Senin, 31 Desember 2012

Putra Wakil Bupati Bantaeng Dinyatakan Positif Narkoba

Media Pembaharuan Bantaeng,- Hasil pemeriksaan urine Polres Bantaeng menyatakan Kepala Lurah Lembang, Andi Sultan Karaeng Bibi (33), yang juga putra dari Wakil Bupati Bantaeng, A Asli Mustadjab positif mengkonsumsi narkoba. Namun, Polisi terus mendalami perihal keterlibatan Sultan dalam kasus ini, mengingat tidak ada barang bukti berupa sabu- sabu yang disita.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Endi Sutendi, mengatakan, dari lima pelaku yang diamankan, ada tiga orang yang dinyatakan positif. Selain Sultan, dua rekannya yang juga positif yakni Burhanuddin (46), dan Iswanto (32).
Keduanya merupakan wiraswasta dan beralamat dilokasi kejadian. Dua lainnya dinyatakan tidak terbukti konsumsi narkoba yakni, Iswan Cahyadi (29) dan Islamul Kautzar (16), masing- masing wiraswasta dan pelajar. “Kelima orang diamankan di Markas Polres Bantaeng dan dilakukan tes urine. Tiga diantaranya positif dan sekarang masih pengembangan,” ujar mantan Kapolres Enrekang ini.
Sultan bersama empat rekannya itu diringkus dalam sebuah rumah panggung di Jalan Sungai Biola, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Senin (31/12) sore.
Penggrebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang curiga adanya aktivitas mereka. Saat digrebek, kelimanya sedang duduk di teras sambil minum kopi.
Polisi kemudian melakukan penggeledahan, dan akhirnya menemukan sejumlah barang bukti di kamar milik Islamul Kautzar. Namun, dalam penggeledahan tidak ditemukan sabu-sabu hanya seperangkat alat hisap. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu, satu botol alat isap alias bong, satu pireks, satu sendok, dua batang pipet warna putih, dua lembar plastik bening, dua sambungan pipet warna biru, sebuah peniti dan telepon seluler jenis BlackBerry.

Kamis, 21 Juni 2012

Guru Besar UIN: Rasulullah Sudah Meninggal, Al Qur’an Perlu Direvisi

ASTAGHFIRULLAH

Guru Besar UIN: Rasulullah Sudah Meninggal, Al Qur’an Perlu Direvisi

Pernyataan Guru Besar UIN Makassar, Prof. Dr. HM. Qasim Mathar sangat memukul perasaan umat Islam.

Bertempat di Lecture Theater UIN Alauddin, Kamis (21/06/2012), sekitar pukul 10.00 WITA – 13.00 WITA, pegiat #IndonesiaTanpaJIL wilayah Makassar yang bekerja sama dengan BEM-Fakultas Ilmu Kesehatan mengadakan diskusi tentang Islam Liberal dengan menghadirkan dua pembicara yang memiliki latar belakang pemikiran berbeda antara yang menolak Islam Liberal dengan yang mendukung liberalisme Islam.

Di kubu anti JIL diwakili oleh Akmal Sjafril, MPd.I, sedangkan di kubu pro JIL diwakili oleh Guru Besar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makasar Prof. Dr. HM. Qasim Mathar.
Memulai pembicaraan mengenai definisi agama, Prof. Qasim membuat beberapa pernyataan yang menodai agama Islam dan kontroversial. Diantara pernyataan-pernyataan kontroversial lulusan program Doktor IAIN Jakarta itu antara lain adalah:
  • “Tidak akan kafir seseorang yang agamanya Islam walaupun dia melenceng dari ajaran2 akidah Islam,” katanya seperti disampaikan oleh Zilqiah Angraini, salah seorang pegiat #IndonesiaTanpaJIL melalui akun Twitter.
  • “Jangan teriak kafir kepada sesama umat Islam,” kata guru besar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makasar itu.”
  • “Orang beragama itu ibarat lagi main bola di lapangan, bola itu kamu tendang kemana bolanya ngga akan kafir.”
  • “Jangan membatasi penafsiran Al Quran karena generasi ke depan lebih jago daripada generasi yang zaman dulu.”
  • “Seharusnya dalam Islam tidak usah ada istilah poligami, karena pernikahan sempurna itu hanya monogami.”
  • “Kalau masyarakat aman-aman saja dengan kehadiran Islam liberal, ya jangan ganggu lagi kenyamanan masyarakat itu.”
  • “Tuhan tidak pernah ada di depan kita, tidak pernah ada di kursi MPR. Kedaulatan bukan di tangan Tuhan.”
  • “Sains itu bergerak ke depan bukan ke belakang. Islam juga harusnya begitu.”
  • “Yang mengaku menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad, ya terserah dia. itu tandanya dia mau direkam sejarah. Jadi biarkan saja.”
  • “Rasulullah sudah meninggal, isi Al Qur’an perlu direvisi karena sudah tidak cocok lagi.”
Lebih lanjut, Prof. Qasim juga mengatakan bahwa sekarang Nabi sudah tidak ada. Menurutnya, hanya menjadi sebuah mimpi saja jika umat Islam hendak menyeragamkan pemahaman mengenai Islam.
Guru Besar yang mengaku sebagai aktivis Syiah itu juga menjelaskan karena Rasulullah sudah meninggal, maka ia mengatakan bahwa isi Al Quran perlu direvisi karena menurutnya sudah tidak cocok lagi dengn zaman.
Ia menyatakan tidak peduli dengan orang yang mau puasa atau tidak, mau berlebaran kapan. “Biarkan saja, karena Islam itu adil,” kata profesor kelahiran Makassar pada tanggal 21 Agustus 1947 itu seperti dilaporkan Zilqiah.
Prof. Qasim yang pro JIL berpesan agar umat Islam tidak usah ditanamkan dan tidak perlu disatukan, ia menyarankan agar berhenti memikirkan mengajak orang untuk bersatu.
Sang Guru Besar Sejarah dan Pemikiran Islam itu kemudian menutup statement-nya dengan kalimat, “jangan mimpi dan sibuk mikirin untuk menyeragamkan umat muslim. capek nanti.”
Kegiatan diskusi tentang Islam Liberal Kamis siang (21/06/2012) ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan kepada pembicara. Kepada Prof. Dr. Qasim Mathar, panitia memberikan kenang-kenangan salah satunya berupa kaos #IndonesiaTanpaJIL. 
Untuk membaca pernyataan-pernyataannya, silakan buka link berikut: Pernyataan Kontroversial Qasim Guru Besar UIN Makassar dlm Diskusi #IndonesiaTanpaJIL Makasar atau Dari Diskusi Islam Liberal 101 UIN Makassar.

