Mengenang Peristiwa MALARI (Malapetaka Limabelas Januari) Yang Bertepatan Hari Ini.....

Media Pembaharuan Makassar, - Makassar, - Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara.

Kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan. Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Jabatan Asisten Pribadi Presiden dibubarkan. Kepala Bakin, Sutopo Juwono digantikan oleh Yoga Soegomo.

Dalam peristiwa Malari Jenderal Ali Moertopo menuduh eks PSII dan eks Masyumi atau ekstrem kanan adalah dalang peristiwa tersebut. Tetapi setelah para tokoh peristiwa Malari seperti Syahrir dan Hariman Siregar diadili, tidak bisa dibuktikan bahwa ada sedikitpun fakta dan ada seorangpun tokoh eks Masyumi yang terlibat di situ. Belakangan ini barulah ada pernyataan dari Jenderal Soemitro (almarhum) dalam buku Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jendral Soemitro dan Peristiwa Malari bahwa ada kemungkinan kalau justru malahan Ali Moertopo sendiri dengan CSIS-nya yang mendalangi peristiwa Malari

Pada pertengahan Januari 1974, ketika hari masih sangat pagi, Hariman Siregar dibangunkan dari selnya di Rumah Tahanan Militer Budi Utomo, Jakarta Pusat. Sudah dua hari ia ditahan di sana karena dituduh terlibat dalam peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974, yang dikenal dengan sebutan Peristiwa Malari.

Pagi itu, Hariman diperbolehkan keluar dari sel sebentar untuk pergi ke Rumah Sakit St. Carolus, karena Sriyanti, istrinya, dalam kondisi mencemaskan ketika hendak melahirkan anak kembar. Pada saat Hariman sampai di rumah sakit, kabar sedih menerpa: bayi kembar yang baru saja dilahirkan Sriyanti telah meninggal. Esok harinya, Sriyanti pun mengalami koma sebelum akhirnya mengalami hilang ingatan untuk selamanya. Beberapa waktu kemudian, Kalisati Siregar, ayah Hariman, juga meninggal.

Barangkali, itulah masa-masa terberat bagi sosok Hariman Siregar. Setelah dipenjara rezim Soeharto, ia mesti kehilangan anak, ayah, sekaligus menyaksikan istrinya sakit berkepanjangan. “Kalau ingat masa itu, gue jengkel. Membicarakan ini rasanya tidak menyenangkan. Bayarannya tidak imbang. Semuanya sudah habis,” kata Hariman mengomentari masa-masa suram itu.

Kesedihan berat yang menimpa Hariman itulah yang menjadi kisah pembuka dalam buku Hariman & Malari ini. Buku ini merupakan biografi yang ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Bukan memoar yang mengambil sudut pandang orang pertama, yang belakangan marak. Diterbitkan Q-Communication–yang beberapa kali menerbitkan buku biografi tokoh ternama–buku ini ditulis Imran Hasibuan, Airlambang, dan Yosef Rizal dan diterbitkan pada Januari 2011.

Secara garis besar, ada empat bagian dalam buku ini. Bagian pertama berisi kisah hidup Hariman. Bagian kedua menyuguhkan galeri foto. Bagian ketiga menampilkan komentar para tokoh ihwal sosok Hariman. Sedangkan bagian terakhir mengetengahkan sejumlah tulisan Hariman.

Dalam literatur gerakan mahasiswa di Indonesia, nama Hariman Siregar selalu diidentikkan dengan Peristiwa Malari. Sebagaimana banyak diketahui, Malari adalah julukan yang mencakup dua peristiwa yang berdekatan waktu, meski belum tentu berkaitan. Peristiwa pertama adalah demonstrasi besar-besaran mahasiswa di Jakarta pada 15 Januari 1974.

Aksi itu terutama berkaitan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, ke Indonesia. Pada hari itu, ratusan mahasiswa dan pelajar melakukan long march dari Universitas Indonesia (UI) di Salemba, Jakarta Pusat, ke Universitas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat.

Tujuan utama aksi itu sesungguhnya menuntut pemerintah mengubah kebijakan pembangunan dan ketergantungan pada modal asing. Selain itu, juga mendesak penguasa menangani secara serius berbagai penyelewengan dan korupsi yang kian merajalela serta penguatan lembaga penyalur pendapat rakyat. Di Trisakti, mereka melakukan mimbar bebas hingga sore hari.

