Komisi II DPRD Bone Sharing Bidang Pertanian dan Kepariwisataan di Bantaeng

Media Pembaharuan Bone, - Pimpinan dan anggota DPRD Komisi II yang berjumlah 16 orang, melakukan Sharing Pendapat di bidang Pertanian dan Kepariwisataan di Kabupaten Bantaeng, Kamis (21/01/2015).
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Syamsidar Ishak dan Ketua Komisi II DPRD Bone Idris Rahman ini berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bantaeng.
Kunjungan Kerja DPRD Bone ini diawali dengan pemutaran Profil Bantaeng 3 Dimensi oleh Wakil Bupati Bantaeng. Acara ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bantaeng HM. Yasin, dan didampingi oleh Staf Khusus Bupati Bantaeng Bidang Pertanian DR.Ir.H. Muhctar Nawir, MP, dan para Kepala SKPD Bantaeng.
Wakil Bupati Bantaeng HM. Yasin dalam sambutannya, memperkenalkan potensi Bantaeng dan juga ditambah narasinya oleh Kepala SKPD Bidang Pertanian dan Kepala SKPD Pariwisata.
Sementara itu, Andi Idris Rahman selaku Ketua Komisi II DPRD Bone dalam sambutannya di hadapan peserta sharing pendapat ini menyatakan bahwa mereka merasa bangga, lantaran mendapat sambutan secara istimewa di Bantaeng.

Legislator Golkar ini mengemukakan, alasan Komisi II memilih untuk berkonsultasi ke Bupati Bantaeng, karena Bantaeng masuk pada pengembangan Swasembada Pangan.
"Karena Bone, memiliki tanah sawah terluas di Sulawesi Selatan, makanya kami belajar di Bantaeng, untuk meningkatkan kualitas dan hasil sektor pertanian dan juga sekalian pengembangan pariwisata di Bone," ungkapnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bone dua periode ini menjelaskan, potensi geografis dan pemerintahan di Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 Kecamatan, 378 Desa/Kelurahan dan penduduknya hampir 1 Juta.
"Dan sangat tepatlah, kami datang belajar di Bantaeng, karena kami memiliki potensi daerah yang besar, dan juga mensinkronkan antara program prioritas pertanian dan kepariwisataan," jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa Bupati Bantaeng patut untuk dijadikan guru, lantaran sudah Professor dan dalam memajukan pertanian di daerahnya Bupati didampingi oleh seorang ahli pertanian yang hebat.
"Karena yang kita butuh, adalah ilmunya. Dan memang, antara Bone dan Bantaeng memiliki perjalanan sejarah yang terukir didalam titian sejarah. Dan itu dibuktikannya, dengan adanya Makam Raja Raja Bone di Bantaeng, yang juga mengaku sebagai Sejarawan di Bone," ungkapnya.
(Humas dan Protokol Setda Bantaeng).

Presiden Tugaskan Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Permukiman di Perbatasan