Kamis, 22 Oktober 2009

Jadi Jurnalis Profesional Tak Semudah Apa Yang Orang Katakan


Media Pembaharuan Jakarta,- Siapa bilang jadi wartawan itu mudah? Hanya orang yang tidak paham industri media saja yang akan memandang sebelah mata kualifikasi seorang jurnalis, reporter, atau penulis.
Jurnalis handal lahir dari sebuah sistem pendidikan jurnalisme yang terstruktur dan mengikuti kaidah-kaidah kurikulum standar. Itulah sebabnya sangat penting memberikan perhatian terhadap proses pendidikan jurnalisme di Indonesia. Jamak dipahami, kini semakin banyak ditemui praktik jurnalisme yang tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme standar. Mulai dari cara penulisan yang semrawut, kesalahan penulisan nama narasumber dan lokasi peristiwa, kesalahan penggunaan tanda baca, hingga verifikasi data yang acapkali tidak akurat. Padahal, akurasi adalah salah satu disiplin penting dalam jurnalisme.
Foto: Media Pembaharuan Jakarta,- Siapa bilang jadi wartawan itu mudah?
Hanya orang yang tidak paham industri media saja yang akan memandang sebelah mata kualifikasi seorang jurnalis, reporter, atau penulis.
Jurnalis handal lahir dari sebuah sistem pendidikan jurnalisme yang terstruktur dan mengikuti kaidah-kaidah kurikulum standar.

Itulah sebabnya sangat penting memberikan perhatian terhadap proses pendidikan jurnalisme di Indonesia. Jamak dipahami, kini semakin banyak ditemui praktik jurnalisme yang tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme standar. Mulai dari cara penulisan yang semrawut, kesalahan penulisan nama narasumber dan lokasi peristiwa, kesalahan penggunaan tanda baca, hingga verifikasi data yang acapkali tidak akurat. Padahal, akurasi adalah salah satu disiplin penting dalam jurnalisme.

Jika demikian, apa yang salah dengan dunia jurnalisme di Indonesia? Dari mana mesti memulai upaya perbaikan? Salah satunya tak lain dari sistem pendidikan jurnalisme. Lebih khusus lagi bisa bermula dari penyusunan kurikulum.
Adalah Unesco, sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menaruh concern terhadap pengembangan kurikulum jurnalisme ini. Tahun 2007 lalu, Unesco menerbitkan sebuah buku berjudul “Model Curricula for Journalism Education”. Buku ini disusun oleh 22 pakar jurnalisme dari berbagai negara seluruh dunia, mewakili setiap region.

Tahun ini, buku dimaksud sedang diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia oleh Unesco dengan judul “Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Jurnalisme”. Sebagai salah satu cara menyosialisasikan berbagai gagasan dalam buku ini, kantor saya, Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat bekerjasama dengan Unesco Indonesia, mengadakan diskusi buku tersebut di empat kota besar –Jakarta, Surabaya, Medan, dan Jogjakarta.

Jakarta, mendapat kesempatan pertama sebagai tuan rumah diskusi, yang diselenggarakan Selasa (20/10) di hotel Marcopolo, Menteng. Sekitar 20-an peserta diskusi berasal dari penerbit media cetak dan, lembaga pendidikan jurnalisme, dan organisasi wartawan, menghadiri acara ini. Tiga narasumber tampil membawakan catatan terhadap buku Unesco ini. Mereka adalah Henri Subiakto, Staf Ahli Menkominfo, Zulkarimein Nasution dari Asosiasi Pendidikan Jurnalisme Indonesia, dan M Ridlo ‘Eisy, Ketua Harian SPS Pusat.