Pada saat hampir bersamaan, terjadi peristiwa kedua, yakni kerusuhan massal di sejumlah sudut kota Jakarta. Massa melakukan pembakaran, perusakan, dan penjarahan terhadap sejumlah gedung. Dalam kerusuhan yang berlangsung selama dua hari itu, 11 orang meninggal, ratusan mobil dan sepeda motor rusak, serta lebih dari 100 gedung dan bangunan hangus dibakar. Meski para tokoh mahasiswa menyatakan kerusuhan itu tidak ada kaitannya dengan demonstrasi mahasiswa, pemerintah tetap menangkap sejumlah pentolan mahasiswa.

Sebagai Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar ada dalam daftar utama target penangkapan. Dalam pengadilan yang digelar untuknya, ia divonis enam tahun penjara (walaupun prakteknya ia hanya dipenjara kurang dari tiga tahun) karena dianggap melakukan tindakan subversi, yakni merongrong haluan negara.

Setelah dibebaskan dari penjara, naluri aktivis Hariman tidak surut. Ia kembali terlibat menyokong gerakan mahasiswa 1978 yang menolak Soeharto sebagai presiden kembali. Setelah itu, nama pria kelahiran Padang Sidempuan, Sumatera Utara, 1 Mei 1950, itu memang tak bisa dilepaskan dari dunia pergerakan hingga sekarang.

Namun, sejatinya, pelekatan Peristiwa Malari di belakang nama Hariman tidaklah tepat. Sebab, faktanya, kerusuhan yang diwarnai pencurian, pembakaran, dan terbunuhnya belasan orang itu merupakan aksi yang sama sekali terpisah dari gerakan mahasiswa ketika itu. Kerusuhan itu juga tidak bisa dibilang 100% inisiatif masyarakat Jakarta yang mendukung aksi-aksi mahasiswa, melainkan lebih cenderung ada tangan ketiga yang menggerakkannya.

Seperti kesaksian mantan Panglima Kopkamtib Jenderal (purnawirawan) Soemitro dalam memoarnya. Menurut dia, kelompok “jaringan intel lepas” Opsus (Operasi Khusus) di bawah komando Ali Moertopo yang paling bertanggung jawab atas peristiwa kelam itu. Ia menunjuk serangkaian rapat rahasia kelompok itu yang dilakukan beberapa kali menjelang Peristiwa Malari pecah. Dengan kesaksian ini, tampak bahwa Hariman hanyalah kambing hitam tragedi nasional itu. Jadi, bila menyebut Hariman sebagai tokoh sentral Peristiwa Malari, sama saja dengan membenarkan pengambinghitaman tersebut.

Buku Hariman & Malari mengisahkan dengan cukup rinci bagaimana jejak politik Hariman dimulai, perkembangannya, hingga kondisinya pada masa setelah reformasi. Ia dibesarkan dalam keluarga yang berafiliasi pada Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ibunya pun cukup aktif dalam Gerakan Wanita Sosialis, organisasi onderbouw PSI. Bahkan, setelah berkeluarga, mertuanya yang sekaligus guru politiknya adalah tokoh partai itu: Prof. Dr. Sarbini Soemawinata.

Yang cukup menarik, ternyata pada masa awalnya menjadi aktivis, Hariman pernah dekat dengan Ali Moertopo, seorang asisten pribadi Presiden Soeharto. Dengan dukungan dari kelompok Ali Moertopo pula, Hariman berhasil meraih kursi Ketua Dewan Mahasiswa UI, mengalahkan pesaingnya dari Himpunan Mahasiswa Islam yang ketika itu sangat berpengaruh di UI. Meski begitu, segera setelah terpilih sebagai Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman menunjukkan independensinya dari Ali Moertopo.

Tragisnya, ia lalu menjadi korban dalam tarik-menarik rivalitas dua petinggi tentara di lingkaran kekuasaan ketika itu: Ali Moertopo di satu pihak dan Soemitro di pihak lain. Soemitro dicurigai membahayakan kedudukan Pak Harto dengan menggalang dukungan mahasiswa. Malah, dalam dokumen yang dikenal dengan Dokumen Ramadi disebutkan, Soemitro hendak merebut kekuasaan dari tangan Soeharto.

Dalam keterangan resminya ketika itu, pemerintah menyebutkan keterlibatan PSI dan Masyumi yang dicap sebagai kelompok ekstrem kanan dalam tragedi nasional itu. Hal itu disampaikan Presiden Soeharto dalam sidang kabinet dan pada saat bertemu dengan para pemimpin partai politik. Disebutkan pula keterlibatan mantan anggota Partai Nasional Indonesia poros Ali-Surachman dan kalangan tentara yang memiliki ambisi pribadi. Malah, lebih jauh, pemerintah menuding adanya dukungan pihak asing yang ikut menyusun rencana dan mendanai gerakan itu.

