Media Pembaharuan Jakarta,- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) memiliki tugas dan beban kerja yang bertambah dan lebih berat dari sebelumnya. Pasalnya tugas kementerian ini bertambah dengan penyediaan air untuk kedaulatan pangan. Dengan beban kerja tersebut Menteri PU-PR, DR. Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc., memutuskan membentuk direktorat baru.Lebih lanjut Basuki menjelaskan saat ini visi utama pemerintahan Kabinet Kerja adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu sendiri memiliki empat unsur, yakni bibit, pupuk, cara kerja, dan air dari empat unsur ini, Kementerian PU-PR mendapat tugas untuk penyediaan air.
Menurut Basuki, dalam menghadapi tugas itu langkah pertama yang dilakukan berupa membentuk direktorat baru. “Saya tambah dua direktorat, jadi Direktorat Irigasi saya pecah dua, Direktorat Irigasi 1 dan Direktorat Irigasi 2. Termasuk didalamnya ada Subdit Irigasi Daerah. Jadi nanti dia akan membina provinsi dan kabupaten termasuk mengawasi DAK (Dana Alokasi Khusus, red.),” ujarnya, usai upacara Peringatan Hari Bakti PU ke-69, di Kantor Kementerian PU-PR di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2014).
Selain itu, langkah kedua yang akan dilakukannya adalah dengan membentuk Direktorat Bendungan. Direncanakan, organisasi baru ini akan dimintakan persetujuan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun depan. Menurut Basuki, Direktorat Bendungan diperlukan mengingat adanya rencana pembangunan 49 bendungan. “Dengan target 49 bendungan saya bikin Direktorat Bendungan. Sekarang ini lagi ditangani bersamaan dengan Direktorat Sungai dan Pantai. Pembangunan bendungan sampai 2014 ditangani Direktorat Sungai dan Pantai, dan 2015 saya sudah kirim organisasi ke Menpan untuk disetujui Direktorat Bendungan sendiri,” ungkapnya.
Sementara untuk organisasi yang sudah ada seperti Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), menurut Basuki tetap ada, mengingat lembaga tersebut merupakan amanat Undang-Undang, termasuk juga Badan Pengatur Jalan Tol.
Kemudian untuk meningkatkan penampungan air, Kementerian PU-PR akan membangun waduk-waduk dan memperbaiki jaringan irigasi yang rusak. Pada tahun 2014 ini sudah ada 5 pembangunan waduk yang ditenderkan. Kelima waduk tersebut berada di daerah Aceh, Banten, Kudus, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan bulan Januari tahun depan akan ditenderkan untuk pembangunan enam waduk. Basuki menargetkan pada bulan Desember ini sudah ditandatangani kontrak kerja dengan pemenang tender. “Setelah itu, tiap tahun akan dilakukan pembangunan waduk, dimana tahun 2016 akan dibangun 5 waduk, tahun 2017 dibangun 5 waduk, tahun 2018 dibangun 5 waduk, tahun 2019 juga dibangun 5 waduk. Jadi kalau dijumlahkan semua, yang dibangun sejak tahun 2004 hingga 2019 akan mencapai 31 waduk,” tuturnya lagi.
Namun setelah dilakukan rapat kerja dengan seluruh Gubernur di Indonesia beberapa waktu lalu, 31 waduk yang akan dibangun tersebut kemungkinan akan bertambah hingga 49 waduk. Pembangunan puluhan waduk itu tersebar di seluruh pulau Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, Nusa Tenggara.
Terkait masalah irigasi, menurutnya ada tiga juta hektar irigasi tersier yang rusak. Dari jumlah tersebut, 500 ribu hektar merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan 500 ribu hektar lagi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan 2 juta hektar kewenangan Pemerintah Kabupaten. Untuk memperbaiki kondisi irigasi yang rusak ini, Presiden sudah menugaskan Menteri Keuangan dan Menteri PU-PR mengalokasikan dana alokasi khusus untuk perbaikan irigasi tersebut. (Subandi).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar