KPK Periksa Mantan Anak Buah Nazaruddin

Media Pembaharuan Jakarta,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan dua mantan anak buah Nazaruddin, yaitu Oktarina Furi dan Clara Maureen dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RS Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 di Universitas Udayana Bali.
"Keduanya diperiksa untuk tersangka MM (Made Meregawa)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (8/12).

Oktarina Furi adalah mantan staf keuangan Grup Permai yang juga menjabat direktur utama salah satu anak perusahaan Grup Permai yaitu PT Permai Raya Wisata.
Sedangkan Clara Maureen juga merupakan mantan staf mantan marketing Anugerah Grup yang bertugas mencari proyek-proyek pemerintah untuk dikerjakan. Clara juga menjabat sebagai direktur salah satu anak perusahaan Anugerah Grup yaitu PT Pacific Putra Metropolitan.
KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas Udayana Made Meregawa (MDM) yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Marisi Matondang selaku direktur PT Mahkota Negara.
KPK juga sudah mengirim surat cegah ke Ditjen Imigrasi bagi keduanya sejak 4 Desember 2014 sehingga mereka tidak bisa pergi keluar negeri hingga 6 bulan ke depan.
PT Mahkota Negara adalah perusahaan pemenang tender Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terbukti terjadi tindak pidana korupsi hingga menyeret Neneng Sri Wahyuni yaitu istri Nazaruddin yang sudah menjadi narapidana kasus Wisma Atlet SEA Games.
PT Mahkota Nusantara sendiri pernah dimiliki kakak-adik Nasir dan Nazaruddin hingga 2009. Selain terlibat dalam proyek PLTS, PT Mahkota juga mendapat bagian pengadaan alat laboratorium multimedia serta alat laboratorium informasi, komunikasi, dan teknologi tahun 2007 di Kementerian Pendidikan Nasional dengan nilai proyek Rp40 miliar.
Kedua tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
KPK menduga ada pemufakatan dan rekayasa dalam proses pengadaan yang kemudian diduga negara mengalami kerugian sekitar Rp7 miliar.
Proyek tersebut bersifat "multiyears" yaitu pada 2009-2011 dengan total anggaran sebesar Rp16 miliar. Sedangkan kasus yang diselidiki dan disidik KPK adalah pengadaan 2009. (ABS)

KPK harus hormat,Keluarga: Buyut Fuad Amin itu guru pendiri NU.

Media Pembaharuan Jakarta, - Keluarga RKH Fuad Amin Imron menilai penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap mantan bupati yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan, Madura pada 2 Desember 2014 itu terkesan arogan. Hal ini disampaikan juru bicara keluarga Fuad Amin Imron dari Bani Cholil Syarifudin Damanhuri, Syarifudin Damanhuri.

"Kami sangat menghormati hukum di negara ini, namun yang dilakukan KPK sangat arogan, seharusnya lebih santun dalam menegakkan hukum," kata Syarifudin Damanhuri di Bangkalan seperti dilansir Antara, Minggu (7/12).

Penilaian sikap arogan terhadap tim penyidik KPK dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus suap pasokan migas di Kabupaten Bangkalan itu, karena Fuad dikenal sebagai tokoh masyarakat dan kiai terkemuka di Pulau Madura, yakni keturunan ulama karismatik Syaikhona M Cholil, Bangkalan.

Syarifudin Damanhuri yang juga Ketua MUI Bangkalan itu tidak menjelaskan secara terinci. Apakah memang harus ada perbedaan perlakuan apabila ada tokoh terjerat kasus hukum.

Menurutnya, Syaichona Cholil merupakan kakek buyut Fuad dan guru dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari. Sehingga, dia menilai sudah selayaknya penegak hukum mengedepankan sikap santun dan etika dalam melakukan penindakan.

Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron ditangkap tim KPK dalam operasi tangkap tangan di rumahnya di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan, Selasa (2/12) sekitar pukul 00.30 WIB. Saat itu, tim KPK juga menyita uang senilai Rp 700 juta, tiga koper berisi uang, serta beberapa dokumen penting di rumah Ketua DPRD yang juga tokoh kiai itu di Kabupaten Bangkalan.

Selain menangkap Fuad Amin, tim KPK pada saat itu juga menangkap seorang oknum anggota TNI AL, serta seorang pegawai BUMD yang juga terlibat dalam kasus pasokan migas itu.(*)