Kisah menarik lainnya adalah peran Hariman ketika B.J. Habibie menjadi presiden. Pada waktu itu, Hariman termasuk orang dekat dengan Habibie. Ia bahkan mengerahkan sejumlah rekan aktivisnya untuk mendukung Habibie menjelang sidang umum MPR pada Oktober 1999. Hariman berupaya agar anggota MPR menerima laporan pertanggungjawaban Habibie, sehingga kemungkinan Habibie menjadi presiden lagi terbuka lebar.

Tapi laporan pertanggungjawaban itu ditolak. Habibie memutuskan tidak maju sebagai calon presiden. Sejak itu hingga sekarang, Hariman berada di lingkar luar kekuasaan dengan mengelola Indonesian Democracy Monitor (Indemo). Seiring dengan perubahan zaman, Hariman tidak lagi memainkan peran sentral dalam politik Indonesia.

Penerbitan buku ini barangkali adalah bagian dari upaya mengingatkan bahwa Hariman pernah punya peran penting dalam sejarah Indonesia. Sebagai tugu pengingat, buku ini bisa dikatakan bagus, meski – seperti umumnya biografi– isi buku ini terlalu banyak puja-puji dan minim kritik.
Demikianlah Peristiwa Dan Tokoh Malari 15 Januari 1974.

Sumber:
http://rumahmimpi.net/2011/03/jejak-politik-hariman-siregar/
http://id.wikipedia.org/wiki/Malari
(ABS).

Berkunjung ke Bone, Kajati Sulsel-bar Dapat "Hadiah" Batu Permata

Media Pembaharuan Watampone, - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan Barat, Suhardi S.H., M.H melakukan kunjungan di Kabupaten Bone, Selasa (13/1/2015) malam.

Kunjungan tersebut dilakukan di Rumah Jabatan Bupati yang dihadiri oleh Bupati Bone, Kapolres, Kajari, dan Kepala SKPD Se- Kabupaten Bone. Kedatangan Kejati di Kabupaten Bone disambut dengan berbagai adat.
Dalam sambutannya, Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi memperkenalkan budaya dan adat Kabupaten Bone kepada Kejati, dan memperkenalkan benda-benda pusaka Bone tersebut.
Sementara itu, Kajati Sulsel, Suhardi mengharapkan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bone agar bekerja dengan baik.
Selain itu, mengharapkan kepada pejabat Kabupaten Bone agar bekerja dengan ikhlas, jujur sesuai dengan undang-undang agar tidak ada kasus di Kabupaten Bone.
Usai acara digelar, Bupati Bone memberikan cenderamata berupa batu permata lokal Bone kepada Kejati sebagai bentuk penghargaan. (ABS).

Ayu Sakit Sehingga Sidang Tertunda

Media Pembaharuan Makassar,- Terdakwa, Ayu Anggraini Chaidir dalam kasus dugaan pemalsuan akta pernikahan dengan agenda pemeriksaan saksi yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, (13/1) kemarin batal digelar karena sakit. Muhammad Damis, Ketau Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengatakan, batalnya digelar persidangan terhadap terdakwa lantaran yang bersangkutan sakit. Itu dibuktikan adanya surat keterangan sakit dari Rumah Sakit Pelamonia jika terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Siloam. "Ada surat keterangan dokter kalau yang bersangkutan sakit. Katanya sekarang terdakwa sementara dirawat di RS Siloam setelah dirujuk dari RS Pelamonia. Dia juga sudah empat kali dibantarkan sebelum dialihkan penahanannya," ucap Damis, kemarin.

Damis menuturkan, keempat kalinya dilakukan pembataran namun tidak ada kemajuan yang berarti. Saat ini kata dia, pihaknya sementara menunggu perkembangan kondisi kesehatannya. Namun, jika dikemudian hari tidak ada perubahan terdakwa akan ditahan kembali di rutan. "Kami lihat dulu perkembangannya, setelah dilakukan pengalihan tahanan. Kalau sampai memperhambat proses persidangan maka suatu saat akan dialihkan penahanannya menjadi tahanan rutan," jelasnya. Sementara itu, Aida Badji selaku korban menilai tindakan terdakwa itu hanya akal-akal saja. Karena, berapa kali sidang terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit. Bahkan korban mengakui jika terdakwa sengaja memperhambat persidangan. "Kami sangat keberatan melihat tindakawan terdakwa yang selalu memperhambat persidangan dengan alasan pura-pura sakit.