Media Pembaharuan Kalimantan Barat,- Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan kualitas fisik dan fungsi kawasan perbatasan, khususnya Entikong, Kalimantan Barat, agar menjadi beranda depan terbaik bagi negara Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kawasan perbatasan Entikong, Rabu (21/1). Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Maritim Indroyono Soesilo, Seskab Andi Wijayanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelius M.H
“Tugas Kementerian PUPR akan meningkatkan kualitas jalan menuju Entikong, membangun Pos Lintas Batas Negara dan meningkatkan kualitas permukiman di sekitar kawasan perbatasan tersebut,” ujar Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Hadi Sucahyono kepada presiden.
Hadi menjelaskan, pembangunan di PLBN akan meliputi pembangunan gedung PLBN, wisma negara, mesjid, gudang, area parkir, monumen pancasila dan lain-lain. Sedangkan peningkatan kualitas permukiman meliputi prasarana dan sarana jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air minum.
Tahun ini anggaran Rp700 miliar disiapkan di Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun 9 kawasan perbatasan di Indonesia, 3 di Kalimantan Barat (Aruk, Entikong dan Nanga Badau), 3 di Nusa Tenggara Timur (Motaain, Motamasin, Wini), 2 di Kalimantan Utara (Nunukan dan Long Apari) serta di Papua (Skouw).
Lebih rinci Hadi mengungkapkan, Kementerian PUPR akan melebarkan jalan menuju Entikong, membenahi kawasan PLBN Terpadu Entikong dengan meningkatkan bangunan utama PLBN dari 1 lantai menjadi 2 lantai, menggeser peletakan bangunan masjid, hingga menambahkan bangunan-bangunan yang menjadi fasilitas penting seperti jembatan timbang, kantor bea cukai, gedung karantina, kantor pengelola PLBN, wisma Indonesia, guest house, gedung serbaguna, dan marketing point.
Selain itu untuk kawasan permukiman akan dibangun kawasan perbatasan dalam 3 zona, mulai dari Simpang Tanjung, Balai Karangan, dan Entikong Di tiap zona akan dibenahi dan ditingkatkan seluruh infrastruktur dasar permukiman, mulai dari air minum, sanitasi, persampahan, drainase, aksesibilitas kawasan, hingga kondisi bangunan.
Presiden didampingi Ibu Negara Iriana menggunakan helikopter Super Puma dan mendarat di Lapangan Helipad Patoka Kecamatan Entikong dari Ibu Kota Pontianak. Begitu tiba, Presiden langsung meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong yang merupakan pintu gerbang pemeriksaan bagi pelintas batas antar negara.
“Entikong ini kalau saya lihat dan saya dapat informasi dan saya tanyakan lagi, memang sudah lebih dari 25 tahun nggak diapa-apain. Jadi kalau dibandingin dengan yang di seberang (Malaysia), memang sangat jauh, baik dari segi pelayanan beda jauh. Yang jelas untuk fisik dan untuk umum dan port-nya (pelabuhan) sangat jauh," ujar Presiden yang akrab dipanggil Jokowi.
Karena itu dalam kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan sesuai dengan janji kampanye pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun wilayah perbatasan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah terluar Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengharapkan agar pengelolaan perbatasan berada di bawah Presiden langsung. Sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dalam satu perencanaan yang menyeluruh. (Subandi).

Kementerian PUPR Akan Review Pemaketan Pekerjaan Sebagai Salah Satu Strategi Penyerapan

Media Pembaharuan Jakarta,- Tahun 2014 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempunyai pagu anggaran Rp 74 triliun dengan 13 ribu paket, di tahun 2015 apabila APBN-P disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memiliki anggaran Rp 118 triliun.
“Berarti kita harus punya strategi bagaimana mengenai untuk penyerapan ini. Birokrasi kami tidak ada tambahan, tender dini sudah dilakukan berdasarkan dipa yang lalu saat ini mungkin sampai 3000 oaket yang sudah ditenderkan,”tutur Menteri PUPR Basuki beberapa waktu lalu dihadapan anggota Komisi V DPR RI.