“Buku ini menjadi penting, ketika profesionalisme dan kapabilitas wartawan dalam meliput banyak hal ”masih lemah”. Seperti munculnya banyak kritik terhadap liputan bencana yang dianggap kurang etis dengan menayangkan korban bencana secara transparan,” ujar Henri mengawali komentarnya terhadap isi buku Unesco. Buku Unesco memang menawarkan tentang praktik-praktik profesional seorang jurnalis yang harus dilalui dari magang, dan seterusnya. Seorang wartawan harus memiliki banyak ilmu. “Jika demikian, kurikulum seperti apa yang perlu disusun untuk mencetak wartawan dengan kompetensi yang cukup kompleks sebagaimana tuntutan profesionalisme jurnalis masa kini dan masa depan?” sambung Henri.

Paling tidak, kata Henri, buku Unesco bisa menjadi panduan dalam menyusun kurikulum bagi pendidikan jurnalisme di perguruan tinggi maupun secara in-house di setiap perusahaan media cetak. Satu hal penting yang disoroti Henri adalah menyangkut persoalan etika. ”Etika berada di wilayah personal. Ketika wilayah personal ini bertemu dengan lingkungan perusahaan tempat seorang jurnalis bekerja, maka di situlah etika personal tadi akan berhadapan dengan etika struktural yang berasal dari manajemen perusahaan.” Perbenturan etika personal versus etika struktural ini perlu perhatian khusus untuk dijadikan bahan dalam kurikulum pendidikan jurnalisme. Agar persoalan etika tidak hanya berhenti dalam discourse, melainkan mampu menjelma dalam praksis sehari-hari di lingkungan jurnalis.

Sementara itu, Zulkarimein Nasution menegaskan bahwa buku Unesco ini sekadar sebuah model. “Sebagai sebuah model, tentu buku ini tidak bisa ditiru mentah-mentah dalam merancang sebuah kurikulum pendidikan jurnalisme. Ia lebih sebagai alternatif untuk memberikan masukan-masukan saja,” ungkap pengajar Program Studi Jurnalisme di FISIP, Universitas Indonesia, ini.

Adapun M Ridlo ‘Eisy lebih banyak menyorot masalah kesenjangan antara keluaran perguruan tinggi ilmu komunikasi atau jurnalisme dengan yang bukan berlatar belakang jurnalisme. “Hanya sedikit wartawan di Indonesia yang berasal dari disiplin ilmu komunikasi atau jurnalisme,” paparnya. Sebuah tanggapan lugas justru datang dari Marah Sakti Siregar, salah satu peserta diskusi. “Konsep buku Unesco ini sangat exellence, karena berupaya menegakkan kembali roh jurnalisme yang sejati agar tidak berada di bawah ”ketiak” komunikasi. Saat ini ada penyamaran antara jurnalisme dengan komunikasi, pekerjaan wartawan disamarkan dengan pekerjaan komunikasi biasa.”

Masih Marah Sakti, ”Pekerjaan wartawan adalah pekerjaan watch dog. Jurnalis adalah orang-orang yang mau bekerja untuk membela masyarakat yang terpinggirkan, terbelakang, untuk publik, dan bukannya untuk mengabdi kepada penguasa.”

Di penghujung acara, saya membagi peserta menjadi dua kelompok, untuk menyusun rekomendasi bagi lembaga pendidikan jurnalisme maupun kepada penerbit pers. ***

Rekomendasi Kelompok Jalur Akademisi:

1. Mengulang atau menyampaikan kembali surat dari pengurus SPS Pusat kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, yang ditembuskan kepada rektor-rektor yang memiliki jurusan jurnalistik serta asosiasi pendidikan, untuk berdialog mengenai kurikulum pendidikan jurnalisme.
2. Menyampaikan kepada Komisi I dan Komisi X DPR yang antara lain membidangi masalah pers, tentang perlunya perhatian terhadap School of Journalism.
3. Status atau level pendidikan jurnalistik ditingkatkan menjadi fakultas di Perguruan Tinggi.
4. Tolok ukur yang digunakan untuk akreditasi Perguruan Tinggi tidak menjadi hambatan untuk pengembangan kurikulum jurnalistik.
5. Mendesak kepada seluruh Perguruan Tinggi yang memiliki jurusan jurnalistik untuk membenahi dan menata ulang SDM dan rasio pengajar berbanding mahasiswa serta fasilitas lainnya.
6. Menganjurkan lembaga pendidikan Non Jurnalistik yang mempunyai mata kuliah jurnalistik agar merujuk pada kurikulum model UNESCO.
7. Lembaga-lembaga Pendidikan Jurnalistik Non Perguruan Tinggi agar  mendayagunakan kurikulum dan membenahi tenaga kerjanya.
8. Lembaga-lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jurusan/prodi jurnalistik diingatkan untuk menjaga kualitas proses pendidikan dan mutu lulusannya.

Anggota Kelompok:
1. Rahmi Rizal (Majalah UMMI).
2. Paulus Sulasdi (Harian WARTA KOTA).
3. Audrin (Tabloid PULSA).
4. FA. Santoso (Harian KOMPAS).
5. Avsal (Harian SUARA PEMBARUAN).
6. Maskun Iskandar (Lembaga Pers Dr Sutomo).
7. M. Ihsan (Majalah WARTA EKONOMI).
8. Willy Pramudya (Aliansi Jurnalis Independen)
9. Mahya Ramdhani (Harian PELITA).

