 |
| Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Gubernur Kalimantan Barat |
“ Masalah perbatasan merupakan visi dan misi Presiden Jokowi dan idenya sudah lama tapi tidak diberikan prioritas"tutur Menteri PUPR Basuki . Presiden beberapa waktu lalu meninjau perbatasan dan emosional karena wilayah kita jauh beda dengan Malaysia, makanya kita ingin segera memperbaiki infrastruktur di perbatasan,”imbuhnya
Untuk
jalan akses menuju perbatasan Kalbar yang akan ditangani kata Basuki di
tahun 2015 ini adalah Sajingan-Aruk (11,6 km); Balai Karangan –
Entikong (19,2 km); Nanga Badau – Batas Serawak (3,8 km). sedangkan
untuk jalan parallel pebatasan Kalbar adalah Temajuk – Aruk – Entikong
(252,83 km); Entikong – Nanga Badau (242,8 km) dan Nanga Badau – Batas
Kaltim (275,76 km).
“ Untuk yang parallel ini, tidak akan selesai setahun, ada target per tahunnya sebagian di aspal, lainnya perkerasan tanah dan bukan,dipastikan dalam tiga tahun selesai,” tutur Basuki.
Menurutnya, di kawasan perbatasan tesebut tidak hanya infrastruktur jalannya saja yang akan diperbaiki, namun kawasan perbatasannya akan ibuat lebih baik, diantaranya adalah pintu-pintu imigrasi dan fasilitas untuk petugas perbatasan.
“Ditangani (Ditjen) Cipta Karya, saya akan bikin Satker (Satuan Kerja) sendiri dan akan saya tugaskan teman-teman engineer untuk dikirim kesana,”tambah Basuki.
Basuki mengatakan untuk infrastruktur perbatasan berupa perumahan dan perbaikan kawasan di 3 titik (Entikong, Aruk dan Nanga Badau) akan dialokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto mengungkapkan, dari anggaran pengalihan subsidi BBM Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 2 triliun untuk jalan di perbatasan, dan Rp 1 triliun diantaranya untuk penanganan jalan perbatasan di Kalimantan. Sisanya untuk penanganan di perbatasan Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis mengungkapkan, saat di awal masa jabatannya menjadi Gubernur, dirinya sudah membuat desain dan diajukan di pemerintahan SBY, namun baru pada 2 tahun terakhir masa jabatan SBY proyek perbatasan tersebut baru dimulai.
“Jadi tugas saya saat ini adalah membantu pemerintahan nasional untuk mengamankan pembangunan ini supaya lancar, selesai tepat waktu membebaskan lahan bersama dengan pemerintah pusat,”tutur Cornelis. (SUBANDI).
“ Untuk yang parallel ini, tidak akan selesai setahun, ada target per tahunnya sebagian di aspal, lainnya perkerasan tanah dan bukan,dipastikan dalam tiga tahun selesai,” tutur Basuki.
Menurutnya, di kawasan perbatasan tesebut tidak hanya infrastruktur jalannya saja yang akan diperbaiki, namun kawasan perbatasannya akan ibuat lebih baik, diantaranya adalah pintu-pintu imigrasi dan fasilitas untuk petugas perbatasan.
“Ditangani (Ditjen) Cipta Karya, saya akan bikin Satker (Satuan Kerja) sendiri dan akan saya tugaskan teman-teman engineer untuk dikirim kesana,”tambah Basuki.
Basuki mengatakan untuk infrastruktur perbatasan berupa perumahan dan perbaikan kawasan di 3 titik (Entikong, Aruk dan Nanga Badau) akan dialokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto mengungkapkan, dari anggaran pengalihan subsidi BBM Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 2 triliun untuk jalan di perbatasan, dan Rp 1 triliun diantaranya untuk penanganan jalan perbatasan di Kalimantan. Sisanya untuk penanganan di perbatasan Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis mengungkapkan, saat di awal masa jabatannya menjadi Gubernur, dirinya sudah membuat desain dan diajukan di pemerintahan SBY, namun baru pada 2 tahun terakhir masa jabatan SBY proyek perbatasan tersebut baru dimulai.
“Jadi tugas saya saat ini adalah membantu pemerintahan nasional untuk mengamankan pembangunan ini supaya lancar, selesai tepat waktu membebaskan lahan bersama dengan pemerintah pusat,”tutur Cornelis. (SUBANDI).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar