Tugas Bertambah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bentuk Direktorat Baru Di hari ulang tahunnya yang ke-69.

Media Pembaharuan Jakarta,- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) memiliki tugas dan beban kerja yang bertambah dan lebih berat dari sebelumnya. Pasalnya tugas kementerian ini bertambah dengan penyediaan air untuk kedaulatan pangan. Dengan beban kerja tersebut Menteri PU-PR, DR. Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc., memutuskan membentuk direktorat baru.Lebih lanjut Basuki menjelaskan saat ini visi utama pemerintahan Kabinet Kerja adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu sendiri memiliki empat unsur, yakni bibit, pupuk, cara kerja, dan air dari empat unsur ini, Kementerian PU-PR mendapat tugas untuk penyediaan air.

Menurut Basuki, dalam menghadapi tugas itu langkah pertama yang dilakukan berupa membentuk direktorat baru. “Saya tambah dua direktorat, jadi Direktorat Irigasi saya pecah dua, Direktorat Irigasi 1 dan Direktorat Irigasi 2. Termasuk didalamnya ada Subdit Irigasi Daerah. Jadi nanti dia akan membina provinsi dan kabupaten termasuk mengawasi DAK (Dana Alokasi Khusus, red.),” ujarnya, usai upacara Peringatan Hari Bakti PU ke-69, di Kantor Kementerian PU-PR di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2014).

Selain itu, langkah kedua yang akan dilakukannya adalah dengan membentuk Direktorat Bendungan. Direncanakan, organisasi baru ini akan dimintakan persetujuan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun depan. Menurut Basuki, Direktorat Bendungan diperlukan mengingat adanya rencana pembangunan 49 bendungan. “Dengan target 49 bendungan saya bikin Direktorat Bendungan. Sekarang ini lagi ditangani bersamaan dengan Direktorat Sungai dan Pantai. Pembangunan bendungan sampai 2014 ditangani Direktorat Sungai dan Pantai, dan 2015 saya sudah kirim organisasi ke Menpan untuk disetujui Direktorat Bendungan sendiri,” ungkapnya.

Sementara untuk organisasi yang sudah ada seperti Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), menurut Basuki tetap ada, mengingat lembaga tersebut merupakan amanat Undang-Undang, termasuk juga Badan Pengatur Jalan Tol.

Kemudian untuk meningkatkan penampungan air, Kementerian PU-PR akan membangun waduk-waduk dan memperbaiki jaringan irigasi yang rusak. Pada tahun 2014 ini sudah ada 5 pembangunan waduk yang ditenderkan. Kelima waduk tersebut berada di daerah Aceh, Banten, Kudus, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan bulan Januari tahun depan akan ditenderkan untuk pembangunan enam waduk. Basuki menargetkan pada bulan Desember ini sudah ditandatangani kontrak kerja dengan pemenang tender. “Setelah itu, tiap tahun akan dilakukan pembangunan waduk, dimana tahun 2016 akan dibangun 5 waduk, tahun 2017 dibangun 5 waduk, tahun 2018 dibangun 5 waduk, tahun 2019 juga dibangun 5 waduk. Jadi kalau dijumlahkan semua, yang dibangun sejak tahun 2004 hingga 2019 akan mencapai 31 waduk,” tuturnya lagi.

Namun setelah dilakukan rapat kerja dengan seluruh Gubernur di Indonesia beberapa waktu lalu, 31 waduk yang akan dibangun tersebut kemungkinan akan bertambah hingga 49 waduk. Pembangunan puluhan waduk itu tersebar di seluruh pulau Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, Nusa Tenggara.

Terkait masalah irigasi, menurutnya ada tiga juta hektar irigasi tersier yang rusak. Dari jumlah tersebut, 500 ribu hektar merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan 500 ribu hektar lagi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan 2 juta hektar kewenangan Pemerintah Kabupaten. Untuk memperbaiki kondisi irigasi yang rusak ini, Presiden sudah menugaskan Menteri Keuangan dan Menteri PU-PR mengalokasikan dana alokasi khusus untuk perbaikan irigasi tersebut. (Subandi).

Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal) Banten menyelenggarakan Workshop Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Photo Acara Workshop

Media Pembaharuan Banten,- Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal) Banten menyelenggarakan Workshop Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di Serang Banten (20/06). Acara ini dilaksanakan guna mempercepat pencapaian pembangunan yang merata antara wilayah Perkotaan dengan Perdesaan. Peserta yang mengikuti diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Satker dilingkungan Cipta Karya.
Kepala Satuan Kerja Randal Provinsi Banten, Helmy Nurdin Zen menjelaskan pokok pembahasan workshop meliputi Air minum, Sanitasi dan Perumahan, yang akan menjadi fokus utama di wilayah perdesaan demi tercapainya pemerataan dan keseimbangan pembangunan yang merata. “Pembangunan yang seimbang akan melahirkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Banten,” ungkap Helmi.
Acara ini juga menjadi modal penting untuk memajukan pembangunan di Provinsi Banten yang masih tertinggal dari kota besar lainnya. Sementara Kepala Dinas Sumber daya Air dan Permukiman Provinsi Banten Iing Suwargi mengungkapkan saat ini kemiskinan di Banten masih sangat tinggi dan harus ada pembangunan yang merata guna menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten. “Pembangunan Air Minum, Sanitasi dan Perumahan akan menjadi fokus utama,” ujarnya.

Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 69 dilaksanakan Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan

Photo Wakil Gubernur Sul-Sel Selaku Pembina Upacara

Wakil Gubernur menyerahkan Thropy

Media Pembaharuan Makassar,- Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 69 dilaksanakan Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan di lapangan olahraga Dinas Pekerjaan Umum Sulsel, Rabu (3/12/2014) di Makassar.
Upacara diikuti oleh seluruh instansi lingkup Pekerjaan Umum baik dari Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas PSDA , Balai Besar Jalan Nasional, Balai Besar Pompengan Jenne Bereng, Balai Diklat Wilayah V Makassar dan Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional Makassar.
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang bertindak selaku pembina upacara dalam sambutannya menyampaikan peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum tahun ini bertemakan Dengan Semangat Sapta Taruna Kita Tingkatkan Kesetiakawanan dan Etos Kerja Insan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dengan tema tersebut Agus mengajak seluruh jajaran di Kementerian PU-PERA untuk menjadikan 3 Desember sebagai momentum bersama bagi kita untuk bersatu padu memacu semangat dan pengabdian dalam menghadapi beban tugas dan tanggung jawab serta tantangan kedepan yang semakin berat.
“Inilah saatnya kita bersama membangun kesetiakawanan dan etos kerja sebagai insan PU/Pera yang berani bertanggung jawab, kuat, memiliki sifat jujur, bersih, serta berjiwa seni yang selalu berinovasi dan berimprovisasi guna memberikan nilai tambah dari setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara,” tutur Agus.
Agus menambahkan memasuki tahun terakhir dari Program Pembangunan Jangka Menengah kedua tahun 2010- 2014, serta menghadapi tantangan pembangunan PU dan Pera tahun 2015-2019. “Kita harus tetap bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat, untuk mewujudkan program-program PU dan Pera yang akan datang lebih berkualitas serta memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat luas,” tambah Agus.
Selain itu Agus juga menyerahkan Thropy kepada pemenang lomba lingkungan peduli sanitasi tingkat sekolah dasar di lingkup Satker PPLP di antaranya juara I SDN 03 Sumpang Kabupaten Barru, juara II SDN 19 Pangkajenne Kabupaten Sidrap, juara III SDN Panyyikokang I Kota Makassar. Serta Lomba Poster dan Karya Tulis Tingkat SLTP diantaranya juara I Muh. Agustiadi B. SMP Islam Athirah Watampone, juara II Indirah Dian Fardillah SMP Negeri 6 Makassar, juara III Shelby Andra Maghfirah SMP Negeri 1 Bantaeng, sedangkan lombah karya tulis juara I Atika Fatimah MTSN Model Makassar, juara II Nur Khusnul Khatimah SMP Negeri 4 Sungguminasa, juara III Rahmat Solihin SMP Negeri 2 Parepare. Selain itu Wagub juga memberikan beberapa Tropy kepada kabupaten/kota di bidang PSDA dan bidang Penataan Ruang. (Subandi).