Basuki melanjutkan salah satu strategi untuk penyerapan ini adalah dengan me review kembali pemaketan pekerjaan.
“Kalau masih visible, akan kami gabungkan beberapa pemaketan pekerjaan sehingga para pengusaha local juga semakin kuat, kalau selama ini hanya mampu mendapatkan pekerjaan 5-7 miliar, menurut kami mereka tidak akan berkembang, bagaimana mereka bisa investasi lat, men training SDM kalau paketnya kecil-kecil,”tambah Basuki.
Secara terpisah Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Hediyanto W. Husaini yakin, untuk mengerjakan tersebut para penyedia jasa konstruksi sudah mampu.
“Kontraktor di daerah pun makin lama makin besar, yang biasa mengerjakan paket Rp 5-15 miliar, seharusnya sudah mampu mengerjakan paket pekerjaan senilai Rp 50 miliar, namun yang terjadi adalah masihnya dijejali dengan paket kecil. Tanpa pekerjaan yang besar tidak ada tempat dia menjadi besar, jadi percuma kita melatih orang terus tapi tidak ada lapangan yang besar untuk mereka,”tutur Hediyanto.
Tujuan lainnya dari review pemaketan ini adalah agar semua paket lebih efisien, investasi lebih baik dan kualitas kontraktor daerah lebih meningkat. Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Masrianto mengungkapkan dengan pemaketan yang besar ada keuntungan kualitas dari konstruksi.
“karena kalau paket yang besar badan usaha akan lebih mudah menyiiapkan investasi peralatannya, di dalam kontrak yang besar terdapat fasilitas untuk direksi, supervise, laboratorium yang lebih besar dan lengkap,”tutur Masrianto.
Apabila peralatan atau tooluntuk pelaksanaan konstruksi itu lebih besar dan lebih baik, maka output produk dari badan usaha tersebut akan lebih baik kualitasnya.
Masrianto mengungkapkan pemaketan besar tersebut terutama akan bermanfaat untuk pekerjaan di daerah perbatasan atau daerah-daerah yang akses nya masih sulit. Dengan dijadikannya paket yang besar tentunya harga akan lebiih murah. (Subandi).

Media Pembaharuan Jakarta,- Mendikbud : tentang Peserta UN 2015; Peserta UN SMP berjumlah 3.773.372 siswa. Peserta UN SMA berjumlah 1.632.757 siswa.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan - LPMP Sulsel

Peserta UN SMK berjumlah 1.171.907 siswa. Jumlah naskah UN untuk SMP, SMA, dan SMK seluruhnya berjumlah 7,3 juta eksemplar.

Tentang Jadwal UN 2015; Jawdal UN SMA/sederajat mulai 13-15 April 2015 dan pengumuman 18 Mei 2015. Jadwal UN SMP/sederajat mulai 4-6 Mei 2015 dan pengumuman 10 Juni 2015.
Sumber: FP Kemdikbud

Kebijakan UN Diubah untuk Kuatkan Tujuan dan Fungsi UN

Media Pembaharuan Jakarta,- Kemendikbud --- Ujian nasional (UN) tahun ini akan kembali diselenggarakan pada 13-15 April 2015 untuk SMA/SMK/sederajat dan 4-6 Mei 2015 untuk SMP/sederajat. Kebijakan UN tahun ini tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Sekolah diberikan kewenangan menilai secara komprehensif seluruh komponen pada siswa untuk menyatakan tamat atau tidaknya peserta didik dari jenjang pendidikan tertentu.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan - LPMP Sulsel