Padahal kami butuh kepastian hukum. Apalagi kasus ini sudah lama berproses di pengadilan, " jelasnya saat ditemui di Pengadilan Negeri Makassar, kemarin. Untuk mendapat kepastian hukum, Aida badji pun masukkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Surat yang dimaksukkan tersebut agar korban mendapat penjelasan dan transparansi atas pengalihan penahanan tiga terdakwa termasuk Ayu. Dalam kasus tersebut, Ayu yang juga pengacara itu dinilai melanggar pasal 266 ayat 1 juncto pasal 55 tentang menyuruh menyempatkan keterangan palsu. Dia diseret ke pengadilan bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu Antonius Husain Lewa, Ernawati Lewa, dan Johny Tambuna. Jaksa dalam dakwaannya menjelaskan, kasus ini bermula saat isri Antonius, Elisabeth Aida Baji mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan keduanya telah resmi bercerai. (ABS).

KSAD Akan Mundur jika Swasembada Pangan Tak Terwujud dalam 3 Tahun

Media Pembaharuan Jawa Barat,- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku optimistis bahwa TNI AD bisa membantu mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan. Jika target itu tidak terwujud, Gatot berjanji akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai KSAD.

"Apabila dalam waktu tiga tahun tidak bisa swasembada pangan, maka saya akan mengundurkan diri," ujar Gatot seusai menghadiri silaturahim KSAD dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) provinsi, kabupaten, kota, dan komponen masyarakat se-wilayah Jawa Barat dan Banten, di Graha Tirta Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (13/1/2015).

Janji ini merupakan bentuk komitmen Gatot dalam melaksanakan tugas Presiden Joko Widodo yang menargetkan bahwa Indonesia berswasembada pangan dalam waktu 3 tahun. Menurut Gatot, Presiden sudah memerintahkan semua pihak dalam TNI Angkatan Darat untuk membantu mewujudkan hal itu.

"Ini perintah Presiden, saya yakin ini sangat mungkin dan pasti bisa," katanya.

Gatot mengatakan, dulu seluruh jajaran Kodam pernah mengikuti kegiatan pelatihan swasembada pangan di Bone, Sulawesi Selatan.

"Hasilnya sangat signifikan, pada tahun 2008-2014 selalu meningkat. Target 2 juta ton terlampaui," katanya.

Hasil itu pun menjadi salah satu hal yang membuat pihaknya optimistis dalam mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.

"Kemarin 500 orang hadir untuk membicarakan runtutan swasembada pangan ini. Nanti pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Jawa Barat saat ini masih menjadi pemasok terbesar taraf nasional untuk padi. Menurut dia, Pemprov Jabar terus berupaya meningkatkan produksi pangannya dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang ditargetkan Presiden Jokowi dalam tiga tahun ke depan.

"Selama ini, Jabar jadi pemasok padi terbesar nasional, 18 persen lebih kurang. Sekarang ditargetkan lebih banyak dari itu. Kami optimis tambah 1,5 juta ton, target besar sampai 2 juta ton gabah kering giling," katanya.

Kini, lanjut Heryawan, Pemprov Jabar sedang memperluas lahan sawah, khususnya di Jabar bagian selatan. Pria yang akrab disapa Aher ini berharap, dengan dibantu oleh TNI, pihaknya dapat lebih memperkokoh kedaulatan pangan, khususnya di Jawa Barat.

"Mudah-mudahan dengan kerja sama dan bantuan dari TNI, target kita tercapai untuk memperkokoh, mempertahankan, dan menambah produksi pangan kita," harapnya.

Kerja sama Pemprov Jabar dan TNI ini ditandai dengan nota kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian yang ditandatangani bersama oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim. Penandatanganan dihadiri oleh KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersama unsur Forkopimda se-Jawa Barat dan Banten, di Graha Tirta Siliwangi, Selasa. (ABS).

Danny Pomanto Instruksikan Dinas PU Untuk Optimalkan Drainase

Media Pembaharuan Makassar, – Pemerintah Kota Makassar dibawah kendali Wali Kota Moh Ramdhan ‘Danny ‘ Pomanto dan Wakil Wali Kota Syamsu Rizal, MI terus memaksimalkan upaya penyelesaian masalah besar yang dihadapi kota Makassar yakni sampah, banjir dan macet. Selama delapan bulan masa pemerintahannya, pasangan ini mulai memperlihatkan kemampuan menanggulangi penderitaan warga karena genangan air, akibat curah hujan yang tinggi.

