKT Ny. Koes Moeldoko, Ny. Bambang Samudro, Ny. Harry Purdianto dan beberapa pengurus IKKT serta para Taruna-Taruni Akademi TNI. (ABS)

Panglima TNI Terima Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI

Jakarta --  Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Asrenum Panglima TNI Mayjen TNI Sumedi, S.E., M.M., Aslog Panglima TNI Marsda TNI Karibiyama, Kababinkum TNI  Mayjen TNI S. Supriyatna, S.H., M.H., Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Sturman Panjaitan mewakili Aster Panglima TNI dan Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Mabes TNI Kolonel Laut (S) Dr. Ivan Yulivan, M.M. menerima audiensi Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI Ir. Djoko Murjanto, M.Sc yang didampingi staf, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (02/12/2014).