Demikian salah satu isi dalam jumpa pers yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (23/1/2015). “Kementerian menyadari, kita tidak bisa menilai mutu layanan pendidikan semata-mata dari satu indikator. UN hanya satu dari sekian banyak indikator dalam standar nasional pendidikan. Dalam konteks evaluasi hasil belajar, UN bukan hanya satu-satunya, tetapi satu dari banyak indikator untuk menilai kinerja layanan pendidikan,” tutur Mendikbud di hadapan para awak media.
Ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, siswa sesungguhnya berhak mengetahui capaian kompetensinya dan negara berkewajiban memenuhi hak itu. “Jadi pengukuran capaian standar kompetensi lulusan adalah peran negara untuk memenuhi hak peserta didik,” tambahnya.
Mendikbud mengatakan, UN seharusnya memberi dampak positif bagi siswa, guru, dan komunitas pendidikan yang lebih luas lagi. Namun, kenyataan di lapangan justru menimbulkan perilaku negatif, seperti terjadinya kecurangan, siswa mengalami distress, dan lain-lain. “Mengapa ini terjadi? Karena sifat ujiannya itu high-stake testing. Nah, kita ingin mengubahnya,” ucap Mendikbud.
Maka, upaya perbaikan yang dilakukan adalah dengan memperbaiki mutu pendidikan melalui berbagai alat pengukuran yang bukan hanya UN, memberikan otonomi pada sekolah dan mengurangi tekanan yang tidak perlu, dengan cara memisahkan ujian nasional dari kelulusan. “Kita juga ingin memperbaiki sistem penilaian menjadi lebih bermakna, dan mendorong pembelajaran serta integritas,” kata Mendikbud.
Dari upaya perbaikan itu, Mendikbud memaparkan rencana perubahan yang akan terjadi pada UN tahun ini. Pertama, UN tidak untuk kelulusan. Sekolah sepenuhnya diberikan kewenangan mempertimbangkan seluruh aspek dari proses pembelajaran, termasuk komponen perilaku siswa untuk menentukan lulus tidaknya mereka dari jenjang pendidikan tertentu.
Kedua, UN dapat ditempuh lebih dari sekali. “Bagi mereka yang hasilnya kurang, punya kesempatan memperbaiki dan mengambil ujian ulang. Karena tujuan UN kan bukan menjadi hakim, tapi alat pembelajaran. Kita ingin mengubah UN dari sekadar alat menilai hasil belajar, tetapi alat untuk belajar,” tandanya.
Ketiga, UN wajib diambil minimal satu kali oleh setiap peserta didik. “Tahun ini kita tidak menyelenggarakan ujian ulang, karena 2015 ini transisi. Konsep ini akan diterapkan tahun depan. Bagaimana caranya? Awal semester akhir peserta didik sudah dapat mengambil UN. Dan bila diperlukan ada perbaikan, maka mereka bisa melakukan perbaikan di akhir semester akhir. Tapi ini baru bisa diterapkan di 2016,” ungkap Mendikbud. (Ratih Anbarini/sumber: portal kemdikbud/pengunggah: Erika Hutapea)

Rapat Koordinasi Dalam Rangka Kunjungan Bapak Wakil Presiden RI

Media Pembaharuan Makassar,- Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Abdul Latif, MM., M.Si membuka acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Kunjungan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak H. M. Jusuf Kalla dan Ibu Hj. Mufidah beserta rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis 22 Januari 2015.

Abdul Latif mengatakan, rapat ini dilaksanakan untuk membahas perjalanan Wakil Presiden mulai dari berangkat sampai tiba di Sulawesi Selatan yang dijadwalkan pada tanggal 24 s/d 26 Janauari 2015. Penyambutan diharapkan memakai pakaian Batik lengan panjang untuk Bapak, Ibu bebas rapih dan TNI/Polri PDH/menyesuaikan. Daerah yang akan dikunjungi yaitu Kabupaten Gowa, Luwu Utara, Bone dan Wajo serta Kota Pare-pare.
Sesuai rencana, Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla dan Ibu Hj. Mufidah beserta rombongan akan berangkat pada tanggal 24 Januari pukul 05.15 wib dari kediaman resmi Wapres, JL. Diponegoro No.2 Jakarta Pusat menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma dengan pesawat kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU dan tiba pukul 05.35 wib. Selanjutnya lepas landas menuju Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan santap pagi disiapkan di pesawat.
Tiba di Pangkalan TNI AU Hasanuddin, Kabupaten Maros Prov. Sulsel disambut oleh Gubernur Sulawesi Selatan, DR. H. Syahrul Yasin Limpo., SH., MH., M.SI beserta Ibu Hj. Ayunsri Syahrul dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Sulsel, di ruang tunggu utama.
Selanjutnya menuju Kampus II Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Gowa dengan penyambutan adat oleh Bupati Gowa, H. Ichsan Yasin Limpo beserta Ibu Hj. Novita Madonza Amu Ichsan dan Rektor Universitas Hasanuddin dalam rangka peresmian dan penandatanganan Prasasti Gedung JK Center of Technologi (CoT) dan JK Center of Scientific Activities (CSA) yang dilanjutkan dengan peninjauan pameran hasil riset dan Gedung JK Cot dan JK CSA.
Hari kedua, tanggal 25 Januari 2015 Wapres beserta Ibu dan rombongan Gubernur Sulsel akan berkunjung ke Pare-pare yang disambut oleh Walikota Pare-pare beserta Ibu Hj. Erna R. Taufan dan anggota Forum Koordinasi Daerah Kota Pare-pare masing-masing beserta pendamping dan menuju Helipad Andi Makkasau, meninjau Pelabuhan Ajatappareng, Kota Pare-pare.
Kegiatan berikutnya, kunjungan menuju Masamba, Kab. Luwu Utara , disambut oleh Walikota Palopo dan Rektor Universitas Andi Djemma masing-masing beserta pendamping langsung ke Rumah Jabatan Bupati sekaligus Istirahat, selanjutnya menuju tempat acara yaitu peninjauan Bendung Baliase, Masamba.
Tanggal 26 Januari 2015, menuju Kab. Bone, tiba di Helipad Lapak Tau. Watangpone yang disambut Bupati Bone beserta Ibu dan anggota Forum Koordinasi Daerah Kab. Bone masing-masing beserta pendamping, langsung menuju kediaman Bupati Bone dan rombongan lainnya menuju Hotel Novena/Rumah Bukaka untuk menginap.
Terakhir kunjungan di Kabupaten Wajo, tiba di Helipad Stadion Andi Minnong, Sengkang disambut oleh Bupati Wajo beserta Ibu Hj. Andi Burhanuddin Unru dan Anggota Forum Organisasi Daerah masing-masing beserta pendamping langsung ke Rumah Jabatan Bupati, selanjutnya berkunjung ke Bendung Gerak Inpres ke Batik Sutra dan Danau Tempe.
Pada pukul 12.00 wita tiba di Pangkalan TNI AU Hasanuddin, Kab. Maros, istirahat sejenak di ruang tunggu utama dan pukul 12.30 wita Wapres RI beserta Ibu dan rombongan dengan pesawat khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU lepas landas menuju Jakarta dilepas oleh Gubernur Sulsel beserta Ibu dan Anggota Forum Koordinasi Daerah Prov. Sulsel, santap siang disiapkan di pesawat, setelah itu tiba dipangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma langsung ke kediaman resmi Wakil Presiden RI pada pukul 14.00 wib. (Humas Pemerintah Propinsi).

Gubernur Sulsel Melantik 53 Orang PNS Lingkup Pemprov. Sulsel

Media Pembaharuan Makassar,- Sebanyak 53 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, yang terdiri dari eselon 2 lima orang, eselon 3 lima belas orang, serta eselon 4 sebanyak tiga puluh tiga orang, dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,M.H, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (23 Januari 2015).

Gubernur Sulsel dalam sambutannya, mengaku, pelantikan ini merupakan hal yang biasa dan rutin dilakukan guna penyegaran dan pengembangan tugas di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, sekaligus memenuhi tuntutan kerja yang semakin tinggi.
Jabatan yang diperoleh, lanjut Syahrul, bukan sebuah pemberian, tapi merupakan amanah dan tanggung jawab besar, yang harus diemban dan dilaksanakan guna mewujudkan Provinsi Sulsel sebagai pilar utama nasional.
“Menjadi pejabat, dituntut bisa mengayomi dan memberi contoh bagi bawahannya, sekaligus loyalitas yang tinggi, dalam mengabdikan dirinya bagi masyarakat bangsa dan negara,”ungkap Syahrul.
Syahrul menambahkan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), keberhasilan kembali diraih Pemerintah Provinsi Sulsel, dimana akuntabilitas keuangan, kinerja, pembangunan dan pelayanan publik di Sulsel mendapatkan hasil audit clean and clear. “Semua ini merupakan kerja keras semua pihak yang harus terus ditingkatkan,”pesannya. (Humas Pemerintah Propinsi).