Rekomendasi Kelompok Jalur Praktisi:
A. Untuk the next  journalist:
1. Roh jurnalisme harus ditegakkan melalui sebuah kurikulum yang tegas mendudukkan posisi  profesionalisme wartawan. Bahwa wartawan profesional itu bekerja untuk kepentingan masyarakat/rakyat yang terpinggirkan.
2. Menegakkan aturan yang tegas dan mampu mencegah  pemilik media mengarahkan wartawan  sepenuhnya untuk kepentingannnya atau kelompoknya.
3. Perlu ada visi dan misi yang ideal dan jelas dari pendidikan dan profesi jurnalisme.  Bahwa media berperan sebagai  alat sepenuhnya  untuk kepentingan publik
4. Perlu standar pendidikan jurnalisme yang jelas dan baku.
5. Perlu penegakan etika profesi dan revitalisasi kode etik jurnalistik agar sesuai dengan perkembangan zaman.
6. Wartawan wajib memiliki kompetensi seperti tercantum dalam panduan kurikulum Unesco.
7. Memfokuskan kurikulum pendidikan  jurnalisme dengan tetap berbasis kompetensi.
8. Perlu penajaman kategori dan karakteristik jurnalistik cetak, televisi, radio, dan online.
9. Membangun karakter jurnalis yang berpikir kritis dan logis.

B. Untuk the existing journalist:
1. Terus mengupayakan lewat berbagai cara (pelatihan atau diklat)untuk meningkatkan profesionalisme wartawan.
2. Perlu penguatan peran atau kinerja dari institusi pengawas media, organisasi  wartawan, dan organiasi perusahaan pers untuk  mengarahkan wartawan menjadi pekerja profesional.
3. Mendorong semua media untuk meratifikasi regulasi perusahaan media yang sehat di bawah pengawasan Dewan Pers.
4. Perusahaan/penerbit pers agar lebih memperhatikan jenjang karier dan kualitas kesejahteraan wartawan.

Jakarta,  20 Oktober  2009
Kelompook II

1. Marah Sakti Siregar (Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat).
2. A Hamid Dipopramono (Harian JURNAL NASIONAL).
3. Hari G (Harian INVESTOR DAILY).
4. Endang Werdiningsih (Majalah KARTINI).
5. Melly Trirahmi (Majalah KARTINI).
6. Siti Afifiyah (Tabloid WANITA INDONESIA).
7. Yohannes Widada (Harian MEDIA INDONESIA).
8. Muhammad Yulius (ANNIDA Online).
Photo Diskusi Buku Unesco di Hotel Marcopolo Jakarta
Jika demikian, apa yang salah dengan dunia jurnalisme di Indonesia? Dari mana mesti memulai upaya perbaikan? Salah satunya tak lain dari sistem pendidikan jurnalisme. Lebih khusus lagi bisa bermula dari penyusunan kurikulum.
Adalah Unesco, sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menaruh concern terhadap pengembangan kurikulum jurnalisme ini. Tahun 2007 lalu, Unesco menerbitkan sebuah buku berjudul “Model Curricula for Journalism Education”. Buku ini disusun oleh 22 pakar jurnalisme dari berbagai negara seluruh dunia, mewakili setiap region. Tahun ini, buku dimaksud sedang diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia oleh Unesco dengan judul “Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Jurnalisme”. Sebagai salah satu cara menyosialisasikan berbagai gagasan dalam buku ini, kantor saya, Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat bekerjasama dengan Unesco Indonesia, mengadakan diskusi buku tersebut di empat kota besar –Jakarta, Surabaya, Medan, dan Jogjakarta.
Jakarta, mendapat kesempatan pertama sebagai tuan rumah diskusi, yang diselenggarakan Selasa (20/10) di hotel Marcopolo, Menteng. Sekitar 20-an peserta diskusi berasal dari penerbit media cetak dan, lembaga pendidikan jurnalisme, dan organisasi wartawan, menghadiri acara ini. Tiga narasumber tampil membawakan catatan terhadap buku Unesco ini. Mereka adalah Henri Subiakto, Staf Ahli Menkominfo, Zulkarimein Nasution dari Asosiasi Pendidikan Jurnalisme Indonesia, dan M Ridlo ‘Eisy, Ketua Harian SPS Pusat.
“Buku ini menjadi penting, ketika profesionalisme dan kapabilitas wartawan dalam meliput banyak hal ”masih lemah”. Seperti munculnya banyak kritik terhadap liputan bencana yang dianggap kurang etis dengan menayangkan korban bencana secara transparan,” ujar Henri mengawali komentarnya terhadap isi buku Unesco. Buku Unesco memang menawarkan tentang praktik-praktik profesional seorang jurnalis yang harus dilalui dari magang, dan seterusnya. Seorang wartawan harus memiliki banyak ilmu. “Jika demikian, kurikulum seperti apa yang perlu disusun untuk mencetak wartawan dengan kompetensi yang cukup kompleks sebagaimana tuntutan profesionalisme jurnalis masa kini dan masa depan?” sambung Henri.

