kata Nurdin, "Seandainya Honorer K1 dan K2, Anggaran Rp706 miliar sudah cukup,”

Bupati Bantaeng, Prof.DR.H.M.Nurdin Abdullah, M.Agr

Media Pembaharuan Bantaeng,- Bupati Nurdin Abdullah, mengatakan, pengangkatan honorer kategori satu (K1) dan kategori dua (K2), cukup membebani APBD Bantaeng. Menurutnya, Bantaeng sudah mendapatkan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sebesar Rp706,5 miliar. Namun anggaran tersebut ternyata masih kecil lantaran adanya belanja pegawai baru tahun depan sebesar Rp355 miliar.“Seandainya tidak ada honorer K1 dan K2 yang dibiayai, anggaran Rp706 miliar sudah cukup,” kata Nurdin melalui telefon selulernya, Kamis, 18 Desember.
Menurutnya, Bantaeng mampu menekan belanja pegawai hingga 48 persen dari jumlah Rp292 miliar tahun lalu, namun dengan adanya pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS, keuangan daerah kembali terseok-seok.
“Pengangkatan honorer kewenangan pusat, sudah ada peraturan pemerintah (PP), di Bantaeng masih tersisa 600 honorer K1,” ujarnya.
Nurdin mengatakan, APBD yang kecil tersebut memaksa daerah untuk inovatif. Namun dia juga meminta pemerintah pusat untuk menghargai daerah yang kreatif dan inovatif dengan memberikan insentif anggaran yang lebih besar.
“Bantaeng mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta mampu mendatangkan investasi, seharusnya lebih dihargai,” ujarnya.
Guru besar Fakultas Pertanian Unhas tersebut menambahkan, pemerintah pusat masih melihat alokasi DIPA berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Menurutnya, persepsi itu harus diubah dengan melihat prestasi suatu daerah.
“Bantaeng mendapat anggaran terkecil kedua di Sulsel setelah Kabupaten Toraja Utara yang hanya sebesar Rp696,7 miliar,” ujarnya. (ABS).