“Satgas Banjir, mampu kurangi genangan air pada hujan baru-baru ini,” kata Danny Pomanto seperti yang disampaikan Kabag Humas Pemkot Tenri A. Palallo mengapresiasi kecepatan kerja satgas genangan kecamatan dan Dinas PU Kota Makassar, diruang kerjanya, Selasa (13/1/2015).
Menurut Danny gerakan cepat atasi genangan, salah satu dari implementasi pelayanan publik. Tahun ini, kembali Dinas PU diinstruksikan untuk optimal mengurus drainase, agar manfaat yang dirasa saat ini, akan lebih terasa pada tahun berikutnya. Kerja pada satgas ini disebut Danny sebagai kerja pengabdian, karena di saat masyarakat berlindung saat hujan, mereka justru bergelut dengan air, mengurus selokan yang tersumbat timbunan sampah.
Tentang perintah Wali Kota, Dinas PU bersama jajarannya siap melaksanakan, dan kerja cepat.
“ Tim kami kerja maksimal, karena ini instruksi Wali Kota,” kata Kadis Pekerjaan Umum, Anshar saat dihubungi ditempat terpisah.
Untuk kelanjutan dari pekerjaan ini, PU berdasarkan system perencanaan kota, maka tahun anggaran 30 miliar untuk pembangunan drainase dengan empat belas titik, diantaranya Jl. Cokroaminoto Pasar Sentral, Gatot Subroto, Cokonuri, dan lokasi genangan jalan Nusantara dan sekitarnya.
Ada enam dari 14 titik merupakan lanjutan dari pembangunan sebelumnya. Karena tahun lalu dianggarakan, dilanjutkan pada tahun itu. Salah satunya drainase di Jl. Syech Yusuf, dan Abd Dg Sirua. (ABS).

Kepala Syahbandar Bajoe Gelar Perpisahan dengan Wartawan.

Media Pembaharuan Bone, - Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan (Syahbandar) Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Andi Abbas, menggelar pertemuan dengan awak media yang ada di Bone sebelum meninggalkan jabatannya Kepala Syahbandar Bone dan menduduki posisi barunya sebagai Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Biringkassi, Kabupaten Pangkep.

Kepada puluhan awak media dari media cetak, elektronik dan online yang berkumpul di Centro Cafe jalan Bali, Watampone, Minggu sore (11/01/2015), Andi Abbas mengeluarkan unek-uneknya terkait kepemimpinannya selama menjabat sebagai Kepala Syahbandar Bajoe. Dia pun mengakui keberadaan awak media yang ada di Bone sangat membantu kinerja Syahbandar.
"Kami merasa terbantu dengan media melalui informasi dan pemberitaan dari rekan-rekan media. Kesan saya terhadap teman-teman media sangat bagus, banyak kenangan saya dengan teman-teman media disini. Harapan saya hubungan silaturahmi ini tetap berjalan dengan baik," tandasnya.
Andi Abbas sendiri pada Sabtu malam (10/1/2014) telah melaksanakan pisah sambut di kantor ASDP Bajoe untuk promosi jabatan barunya sebagai Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Biringkassi, Kabupaten Pangkep. Dan yang akan menggantikannya sebagai Kepala Syahbandar Bajoe adalah Arifuddin, yang sebelumnya menjabat Kepala Syahbandar pelabuhan Selayar. (ABS).

Anggota Satpol PP Maros Ditangkap, Simpan Sabu

Media Pembaharuan Maros,- Bambang Sumantri (30), diamankan petugas Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar, Minggu (11/1) dini hari, kemarin. Pelaku yang bertugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kabupaten Maros ini, diamankan saat kedapatan menyimpan sabu-sabu Pos penjagaan Kantor DPRD, Kabupaten Maros. Saat dilakukan penggeledahan terhadap warga Jl Muh Gazali No 14, Kabupaten Maros ini, petugas menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu beserta alat isapnya.

Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku kemudian digiring ke Mapolda Sulselbar. Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar, Komisaris Besar Polisi Endi Sutendi mengatakan, penangkapan anggota Satpol PP itu bersadarkan informasi dari masyarakat. Dari informasi itu, petugas kemudian melakukan pengembangan dan penggerebekan. "Saat dilakukan penggerebekan, polisi menemukan sejumlah barang bukti 23 sachet yang diduga sabu-sabu beserta peralatan isapnya.
Barang bukti itu ditemukan petugas di pos penjagaan kantor DPRD Kabupaten Maros di Jl Lanto Dg Pasewang, " ucap Endi. Mantan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Makassar Barat ini menuturkan, untuk kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti kemudian digiring ke Mapolda Sulsel oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sulselbar. "Saat ini, tersangkan beserta barang bukti 23 sachet yang diduga sabu-sabu dan peralatan isapnya telah diamankan di Mapolda Sulselbar. Anggota saat ini masih melakukan pengembangan dan penyelidikan, " tuturnya.(ABS).