Paling tidak, kata Henri, buku Unesco bisa menjadi panduan dalam menyusun kurikulum bagi pendidikan jurnalisme di perguruan tinggi maupun secara in-house di setiap perusahaan media cetak. Satu hal penting yang disoroti Henri adalah menyangkut persoalan etika. ”Etika berada di wilayah personal. Ketika wilayah personal ini bertemu dengan lingkungan perusahaan tempat seorang jurnalis bekerja, maka di situlah etika personal tadi akan berhadapan dengan etika struktural yang berasal dari manajemen perusahaan.” Perbenturan etika personal versus etika struktural ini perlu perhatian khusus untuk dijadikan bahan dalam kurikulum pendidikan jurnalisme. Agar persoalan etika tidak hanya berhenti dalam discourse, melainkan mampu menjelma dalam praksis sehari-hari di lingkungan jurnalis.

Sementara itu, Zulkarimein Nasution menegaskan bahwa buku Unesco ini sekadar sebuah model. “Sebagai sebuah model, tentu buku ini tidak bisa ditiru mentah-mentah dalam merancang sebuah kurikulum pendidikan jurnalisme. Ia lebih sebagai alternatif untuk memberikan masukan-masukan saja,” ungkap pengajar Program Studi Jurnalisme di FISIP, Universitas Indonesia, ini.

Adapun M Ridlo ‘Eisy lebih banyak menyorot masalah kesenjangan antara keluaran perguruan tinggi ilmu komunikasi atau jurnalisme dengan yang bukan berlatar belakang jurnalisme. “Hanya sedikit wartawan di Indonesia yang berasal dari disiplin ilmu komunikasi atau jurnalisme,” paparnya. Sebuah tanggapan lugas justru datang dari Marah Sakti Siregar, salah satu peserta diskusi. “Konsep buku Unesco ini sangat exellence, karena berupaya menegakkan kembali roh jurnalisme yang sejati agar tidak berada di bawah ”ketiak” komunikasi. Saat ini ada penyamaran antara jurnalisme dengan komunikasi, pekerjaan wartawan disamarkan dengan pekerjaan komunikasi biasa.”
Masih Marah Sakti, ”Pekerjaan wartawan adalah pekerjaan watch dog. Jurnalis adalah orang-orang yang mau bekerja untuk membela masyarakat yang terpinggirkan, terbelakang, untuk publik, dan bukannya untuk mengabdi kepada penguasa.”
Di penghujung acara, saya membagi peserta menjadi dua kelompok, untuk menyusun rekomendasi bagi lembaga pendidikan jurnalisme maupun kepada penerbit pers. ***
 

Rekomendasi Kelompok Jalur Akademisi:
1. Mengulang atau menyampaikan kembali surat dari pengurus SPS Pusat kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, yang ditembuskan kepada rektor-rektor yang memiliki jurusan jurnalistik serta asosiasi pendidikan, untuk berdialog mengenai kurikulum pendidikan jurnalisme.
2. Menyampaikan kepada Komisi I dan Komisi X DPR yang antara lain membidangi masalah pers, tentang perlunya perhatian terhadap School of Journalism.
3. Status atau level pendidikan jurnalistik ditingkatkan menjadi fakultas di Perguruan Tinggi.
4. Tolok ukur yang digunakan untuk akreditasi Perguruan Tinggi tidak menjadi hambatan untuk pengembangan kurikulum jurnalistik.
5. Mendesak kepada seluruh Perguruan Tinggi yang memiliki jurusan jurnalistik untuk membenahi dan menata ulang SDM dan rasio pengajar berbanding mahasiswa serta fasilitas lainnya.
6. Menganjurkan lembaga pendidikan Non Jurnalistik yang mempunyai mata kuliah jurnalistik agar merujuk pada kurikulum model UNESCO.
7. Lembaga-lembaga Pendidikan Jurnalistik Non Perguruan Tinggi agar mendayagunakan kurikulum dan membenahi tenaga kerjanya.
8. Lembaga-lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jurusan/prodi jurnalistik diingatkan untuk menjaga kualitas proses pendidikan dan mutu lulusannya.

Anggota Kelompok:
1. Rahmi Rizal (Majalah UMMI).
2. Paulus Sulasdi (Harian WARTA KOTA).
3. Audrin (Tabloid PULSA).
4. FA. Santoso (Harian KOMPAS).
5. Avsal (Harian SUARA PEMBARUAN).
6. Maskun Iskandar (Lembaga Pers Dr Sutomo).
7. M. Ihsan (Majalah WARTA EKONOMI).
8. Willy Pramudya (Aliansi Jurnalis Independen)
9. Mahya Ramdhani (Harian PELITA).