Satker Randal Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Workshop Evaluasi Akhir Tahun 2014

Media Pembaharuan Sumatera Selatan,- Satker Randal Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Workshop Evaluasi Akhir Tahun 2014 Bidang Cipta Karya di Pagar Alam, selama 2 hari (01-02/12/2014).
Tujuan Workshop ini yaitu untuk mengevaluasi dan mengkonsolidasikan progress pelaporan serta untuk mempersiapkan pelaporan akhir tahun 2014. Workshop ini diikuti petugas e-Mon reguler dan petugas SAI se-kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Walikota Pagar Alam Ida Fitriati Basjuni mengatakan, dalam UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan salah satunya evaluasi. Tahap evaluasi merupakan upaya untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, alokasi pemanfaatan sumber daya dan pendanaan pembangunan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan.
"Saya berharap, melalui workshop ini dapat menjawab gambaran tingkat capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dan menjadi feedback untuk peningkatan kinerja pada tahun mendatang agar lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran kepada masyarakat. Karena APBD Kabupaten/Kota Pagar Alam terutama Kota Pagar Alam berbanding terbalik dan tidak signifikan antara alokasi dana yang tersedia dengan kebutuhan pendanaan. Selain itu juga dapat membimbing mulai dari capacity building sampai dengan pembangunan fisik karena pembangunan cipta karya langsung berhubungan dan menyentuh ke kehidupan masyarakat terutama di permukiman, khususnya bidang sanitasi, drainase, air minum, dan rehabilitasi kawasan kumuh," (Ida).

Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Workshop

Media Pembaharuan Makassar,- Seiring akan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan TA 2014 di setiap kabupaten/kota, Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Bidang Cipta Karya Tahun 2014 di Makassar Kamis (27/11/2014).
Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel Sumi Herisa Sikki mengatakan pembangunan bidang Cipta Karya merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan strategis, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan.
Sumi menjelaskan, perencanaan pembangunan sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari 4 tahapan yakni, penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan. Karena apa yang telah dilaksanakan selanjutnya di evaluasi sehingga dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul serta penyelesaiannya.
"Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat baik secara online maupun turun langsung ke lapangan, dan dikoordinir oleh Satker Randal sebagai perpanjangan kewenangan Cipta Karya. Sistem yang telah dibangun ini patut kita dukung bersama baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dimana setiap tahap pelaksanaan kegiatan diharapkan adanya peran aktif dari kabupaten/kota mulai dari proses perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi," tutur Sumi.
Sementara, PPK Randal Sulsel Syarif Sarebong menambahkan evaluasi akhir tahun ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan dan pelaporan, dimana Kepala Satuan Kerja harus mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Dan Penyusunan Laporan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang dilakukan berdasarkan indikator keberfungsian, kesesuaian dan berkelanjutan serta manfaatnya bagi masyarakat.
"Bagaimana kita ketahui bersama masih banyak hasil pembangunan ke-Cipta Karya-an yang telah dibangun namun belum memiliki indikator sehingga dapat dipastikan belum dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat sebagai target outcome dan benefitnya," kata Syarif.
Syarif mengungkapkan, beberapa kabupaten/kota yang memiliki keaktifan serta progres mencapai 100% untuk tahun 2014 diantaranya untuk kegiatan PPIP diraih oleh Kabupaten Sidrap dengan keuangan 100 % dan fisik 93,9 %. Selanjutnya, untuk kegiatan P2KP diraih oleh Kota Parepare yaitu keuangan 100% dan fisik 100%.
Untuk kegiatan Pamsimas diraih oleh Kabupaten Sidrap dengan keuangan 84,15%, fisik 57,49%. Sedangkan untuk kegiatan PISEW RISE diraih oleh Kabupaten Enrekang dengan progres keuangan 69,43%, fisik 73,59%. Serta untuk kegiatan Sanimas di Provinsi Sulsel hanya terdapat di Kota Makassar yaitu dengan keuangan 74,64%, fisik 51,3%.
Lebih lanjut, Syarif mengutarakan, petugas pelaporan e-Monitoring untuk tingkat keaktifan pengiriman data melalui media elektronik atau e-Monitoring diraih oleh Juli Nurul dari Kota Makassar, Maemuna dari Kabupaten Pinrang dan Edwin Taufiq dari Kabupaten Bantaeng. Sedangkan untuk tingkat pelaporan dibidang keuangan SAI diraih oleh M. Iqra dari Kabupaten Pangkep, Isjana dari Kabupaten Wajo, dan Irman dari Kabupaten Bantaeng.
"Penghargaan ini sebagai motivasi bagi kabupaten/kota yang lain untuk keaktifan dan tepat waktu dalam pengiriman laporan kepada Satker Randal setiap bulannya," (Syarif).

