Media Pembaharuan Makassar,- Rini Riyatika Djohari resmi menjabat Kepala Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan.
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel tersebut
dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (15 Desember
2014).
Gubernur
Sulawesi Selatan, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,M.H, usai melantik dan mengambil sumpah Kepala BKKBN Sulsel,
berharap, kinerja BKKBN kedepan bisa bergerak lebih cepat lagi. Sehingga,
menyongsong tahun 2015, diharapkan program kependudukan dan keluarga berencana
bisa berjalan maksimal dan target MDGs bisa tercapai.
Gubernur
Sulawesi Selatan, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,M.H, usai melantik dan mengambil sumpah Kepala BKKBN Sulsel,
berharap, kinerja BKKBN kedepan bisa bergerak lebih cepat lagi. Sehingga,
menyongsong tahun 2015, diharapkan program kependudukan dan keluarga berencana
bisa berjalan maksimal dan target MDGs bisa tercapai.
"Masalah kependudukan merupakan tantangan yang cukup
berat dihadapi saat ini. Jumlah penduduk Indonesia merupakan yang ketiga
terbesar di dunia," kata Syahrul.
Ia mengungkapkan, ledakan penduduk yang tidak terkendali bisa
menimbulkan masalah. Karena itu, Kepala BKKBN Sulsel yang baru ini, harus bisa
bekerjasama dengan stakeholder yang ada untuk mengendalikan masalah ledakan
penduduk ini.
"BKKBN jangan hanya jalan dengan konsepsinya, tapi harus
ada tematik. Lakukan pembinaan mulai dari usia remaja," ujarnya.
Syahrul mencontohkan, di Cina, jika warga memiliki anak
diluar ketentuan, maka anak tersebut akan dianggap sebagai anak negara. Di
Indonesia, saat ini sepertinya persoalan ledakan penduduk ini kurang menjadi
perhatian. Bahkan, agak menurun dibandingkan jaman Orde Baru.
"Harus ada terobosan-terobosan. Jangan menyelesaikan
masalah yang ada saat ini dengan pendekatan-pendekatan lama," pesan
Syahrul.
Sementara, Rini yang ditemui usai pelantikan mengaku telah
menyiapkan berbagai program, khususnya untuk menekan ledakan penduduk. Salah
satunya, dengan melibatkan generasi muda, mulai usia remaja.
"Usia ibu melahirkan 15 tahun sampai 19 tahun masih cukup
tinggi dan inilah yang harus kita tekan juga. Sosialisasi di kalangan remaja
sangat penting untuk dilakukan, agar tidak ada lagi pernikahan di usia
dini," kata Rini. (ABS).
Sumber Berita: www.sulselprov.go.id
Makassar, Aktual.com – Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Irjen Pol Anton Setiaji menegaskan kejadian ledakan bom di Kompleks Perumahan Puri Patte’ne Permai, Kota Makassar sore tadi tidak terkait kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Makassar.
BalasHapusDari hasil penyelidikan, kata dia, ledakan bersumber dari bahan kimia yang dirakit untuk membuat bom ikan. “Jadi tidak ada hubungannya dengan kedatangan Presiden Jokowi ke Makassar,” ujar Anton, di lokasi kejadian, Senin (3/8) malam.
Polda Sulselbar: Ledakan Tidak Terkait Kedatangan Presiden