Rekomendasi Kelompok Jalur Praktisi:
A. Untuk the next journalist:
1. Roh jurnalisme harus ditegakkan melalui sebuah kurikulum yang tegas mendudukkan posisi profesionalisme wartawan. Bahwa wartawan profesional itu bekerja untuk kepentingan masyarakat/rakyat yang terpinggirkan.
2. Menegakkan aturan yang tegas dan mampu mencegah pemilik media mengarahkan wartawan sepenuhnya untuk kepentingannnya atau kelompoknya.
3. Perlu ada visi dan misi yang ideal dan jelas dari pendidikan dan profesi jurnalisme. Bahwa media berperan sebagai alat sepenuhnya untuk kepentingan publik
4. Perlu standar pendidikan jurnalisme yang jelas dan baku.
5. Perlu penegakan etika profesi dan revitalisasi kode etik jurnalistik agar sesuai dengan perkembangan zaman.
6. Wartawan wajib memiliki kompetensi seperti tercantum dalam panduan kurikulum Unesco.
7. Memfokuskan kurikulum pendidikan jurnalisme dengan tetap berbasis kompetensi.
8. Perlu penajaman kategori dan karakteristik jurnalistik cetak, televisi, radio, dan online.
9. Membangun karakter jurnalis yang berpikir kritis dan logis.

B. Untuk the existing journalist:
1. Terus mengupayakan lewat berbagai cara (pelatihan atau diklat)untuk meningkatkan profesionalisme wartawan.
2. Perlu penguatan peran atau kinerja dari institusi pengawas media, organisasi wartawan, dan organiasi perusahaan pers untuk mengarahkan wartawan menjadi pekerja profesional.
3. Mendorong semua media untuk meratifikasi regulasi perusahaan media yang sehat di bawah pengawasan Dewan Pers.
4. Perusahaan/penerbit pers agar lebih memperhatikan jenjang karier dan kualitas kesejahteraan wartawan.

Jakarta, 20 Oktober 2009
Kelompook II

1. Marah Sakti Siregar (Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat).
2. A Hamid Dipopramono (Harian JURNAL NASIONAL).
3. Hari G (Harian INVESTOR DAILY).
4. Endang Werdiningsih (Majalah KARTINI).
5. Melly Trirahmi (Majalah KARTINI).
6. Siti Afifiyah (Tabloid WANITA INDONESIA).
7. Yohannes Widada (Harian MEDIA INDONESIA).
8. Muhammad Yulius (ANNIDA Online).

Senin, 08 Desember 2008

Gaya melow di Pekanbaru… (part-4)



Suasana debat apbn tk SMA di Pekanbaru
Suasana debat apbn tk SMA di Pekanbaru
Sepertihalnya di Palembang, program Olimpiade Membaca APBN Tk SMA 2008, untuk kali pertama juga merambah di kota Pekanbaru. Jujur, saya tidak menyangka, atensi anak-anak SMA di Pekanbaru dan sekitarnya akan lumayan tinggi. Ini menilik tradisi lisan alias berdebat belum pernah saya dengar menjadi sebuah tradisi panjang di bumi Lancang Kuning. Yang saya tahu persis, tanah Melayu satu ini memang kaya dengan para pemantun. Siapa yang tak tersajung jika diajak bercakap dengan kawan-kawan di Pekanbaru. Pasalnya, setiap berdialog, acap terdengar senandung pantun dari sang pembicara. Disamping pantun, tradisi menulis di tanah Melayu cukup dikenal luas.
Namun, gambaran saya sebelumnya yang sempat rada under estimated atas animo peserta lomba debat dan menulis artikel tentang APBN di Pekanbaru, luluh lantak tak bersisa setetes pun setelah event digelar. Tatkala technical meeting kami lakukan tanggal 30 Oktober 2008 di aula kantor Dinas Pendidikan Propinsi Riau, saya menaksir paling banter akan menghasilkan peserta debat di kisaran 20-an tim dan peserta artikel kurang dari 30 orang.
Hampir tiga minggg kemudian, ketika event kami gelar di Gedung Juang, Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru tanggal 20 – 21 Nov 2008, justru peserta luber…ber…ber…!!! Tercatat 37 karya artikel dari 18 SMA se-Pekanbaru dan sekitarnya ikut ajang ini plus 38 tim debat dari 21 SMA di wilayah tersebut. Jelas ini menggembirakan bin menyenangkan.
Sejumlah karya artikel di Pekanbaru cukup menarik perhatian saya. Beberapa diantara peserta, saya amati pernah menyabet penghargaan-penghargaan lomba menulis artikel dalam event lain yang diselenggarakan di daerah ini. Catatan panjang prestasi sejumlah peserta itu, tak membuat saya dan dua dewan juri artikel lainnya dari Depkeu dan Universitas Riau, sebagai bahan pertimbangan.
Akhirnya, setelah meneliti dan mendengar presentasi mereka yang masuk nomintor 10 besar, kami memutuskan Pratiwi dari SMAN 1 Pekanbaru dengan judul artikel “Kiat-kiat Menaikkan  Penerimaan Pajak” sebagai juara I. Disusul kemudian sebagai runner up dan juara ketiga adalah Matra Anugraha (SMA Islam As-Shofa Pekanbaru) serta Timmy Richardo (SMA Santa Maria Pekanbaru). Urutan keempat sampai sepuluh diraih oleh Hendra Yohanes (SMA Kalam Kudus Pekanbaru), Fajar Kurnia (SMAN 1 Pekanbaru), Syahni Tiska (SMA Islam As-Shofa Pekanbaru), Devin Ariyanto Putra (SMAN 8 Pekanbaru), Yuliana (SMA Santa Maria Pekanbaru), Amrinal (SMAN 1 Tualang), dan M Arifuddin (SMAN 11 Pekanbaru).
Pada kategori lomba debat, sejak babak penyisihan hingga semifinal, saya mengamati suasana dan tempo pertandingan kurang menggigit. Saya kira ini akibat kultur masyarakat bumi Lancang Kuning tadi yang rada-rada “melow”. Tidak “sekeras” masyarakat di Jakarta maupun Palembang. Untunglah saat babak final yang mempertemukan tiga tim peringkat teratas dari babak semifinal, suasana dan tensi lomba bisa kami naikkan. Kebetulan saya ikut tandem menjadi “moderator” mendampingi moderator asli.
Salah satu isu menarik yang saya angkat di final kepada para peserta adalah komentar dan sikap mereka terhadap kasus PHK 1000 karyawan yang dilakukan oleh Riau Pulp and Paper (RAPP), sebuah perusahaan bubur kertas yang berbasis di Riau. Ini menarik sekaligus memiliki asas proksimitas yang kuat bagi masyarakat Riau, khususnya di Pekanbaru. Saya tanyakan, seandainya RAPP selama ini dikenal sebagai pembayar pajak yang besar dan tertib, apa yang akan dilakukan para finalis seandainya mereka adalah otoritas pemerintahan pusat? Apakah akan memberi insentif berupa penangguhan pajak yang harus dibayarkan RAPP sampai beberapa bulan ke depan? Atau justru memberi bantalan ekonomi bagi para karyawan yang di-PHK itu, agar tetap memiliki daya beli dan dana mencukupi selama beberapa waktu mendatang?
Jadilah perdebatan pun semakin seru dan meruncing. Ada yang memilih memberi bantalan ekonomi kepada para karyawan korban PHK, tapi ada pula yang memberikan pendapat agar pemerintah pusat memberi insentif berupan penangguhan sementara pembayaran pajak2 dari RAPP. Walhasil, setelah berdebat lk 25 menit, tersebutlah tim SMAN 1 Pekanbaru sebagai jawara, menyisihkan tim SMAK Pertanian Pekanbaru dan SMAN 11 Pekanbaru, yang masing-masing menjadi runner up dan juara ketiga.
Peringkat 4 – 10 diraih oleh tim dari SMAN 1 Minas, SMAN 8 Pekanbaru, SMAN 6 Pekanbaru, SMAN 4 Pekanbaru, SMAN Plus, SMA Kalam Kudus Pekanbaru, dan SMAN 2 Pekanbaru. Babak semifinal dan final lomba debat di Pekanbaru kebetulan diadakan pada hari Jumat, sehingga kami rada terdesak waktu, supaya pas sebelum waktu salat Jumat acara bisa rampung. Kebetulan hari itu juga, Jumat (21/11), berlangsung pelantikan Gubernur Riau terpilih.
Malam itu juga, saya bersama kawan-kawan dari kantor kembali ke Jakarta, untuk mempersiapkan event berikutnya di Banjarmasin, yang berlangsung pada tanggal 24 – 25 Nov 2008. ***

“Kota Pempek” giliran kota kedua… (part-3) Desember 8, 2008 oleh andibasopawiloi

Suasana lomba debat tentang APBN Tk SMA 2008 di Palembang
Suasana lomba debat tentang APBN Tk SMA 2008 di Palembang
Jika Jakarta tahun lalu sudah menjadi destinasi Olimpiade Membaca APBN Tk SMA 2008, justru Kota “Pempek” Palembang, tahun ini baru pertama kali menjadi tuan rumah. Animonya? Woooowww…, sungguh luar biasa..!!
Sebelum event di Palembang kami gelar, terlebih dahulu kami hadir di Palembang tanggal 28 Oktober 2008 untuk mengadakan technical meeting, yang dilaksanakan di gedung Graha Pena, kantor Harian Sumatera Ekspres Grup, Jalan Kolonel Berlian. Ruang rapat harian Sumatera Ekspres yang berukuran 5 x 6 meter persegi, tak cukup menampung calon peserta Olimpiade Membaca APBN yang berjubel memenuhi arena technical meeting.
Dan, event di Palembang kemudian kami gelar pada tanggal 17 – 18 November 2008, berlokasi di aula Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan, Jl. Kapten Rivai. Tiga puluh delapan tim debat dari 22 SMA se-Palembang plus 28 karya artikel dari 14 SMA, mengikuti kegiatan ini. Total ada 142 peserta yang tampil, 100 suporter, serta 36 guru pendamping ikut terlibat.
Duo Laely n Andi dari unit event organizer Harian Sumatera Ekspres, yang menjadi sekondan kami sebagai panitia lokal, betul-betul sangat membantu kelancaran acara di Palembang yang didukung penuh oleh Sumatera Ekspres Grup ini. Tampil sebagai juara 1 – 3 lomba menulis artikel di Palembang adalah Resty Widyanty (SMA Plus Negeri 17), Nyayu Fathonah (SMAN 2), dan Sabina Anjani (SMAN 6).
Sementara peringkat 4 – 10 masing-masing diduduki oleh Melly Afrissyah (SMAN 6), Gita Rahmi (SMAN 3), Ayu Prestian (SMAN 3), Mgs. M Tanthowi Tom (SMA Plus Negeri 17), Dian Purnama Sari (SMA Nurul Qomar), Fariddy Muhammad (SMAN 1), dan Maya Utami (SMAN 3).
Sedangkan penguasa lomba debat adalah SMAN 6 (Juara 1), SMAN 19 (Juara 2), dan SMAN 21 (Juara 3). Sementara peringkat 4 – 10 direbut oleh tim dari SMA Plus Negeri 17, SMAN 3, SMAN 1, SMAN 21, SMAN 4, SMA Xaverius 4, dan SMAN 3.
Kelar acara di hari kedua, saya pun sempatkan mampir membeli oleh-oleh berupa Pempek Candy di Jalan Sudirman, tepatnya satu kompleks dengan Hotel Anugerah, tak jauh dari tempat saya dan kawan-kawan menginap di hotel Sanjaya.
Selasa (18/11) malam itu juga saya bersama Kukuh Sanyoto, kolega saya di kantor, kembali ke Jakarta, untuk bersiap esok (19/11) siang harinya terbang ke Pekanbaru guna acara serupa. ***

Dari Jakarta, kami mulai… (part-2)


Perjalanan cukup panjang, sekitar 1,5 bulan “dagang APBN ke anak-anak SMA”, saya mulai dari Jakarta. Tanggal 25 Oktober, technical meeting untuk calon peserta dari Jakarta, diadakan di kantor Harian Bisnis Indonesia, di kawasan Karet, Jakarta Selatan. Sebelumnya, kami kirimkan undangan kepada para kepala sekolah se-DKI Jakarta. Undangantersebut berisi tentang waktu dan lokasi technical meeting, lembar ketentuan lomba, serta forumulir pendaftaran. Saat technical meeting, panitia pusat menyampaikan secara rinci teknis pelaksanaan lomba, lengkap dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi seluruh peserta. Selama technical meeting inilah, seluruh pertanyaan yang menyangkut hal-ikwal lomba debat dan menulis artikel meluncur dari calon peserta. Pertanyaan penting yang terekam oleh panitia antara lain sebagai berikut:
Apa model debat yang diselenggarakan? Apakah berbentuk debat satu lawan satu, saling mendebat antartim? Atau hanya perdebatan antartim dengan dewan juri? Apakah metodologi penulisan artikel seperti penulisan artikel populer untuk media massa, atau seperti paper ilmiah? Sebagai bahan untuk penulisan artikel dan debat, panitia memberi bekal kepada seluruh calon peserta berupa satu keping VCD berisi tayangan dokumenter mengenai APBN, flyer yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan lomba, dan flyer bahan tentang APBN dari Departemen Keuangan. Di luar itu, calon peserta juga disarankan untuk membaca website Depkeu di alamatwww.depkeu.go.id, membaca sejumlah peraturan perundangan terkait dengan anggaran negara, serta –tak kalah penting—membaca pemberitaan di koran selama kurun dua bulan terakhir, yang mengulas tentang APBN.
Tibalah saat lomba berlangsung di Jakarta. Kami memilih lokasi di aula Pusdiklat Perpustakaan Nasional, di Jalan Medan Merdeka Selatan, persis di sebelah kiri gedung Lemhannas. Event lomba debat di Jakarta ini kami selenggarakan tanggal 13 – 14 November 2008, diikuti oleh 32 tim debat dari 21 SMA se-DKI Jakarta. Sementara lomba menulis artikel diikuti oleh 33 peserta dari 19 sekolah. Jumlah itu naik dibanding tahun lalu, yang hanya diikuti oleh 31 tim debat dari 16 sekolah dan 27 karya tulis dari 12 sekolah.
Total jenderal, kegiatan Olimpiade Membaca APBN Tk SMA 2008 di Jakarta diikuti oleh 126 peserta plus 35 guru pendamping, serta menghadirkan sekitar 100 suporter. Keluar sebagai juara I lomba debat adalah tim dari SMA Islam Al-Izhar Pondok Labu. Urutan berikutnya dari ranking 2 sampai 10 adalah tim dari SMAK 3 Penabur, SMAN 39, SMA Jacobus, SMAN 98, SMAN 62, SMAN 29, SMAN 62, SMA Seruni Don Bosco, dan SMAN 55.
Sementara juara I lomba menulis artikel disabet oleh Anastasia Olivia dari SMAK 3 Penabur. Selanjutnya urutan kedua hingga sepuluh diduduki oleh masing-masing Dito Wijanarko (SMAN 28), Indira Anindya Pambudy (SMA Islam Al-Izhar Pondok Labu), Felynne Claudia (SMAK 3 Penabur), Feilica Chandradinata (SMAK 3 Penabur), Novia Melany Simanjuntak (SMA Seruni Don Bosco), Nindya Saraswati (SMAN 6), Panji Bima Setiawan (SMAN 39), Muh Arif Resa (SMAN 39), dan Adwina Putri (SMA Diponegoro). ***