Satuan Kerja Randal Provinsi Bangka-Belitung mengadakan Workshop

Media Pembaharuan Bangka-Belitung,- Satuan Kerja Randal Provinsi Bangka-Belitung mengadakan Workshop Akhir Tahun 2014 di Bangka selama dua hari (1-2/12/2014).
Kasatker Randal Provinsi Bangka Belitung Suparman Efendi menyampaikan tujuan dari Workshop ini, yaitu mereview capaian pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator keberfungsian, kesesuaian dan keberlanjutan selama tahun 2014, mensinkronkan dan mengkonsolidasi hasil kerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan menyusun rencana tindak lanjut sebagai bahan masukan untuk upaya peningkatan kinerja ke depan.
"Saya juga berharap terjalin kerjasama yang baik antara Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, Bappeda kabupaten/kota dan Satuan-Satuan Kerja Sektoral seperti PPLP, PKPAM, Bangkim dan PBL sehingga tercipta hubungan yang baik dan dapat dengan mudah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul serta penyelesaian terbaik. Selain itu hasil evaluasi ini sangat bermanfaat untuk masukan dan perbaikan perencanaan dan pengendalian kedepannya," tutur Suparman.
Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung serta narasumber dari Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kepala Satuan Kerja Sektoral di Provinsi Bangka-Belitung. (Subandi)

Gedung Pusat Informasi & Pelayanan Publik di BBPJN X Papua & Papua Barat

Media Pembaharuan Jakarta,- Dalam rangka meningkatkan layanan informasi terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) X Provinsi Papua dan Papua Barat sekarang memiliki Gedung Pusat Informasi dan Pelayanan Publik (PPIP) yang diresmikan bertepatan dengan Hari Bhakti PU ke-69 tanggal 3 Desember 2014 di Kompleks BBPJN X, Tanah Hitam – Abepura.

Pengguntingan pita dilakukan oleh Ibu Lina Thomas Aden selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X didampingi oleh Kepala BBPJN X Thomas Setiabudi Aden dan dan Kepala Dinas PU Provinsi Papua Mikael Kambuaya.

“Dengan adanya gedung PPIP, BBPJN X menjadi lebih terbuka terhada masyarakat, dan publik akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai penanganan jalan dan jembatan di Papua dan papua Barat,” tutur Thomas dalam sambutannya.
Acara peresmian dihadiri oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Provinsi Papua, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Papua, Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua, Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Papua, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua, Asosiasi Radio Amatir Indonesia (ASRI) Provinsi Papua, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Provinsi Papua, Kepala Balai Wilayah Suangai Provinsi Papua, Kepala Balai Konstruksi Wilayah V, Kepala Balai Diklat Wilayah IX dan staf Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X.
Dalam acara ini dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X yang diserahkan kepada Bapak Abdul Munib selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua. Acara juga dimeriahkan dengan tarian Yosim Pancar yang merupakan tarian tradisional Papua.

Menteri PU-Pera: Hari Ini Harus Dimaknai Sebagai Kembali ke Khittah

Media Pembaharuan Jakarta,- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljono berpesan, bahwa hari ini harus dimaknai sebagai “Kembali ke Khittah” atau kembali kepada garis perjuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk ikut mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui pengelolaan sumberdaya air yang mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, serta pengendalian daya rusak air, pembangun sistem konektivitas serta aksesibilitas jalan antar wilayah dan pusat pertumbuhan serta daerah terisolir, penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar (basic infrastructure) perumahan dan permukiman seperti air minum dan sanitasi yang sehat, serta tersedianya rumah ataupun tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi semua (shelter for all) ,” tutur Basuki dalam sambutan pada upacara Peringatan Hari Bakti ke 69 & Hari Ulang Tahun KORPRI ke 43 (3/12).
Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum tahun ini ber-tema-kan “DENGAN SEMANGAT SAPTA TARUNA KITA TINGKATKAN KESETIAKAWA-NAN DAN ETOS KERJA INSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT”.
“Dengan tema ini Saya mengajak seluruh jajaran di Kementerian PU-PERA untuk menjadikan 3 Desember sebagai momentum bersama bagi kita untuk bersatu padu memacu semangat dan pengabdian kita dalam menghadapi beban tugas dan tanggung jawab serta tantangan kedepan yang semakin berat,” tegas Basuki.
Menteri PU-PR mengungkapkan inilah saatnya kita bersama membangun kesetiakawanan dan etos kerja sebagai insan PU/PR yang berani bertanggung jawab, kuat, memiliki sifat jujur, bersih, serta berjiwa seni yang selalu ber inovasi dan ber improvisasi guna memberikan nilai tambah dari setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan Negara.
Selanjutnya, dengan adanya UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI) dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
“Beberapa pesan penting Bapak Presiden RI terkait dengan hal ini pada hakekatnya adalah penjabaran Nawa Cita dan transformasi dari Reformasi Birokrasi kepada Revolusi Mental seiring dengan semangat pengabdian Sapta Taruna yang kiranya dapat saya terjemahkan dalam sepuluh (10) perintah,” tutur Basuki.
10 perintah tersebut adalah, Pertama, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah teladan bagi perubahan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kedua, memahami dan melanjutkan penataan birokrasi yang menjadikan birokrasi yang lebih bersih, kompeten, dan mampu melayani masyarakat dengan lebih cepat dan lebih baik lagi. Ketiga, memperkuat koordinasi integrasi dan sinergi serta kerjasama lintas kementerian dan pemerintahan serta dunia usaha dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan.
Keempat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung produk dalam negeri, meningkatkan daya saing bangsa serta efisiensi dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan PU/PR. Kelima, meningkatkan transparansi pembangunan dan pembinaan fungsi pengawasan yang lebih pro aktif dan konstruktif bersama degan semua pihak terkait dengan lebih mengutamakan upaya upaya pencegahan ataupun preventif.
Keenam, peningkatan nilai tambah dalam pembinaan konstruksi dan investasi sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan konstruksi serta efisiensi pembiayaan pembangunan di semua sektor maupun pembinaan kapasitas mitra kerja pemerintah yang semakin baik dalam pembangunan.
Ketujuh, meningkatkan komunikasi publik dan pelayanan data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan hasil dan manfaat pembangunan PU/PR sehingga dapat dipahami dan dimanfaatkan sebaik baiknya. Kedelapan, melaksanakan percepatan perubahan budaya kerja maupun disiplin kerja berdasarkan pola pikir yang sehat menuju budaya kerja yang lebih gigih, cerdas, inovatif, dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Kesembilan, mewujudkan semangat pelayanan dan pengabdian bagi masyarakat, menjadi birokrat yang mengabdi dengan sepenuh hati, memberikan pelayanan yang semakin berkualitas. Kesepuluh, menjaga Code of Ethic dan Code of Conduct (Kita secara professional harus tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, tahu apa yang patut dan tidak patut dilakukan) serta pedomani sumpah jabatan, pegang teguh komitmen Panca Prasetya KORPRI.
“Buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja aparatur negara semakin berkualitas dan dapat dibanggakan,”tegas Basuki.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU-PR berpesan kepada seluruh generasi muda PU-PR untuk terus meningkatkan kemampuan teknis saudara saudara melalui jenjang pendidikan formal maupun dengan terus memupuk pengalaman lapangan dan perkuat mental dan jiwa, untuk dapat menghadapi godaan godaan ekses ekses serta racun racun pembangunan yang akan menghancurkan karir dan kehidupan serta masa depan. (*)